Mendampingi yang tua

TAJUK rencana koran Hong Kong South China Morning Post (SCMP) 1 November lalu cukup membuat banyak orang terkesiap. Dengan judul "Pemerintahan militer akan berakhir di Indonesia", tajuk rencana itu mengulas Munas III Golkar di Jakarta bulan lalu. Keputusan yang diambil dalam munas itu, menurut SCMP, "merupakan indikasi Presiden Soeharto sedang melangkah untuk meletakkan negeri ini (Indonesia) di bawah pemerintahan sipil. Dia memang pernah menyatakan harapannya, pemerintahan sipil akan terwujud dalam tahun 2000." Menurut koran Hong Kong itu, salah satu indikasi ke arah itu adalah komposisi DPP Golkar yang baru: 29 dari 45 kursi di DPP dijabat tokoh muda, semuanya sipil. Padahal, sebelumnya mayoritas pimpinan dipegang oleh kaum militer profesional. Benarkah Presiden pernah mengeluarkan ucapan itu? "Tidak pernah," kata seorang pejabat tinggi pemerintah. "Keterlibatan ABRI dalam politik merupakan pelaksanaan peranan sospol dwifungsinya, yang sudah teraris pasti dalam berbagai undangundang dan keputusan MPR." Dugaan bahwa munculnya mayoritas kaum muda sipil dalam pimpinan Golkar merupakan indikasi peralihan kekuasaan ke tangan sipil agaknya juga kurang beralasan. Sebab, yang menentukan bukannya jumlah, tapi cara pengambilan keputusan. Sehari setelah terbentuk, pada 26 Oktober DPP Golkar mengadakan rapat kilat yang dihadiri 43 dari 45 anggota. Di situ ditetapkan pembagian tugas sementara DPP Golkar. Antara lain: keputusan-keputusan diambil dalam rapat pengurus harian (yang terdiri dari ketua umum, delapan ketua, sekjen dan bendahara), atau pengurus harian lengkap (ditambah empat wakil sekjen dan dua wakil bendahara). Dalam keadaan mendesak ketua umum bisa mengambil keputusan yang dipandang perlu. Diputuskan juga: para ketua mempunyai bidang tertentu dan mengendalikan departemen dengan didampingi unsur sekjen dan bendahara. Misalnya, Ketua Sukardi membidangi bidang ekonomi dan mengkoordinasikan Departemen Tani dan Nelayan serta Departemen Koperasi danl Wiraswata, didampingi Wakil Sekjen Akbar Tanjung. Sedang Ketua Sugandhi membldangl bidang Politik, mengkoordinasikan Departemen Penerangan, Penerbitan dan Media Massa serta Departemen Luar Negeri. Ia didampingi Sekjen Sarwono Kusumaatmadja. Keputusan itu menimbulkan dugaan: kaum muda di DPP, termasuk Sarwono, diminta berperan sebagai "pendamping" para tokoh tua. Maka, agak berlebihan bila diharapkan mereka akan bisa memainkan peranan penting. Sekjen Sarwono juga didampingi seorang pejabat Sekretariat Negara, Sukarton Marmosudjono, yang ditugasi Ketua Umum Sudharmono untuk membantunya. Tapi Sarwono punya pendapat lain: "Tugas pendamping itu tugas tambahan. Tugas kesekjenan saya, yang standar dan berlaku pada tiap organisasi, tetap ada." Dalam rapat pleno pertama DPP Golkar yang diselenggarakan di kediaman resmi Mensesneg sudharmono, Senin malam lalu, ternyata ada yang menanyakan kedudukan Sukarton. Kabarnya, Ketua Umum Sudharmono menjelaskan: salah satu uraian tugas ketua umum adalah menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan lembaga tmggi negara lain, serta membina Fraksi Karya Pembangunan. Agaknya tugas itu kini dibebankan pada Sukarton, yang sehari-hari memang men1abat Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Hubungan dengan Lembaga Tertinggi/Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Sukarton sendiri, karena masih anggota ABRI aktif (TNI-AL) tidak duduk dalam kepengurusan Golkar.