Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi kabar adanya sejumlah kepala daerah yang terlibat atau bermain judi online. Tito mengancam bakal mencopot para kepala daerah itu dari posisinya jika mereka berstatus sebagai penjabat atau Pj.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Awalnya, Tito mengatakan baru mengetahui informasi bahwa ada temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal kepala daerah yang terlibat judi online. “Bahwa ada keterangan dari PPATK yang juga ikut judi online, informasinya saya baru dengar barusan. Benar atau tidak, tidak tahu,” kata Tito di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Jika informasi tersebut benar, Tito Karnavian menyatakan Kemendagri akan memberi sanksi kepada kepala daerah yang terbukti terlibat judi online. Namun, Kemendagri akan melihat terlebih dahulu status mereka, apakah sebagai kepala daerah definitif atau penjabat.
Saat ini, Tito berujar ada 270 kepala daerah definitif yang terpilih melaui Pilkada 2020. Sementara itu, jumlah Pj kepala daerah ada 273. “Nah saya belum tahu ini siapa saja, nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK tapi di PPATK itu biasanya namanya transaksi mencurigkaan, suspicious transaction, baru mencurigakan. Ini harus diklarifikasi,” ucap mantan Kapolri itu.
Tito menyebutkan bahwa sanksi tersebut bisa berupa peringatan lisan atau tertulis jika jumlah transaksi judi online yang mereka lakukan cenderung sedikit. Namun, Tito mengancam bakal mencopot Pj kepala daerah dari posisinya jika transaksi judi online yang mereka lakukan ternyata besar. “Kalau kami lihat besar dan frekuensinya sering, kalau dia Pj mungkin saya akan ganti ya,” ujar Tito.
Sementara itu, Tito mengatakan Kemendagri bisa memberi sanksi tertulis untuk para kepala daerah definitif yang terlibat judi online. Selain itu, Tito mengancam keterlibatan mereka juga bisa disebarluaskan kepada publik sebagai bentuk hukuman.
Penyebarluasan informasi tersebut dikatakan Tito akan mempengaruhi elektabilitas kepala daerah yang ingin kembali mengikuti Pilkada 2024. “Bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik dan ingat risikonya ini mau Pilkada ya, hal-hal negatif akan berdampak terhadap elektabilitas,” kata dia.
Namun, Tito mengatakan Kemendagri hingga saat ini belum mendapatkan nama-nama kepala daerah yang terlibat judi online dari PPATK. “Belum, belum disampaikan. PPATK seandainya menemukan informasi transaksi mencurigakan, PPATK dapat sesuai dengan diskresinya itu menyampaikan kepada instansi yang menurut mereka yang bisa mem-follow up,” ucap Tito.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebut bahwa lembaganya telah mengantongi secara detail siapa saja orang-orang penting yang terlibat dalam judi online. Dalam rapat kerja di DPR pada Rabu, 26 Juni 2024, Ivan hanya menyinggung soal anggota dewan yang terlibat judi online.
"Cluster secara kelembagaan kami sampaikan tercatat terpisah. Kami telah serahkan ke beberapa pimpinan lembaga," kata Ivan.
Dalam rapat yang sama, anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mendesak PPATK mengungkap daftar anggota lembaga eksekutif dan yudikatif yang bermain judi online. Dia menilai tidak adil apabila PPATK hanya membongkar data anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam judi online.
"Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Saya enggak setuju juga kalau hanya legislatif," kata Nasir Djamil kepada Ivan dalam rapat.
Nasir menuntut agar PPATK berani mengungkap perputaran uang yang berkaitan dengan judi online di lembaga eksekutif dan yudikatif. "Jangan-jangan sudah merambah semua cabang-cabang kekuasaan," ucap dia.
SULTAN ABDURRAHMAN | SAVERO ARISTIA WIENANTO
Pilihan Editor: Gerindra dan PAN Bilang Begini soal PKS Usung Duet Anies-Sohibul
Foto 
