Momen

DPR Minta Anggaran Rp 7,25 Triliun

DEWAN Perwakilan Rakyat mengajukan anggaran Rp 7,25 triliun untuk tahun 2018. Nilai itu naik 70 persen dari anggaran tahun ini, yang besarnya Rp 4,2 triliun. "Kami akan membahas lebih lanjut setelah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada 16 Agustus," kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPRAnton Sihombing, Selasa pekan lalu.

Anggaran DPR 2018 sudah disetujui dalam rapat paripurna pada April lalu. Kala itu, Wakil Ketua BURT DPR Hasrul Azwar yang mengajukan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR. Dari anggaran itu, Rp 4,87 triliun untuk satuan kerja Dewan dan sisanya, Rp 2,37 triliun, buat satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR.

Meski bernilai jumbo, menurut Hasrul, usul anggaran itu termasuk kecil. "Ini hanya sekitar 0,34 persen dari APBN 2017," ujarnya. Hasrul menyebut angka itu usul Sekretariat Jenderal DPR. "BURT membahas secara umum setelah disetujui sidang paripurna, akan dibahas di Badan Anggaran," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.

Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned membenarkan kabar bahwa kantornya sebagai pengusul angka tersebut. "Sekretariat Jenderal yang mengusulkan," ucapnya.

Anggota Badan Anggaran, Robert Joppy Kardinal, mengatakan akan membahas usul itu dan meminta persetujuan pemerintah. "Kalau pemerintah tak menyetujui penuh sesuai dengan usul, akan kami kompromikan. Akan kami cari anggaran prioritas," ujarnya. "Pembahasan anggaran harus selesai pada akhir Oktober."

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, mengatakan besarnya anggaran tak sebanding dengan kinerja Dewan. "Kinerja mereka buruk, tapi maunya selalu lebih," katanya. Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Roy Salam curiga usul kenaikan anggaran itu akan dipakai untuk modal dalam Pemilihan Umum 2019. "Apalagi tujuan penganggaran itu tidak transparan," ujarnya. Besar Anggaran, Minim Capaian

2018
Anggaran: Rp 7,25 triliun
Legislasi: -

2017
Anggaran: Rp 4,26 triliun
Legislasi: Dari 50 rancangan undang-undang prioritas, hanya 4 yang disahkan (per Juli).

2016
Anggaran: Rp 4,70 triliun
Legislasi: Dari 50 RUU prioritas, hanya 10 yang disahkan.

2015
Anggaran: Rp 5,19 triliun
Legislasi: Dari 37 RUU prioritas, hanya 3 yang disahkan.

2014
Anggaran: Rp 2,31 triliun
Legislasi: Dari 68 RUU prioritas, hanya 3 yang disahkan.

2013
Anggaran: Rp 2,88 triliun
Legislasi: Dari 75 RUU prioritas, hanya 7 yang disahkan.

2012
Anggaran: Rp 2,016 triliun
Legislasi: Dari 69 RUU prioritas, hanya 10 yang disahkan.

2011
Anggaran: Rp 1,74 triliun
Legislasi: Dari 91 RUU prioritas, hanya 18 yang disahkan.

---

Bos First Travel Ditahan

TIM Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menangkap bos First Travel, Andika Surachman, dan istrinya, Anniesa Desvitasari. Keduanya diciduk di kompleks perkantoran Kementerian Agama setelah menggelar konferensi pers pada Rabu pekan lalu. "Ditangkap atas dugaan penipuan terhadap ribuan calon anggota jemaah umrah," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rikwanto, Kamis pekan lalu.

First Travel menawarkan biaya umrah lebih murah ketimbang agen travel lain. Biro umrah ini menawarkan paket promo seharga Rp 14,3 juta. Sedangkan biaya umrah yang ditetapkan Kementerian Agama sebesar Rp 21-22 juta. Ternyata, hingga batas waktu yang dijanjikan, ribuan calon anggota jemaah tak kunjung berangkat ke Mekah.

Kementerian Agama mencabut izin penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pada 1 Agustus lalu. Otoritas Jasa Keuangan pun telah membekukan penawaran perjalanan umrah promo oleh First Travel.

---

Ketua DPRD Malang Menjadi Tersangka

KOMISI Pemberantasan Korupsi menetapkanKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Moch Arief Wicaksono sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan Arief terjerat kasusdugaan gratifikasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang 2015. "Tersangkanya MAW dan kawan-kawan, swasta, serta pemerintah kota," kata Saut, Rabu pekan lalu.

Tim KPK telah menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, ruang kerja Wali Kota Malang M. Anton, dan ruangan lain di Balai Kota Malang. Tahun lalu KPK juga meminta keterangan dari sejumlah anggota legislatif Kota Malang, termasuk Arief.

Komisi antikorupsi menelisik dugaan suap dari pejabat Pemerintah Kota Malang agar anggota DPRD menyetujui anggaran sejumlah proyek tahun jamak. Termasuk yang dicurigai KPK antara lain proyek drainase dan Islamic Centre Malang.

---

Antisipasi Teror di Hari Kemerdekaan

KEPOLISIAN RI mengantisipasi ancaman teror pada hari peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus mendatang. "Semua anggota kami diperintahkan untuk bertugas minimal berdua," kata juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, Rabu pekan lalu.

Menurut polisi, pesan berisi perencanaan teror pada 17 Agustus beredar dalam sebuah grup yang diduga memanfaatkan aplikasi Telegram. Sedikitnya dua orang yang identitasnya tak dapat dipastikan keasliannya menyeru anggota grup layanan pesan tersebut untuk melancarkan serangan. Target utama teror adalah anggota kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia yang bergerombol di tempat perayaan kemerdekaan. Kepolisian, menurut Setyo, sedang menelusuri pemilik akun-akun dalam grup tersebut.

Deputi II Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Inspektur Jenderal Arief Dharmawan mengatakan telah mendengar ancaman teror tersebut. "Terlepas benar atau tidak, kami tetap waspada," ujar Arief.

---

Kebakaran Hutan Meluas

KEBAKARAN hutan kembali terjadi di sejumlah daerah. Kebakaran paling parah terjadi di wilayah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Selama dua pekan ini, api melalap 120 hektare hutan di sana.

Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk meminta penjelasan ihwal kebakaran hutan tersebut, Senin pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Siti menjelaskan kendala dalam pencegahan ataupun pemadaman kebakaran. "Daerah kebakaran juga kekurangan air," ujar Siti di Istana Kepresidenan.

Menurut Siti, cuaca ekstrem yang melanda Indonesia membuat titik panas (hotspot) terus muncul. Jumlah hotspot yang terpantau pada Juni lalu sebanyak 231 titik. Pekan lalu jumlah hotspot bertambah menjadi 558.

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menyelidiki dugaan adanya kesengajaan di balik kebakaran itu. "Kami masih mengejar pemilik lahan untuk dimintai keterangan," ucap Kepala Polda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto.