Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sudah ada 200 titik yang diusulkan menjadi lokasi sekolah rakyat. Sejumlah titik itu merupakan usulan dari kepala daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Yang usul gubernur bupati wali kota per detik ini sudah lebih 160 titik. Sebagian besar 115 berupa tanah dengan ukuran 5 hektare keatas, sebagian lagi berupa aset yang perlu direvitalisasi," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Gus Ipul mengatakan bila disetujui Presiden Prabowo Subianto, 38 sekolah rakyat akan dibangun di atas titik yang diusulkan itu. Sejauh ini, sudah ada 45 bangunan yang siap menyelesaikan sekolah rakyat. Iamenargetkan 70 sekolah rakyat dibangun pada tahun ini.
Gus Ipul pun menegaskan tdak ada daerah prioritas yang akan dibangun sekolah rakyat. Namun, arahan Prabowo adalah untuk membentuk sekolah rakyat di setiap kabupaten dan kota.
Pemerintah akan mengoperasikan sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada tahun ajaran baru 2025/2026. Untuk tahap awal, sekolah yang dikelola oleh Kementerian Sosial itu akan mengoperasikan tingkat sekolah menengah atas (SMA).
Menurut Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i, sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu akan dibangun baru dan bukan memanfaatkan atau merevitalisasi pesantren atau madrasah yang terbengkalai. “Jadi enggak ada peralihan pesantren menjadi sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sesuatu yang baru yang akan dibangun oleh Pak Prabowo,” ujarnya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu, 19 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara.
Romo Syafi'i mengatakan sekolah rakyat dibangun untuk mereka yang berada di garis kemiskinan, yang selama ini tidak bisa mengakses pendidikan. Para calon siswa ini akan ditampung dan diberi fasilitas seperti di sekolah berasrama (boarding school).
Dengan mendapatkan akses pendidikan yang layak, Wamenag berharap para siswa di sekolah rakyat menjadi manusia berkualitas yang mampu membawa perubahan bagi bangsa. “Presiden ingin anak-anak yang hari ini secara ekonomi, secara sosial, sangat terpinggirkan itu, ke depan akan muncul. Menjadi anak-anak terdidik yang juga punya kualitas untuk bisa menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang,” kata dia.
Adapun pemerintah membuka kesempatan bagi sektor swasta turut membiayai penyelenggaraan sekolah rakyat. Meski demikian, Mensos mengatakan pendanaan utama untuk sekolah rakyat tetap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
“Iya, itu sebagai dukungan selanjutnya. Pertama memang dukungan dari dana APBN. Kemudian, Presiden Prabowo Subianto membuka kesempatan kepada swasta untuk ikut berpartisipasi,” kata Gus Ipul saat ditemui di salah satu lokasi sekolah rakyat di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Maret 2025.
Gus Ipul mengatakan peluang tersebut terbuka, salah satunya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun, untuk saat ini, pihaknya masih melakukan perhitungan dalam menentukan nominal anggaran yang dibutuhkan. Perhitungan tersebut, kata dia, disesuaikan dengan biaya operasional per orang. “Belum (final), tapi sudah ada, ini mulai dihitung. Jadi per orang itu berapa nanti kami sampaikan,” ujarnya.
Pihaknya meyakini perhitungan tersebut akan berbeda untuk setiap wilayah, karena jumlah indeks daerah yang berbeda-beda. Perhitungan biaya yang dibutuhkan setiap siswa juga akan bervariasi tergantung jenjang pendidikan.
Sekolah rakyat merupakan salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan.
Sekolah Rakyat dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Menurut Gus Ipul, dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan SMA, tetapi Prabowo menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Eka Yudha Saputra, Hanin Marwah, M. Rizki Yusrial, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Siapa Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Foto 
