Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan 2025-2030, Muzakir Manaf dan Fadhlullah, di Gedung Utama DPRA, Kota Banda Aceh, Rabu, 12 Februari 2025. Tito menyebut pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh ini merupakan momen yang bersejarah. Mengingat, masa jabatan gubernur definitif sebelumnya berakhir pada 6 Juli 2022 lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Manuver Dasco dalam Politik Anggaran: Dicap Tukang Stempel hingga Ada Kementerian DPR
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ini menandai bahwa Aceh, Provinsi Aceh, sudah melahirkan pemimpin baru yang bernama Pak Muzakir Manaf dan Fadhlullah. Dan juga bersejarah karena sangat penting bagi pemerintahan,” ujar Tito seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu, 12 Februari 2025.
Tito mengatakan pelantikan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat, status Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus di Indonesia.
Dia menjelaskan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di dalam sidang pleno atau paripurna DPR Aceh, di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah.
Selanjutnya, Pasal 70 huruf c dalam UU yang sama mengatur bahwa gubernur melantik bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam sidang DPR Kabupaten/Kota (DPRK) di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah.
“Pelantikan ini tidak hanya menandai kepemimpinan baru, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan hadirnya kepala daerah definitif,” kata Tito.
Tito pun berpesan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi di wilayahnya. Menurut Tito, keamanan harus dirawat secara berkelanjutan sebagaimana merawat kesehatan. Dia pun mengingatkan tentang angka kemiskinan yang masih tinggi di wilayah Aceh menjadi tantangan bagi pemerintahan baru ini.
“Yang terpenting adalah menjaga stabilitas politik dan keamanan, karena tanpa itu, apa pun itu, inovasi, keinginan, visi-misi, mau memajukan rakyat enggak akan pernah terbentuk karena pembangunannya tidak jalan,” kata dia.
Dia pun mengklaim Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan aman, lancar, dan damai. Dinamika Pilkada di Aceh pun dinilai sebagai salah satu yang terbaik. Hal ini, kata Tito, berdasarkan pemantauan desk monitoring Kemedagri.
Pilihan editor: Bayang-bayang PHK Dibalik Pemangkasan Anggaran
Foto 
