Mengapa Aksi Demonstrasi Indonesia Gelap Masif Terjadi

Mahasiswa juga menyatakan menolak tawaran konsesi tambang bagi perguruan tinggi oleh pemerintah, menolak dwifungsi militer, pemberantasan praktik KKN, serta menuntut pengesahan RUU masyarakat adat dan perampasan aset. "Apabila tuntutan tidak dipenuhi, kami akan kembali ke sini," ucapnya.

Di Jakarta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM  SI) juga akan kembali turun ke jalan. Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengatakan, kelompoknya akan berdemonstrasi menuntut pencabutan dan pengevaluasian kebijakan pemerintah. "Kami juga menuntut penangkapan dan diadilinya mantan Presiden Joko Widodo," kata Herianto.

Menurut dia, Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki andil dalam gagalnya pemerintahan hari ini. Herianto menegaskan, tuntutan mengadili Jokowi murni lahir dari keresahan mahasiswa dan masyarakat sipil. "Jangan selalu diframing jika ini adalah gerakan pesanan," ujarnya.

Pelaksana Tugas Ketua BEM KM Universitas Padjajaran Rhido Anwari Aripin menjelaskan, lahirnya gerakan Indonesia Gelap dilandasi keresahan kolektif mahasiswa dan masyarakat sipil akan kebijakan pemerintah yang merugikan. Pada Kamis, 13 Februari 2025, di kawasan Jakarta Selatan, aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil menghelat konsolidasi gerakan Indonesia Gelap ini.  

Rhido mengatakan, untuk menyamakan persepsi dan meluaskan gerakan, aliansi BEM menggelar konsolidasi lanjutan dua hari kemudian di kawasan Jakarta Pusat. Dari hasil konsolidasi itulah, kata dia, disepakati aksi demonstrasi Indonesia Gelap secara bertahap di masing-masing wilayah. 

Menurut Rhido, berbagai kebijakan pemerintah cenderung merugikan masyarakat dan mengebiri demokrasi. Dia menyebutkan, pemangkasan anggaran, termasuk Kementerian Pendidikan, akan berdampak pada pendidikan. Demikian pula mengenai revisi Undang-Undang Minerba, ia menegaskan, kampus tidak boleh dikooptasi dengan memberikan karpet merah investasi pengelolaan tambang melalui revisi undang-undang tersebut. “Kami menilai kebijakan pemerintah saat ini adalah kebijakan gelap,” ucap Rhido.

Adapun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo menghormati berbagai tuntutan mahasiswa dalam aksi demonstrasi bertagar Indonesia Gelap. Dia mengklaim, pemerintah terbiasa menghadapi beragam aspirasi masyarakat. “Sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk pemerintah, kami berjuang di jalur politik. Ya, sudah biasa menghadapi aspirasi-aspirasi,” ujar Prasetyo.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, pemerintah menerima aspirasi masyarakat dengan tangan terbuka. Dia juga berharap adanya masukan yang konstruktif. Prasetyo menduga ada pihak yang cenderung ingin membenturkan pemerintah dengan masayarakat. Selain itu, Prasetyo berharap mahasiswa yang berdemonstrasi tidak merusak fasilitas umum.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, aksi demontrasi bertajuk Indonesia Gelap merupakan reaksi berlebihan dan kontraproduktif terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. “Sebagai sebuah reaksi, itu boleh saja. Reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi juga di internal birokrasi dan pemerintahan,” kata Muzani. Namun tidak disebutkan maksud reaksi di internal birokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai penggunaan tagar Indonesia Gelap oleh mahasiswa memang memiliki korelasi dengan situasi dan kondisi politik negara hari ini. Pengamat politik ini mengatakan, pengesahan revisi Undang-Undang Minerba, pemangkasan anggaran, penolakan dwifungsi militer, reformasi kepolisian, revisi tata tertib DPR, hingga evaluasi total program makan bergizi gratis menjadi isu yang banyak disorot saat ini. “Apa yang dituntut mahasiswa memiliki common sense dengan situasi hari ini. Bukan karena digerakan,” ujar Adi.

Mantan aktivis 98 Usman Hamid mengatakan, masifnya gerakan mahasiswa berlatar belakang persoalan yang menjadi tuntutan mahasiswa. Menurut Usman, keresahan dan kekecewaan mahasiswa dan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menjadi cerminan nyata dari terjadinya demonstrasi besar dan serentak di seluruh Indonesia. “Gerakan mahasiswa di dunia dan Indonesia merupakan bagian dari proses perubahan sosial dan politik yang kompleks,” kata Usman.

Mantan Ketua Senat Universitas Trisakti itu mengingatkan pemerintah agar berkomitmen dan serius membenahi persoalan yang ada, terutama hal yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam gerakan Indonesia Gelap ini. “Tidak aneh jika gerakan ini masif, mengingat bagaimana perlakuan negara,” ujar Usman.

Hammam Izzuddin dan Jamal Abdun Nashr dari Semarang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor:

Respons Istana Soal Kabar Prabowo Reshuffle Mendiktisaintek Satryo Brodjonegoro