MOMEN

Komisi Antikorupsi Geledah Dewan

KOMISI Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor lima anggota dan sekretariat Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin pekan lalu. Ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan penyuapan atas Al-Amin Nur Nasution, anggota Komisi Kehutanan, dalam proses alih fungsi hutan lindung di Bintan Buyu, Kepulauan Riau.

Sekitar 30 penyidik komisi antikorupsi menyisir ruang kerja Al-Amin dan para koleganya: Syafri Hutauruk, Sudjud Siradjuddin, dan Ishartanto, Ketua Komisi Kehutanan. Sepekan sebelumnya, penggeledahan gagal karena ditolak Ketua Dewan Agung Laksono.

Al-Amin ditangkap di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, 9 April lalu. Komisi antikorupsi juga menangkap Sekretaris Daerah Bintan, Azirwan, yang diduga baru saja menyerahkan uang untuk Al-Amin. Sirra Prayuna, kuasa hukum anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu, mengatakan tak mempersoalkan penggeledahan. ”Asal untuk membuat perkaranya lebih terang,” katanya.

Penyidik menyita empat komputer jinjing, sembilan hard disk, dan sejumlah dokumen. Petugas juga membawa rekaman rapat-rapat Komisi Kehutanan. Dari ruang Al-Amin, penyidik mengambil satu bundel catatan pengeluaran uang selama Agustus 2007.

Ali Masykur Pimpin Partai Gus Dur

ALI Masykur Musa terpilih menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa versi Abdurrahman Wahid. Pada muktamar luar biasa di Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman, Parung, Bogor, Kamis pekan lalu, muncul tiga kandidat: Ali Masykur, Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid, dan Muamir Muin Syam.

Yenny, putri Abdurrahman, didukung 11 pengurus provinsi. Enam pengurus provinsi mendukung Muamir dan 13 pengurus memasrahkan pengambilan keputusan kepada Abdurrahman. Meski memperoleh dukungan terbanyak, Yenny menolak dicalonkan. ”Saya tak mau dianggap nepotis,” katanya. Ia memilih tetap menjadi sekretaris jenderal. Abdurrahman, Ketua Dewan Syura, akhirnya memilih Ali Masykur.

Sabtu pekan lalu, dua hari setelah pelaksanaan muktamar versi Abdurrahman, kubu Muhaimin Iskandar menggelar acara serupa di Ancol, Jakarta Utara. Muhaimin sebelumnya memimpin Partai Kebangkitan Bangsa, dengan sekretaris jenderal Yenny Wahid. Namun Abdurrahman, melalui rapat gabungan pengurus partai itu, meminta Muhaimin mundur. Konflik partai ini pun memuncak hingga digelarnya dua muktamar itu.

Lagi, Anggota Dewan Ditahan

KOMISI Pemberantasan Korupsi menahan Sarjan Tahir, anggota Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat pekan lalu. Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menjadi tersangka dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Setelah diperiksa 12 jam, Sarjan diangkut menuju ruang tahanan Kepolisian Jakarta Utara. ”Saya menghargai Komisi,” katanya sebelum masuk mobil tahanan.

Chandra M. Hamzah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, mengatakan kasus ini disidik sejak Februari lalu. Para anggota Komisi Kehutanan diduga menerima duit untuk memuluskan alih fungsi hutan seluas 1.200 hektare, yang hendak dijadikan pelabuhan. Komisi Kehutanan menyetujui alih fungsi hutan ini Juli tahun lalu.

Seorang pengusaha asal Sumatera Selatan dikabarkan menggelontorkan Rp 10 miliar untuk keperluan ini. Sejumlah anggota Dewan pun mulai mengakui menerima duit. Suswono, Wakil Ketua Komisi Kehutanan, mengaku mendapat cek perjalanan senilai Rp 150 juta. Anggotanya, Imam Suja, menerima Rp 20 juta, sedangkan Mufid Busyairi senilai Rp 35 juta. Ketiga wakil rakyat ini menyerahkan uang itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Istana Bantah Dino Agen Asing

ISTANA Kepresidenan membantah kabar yang menyebutkan juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal merupakan agen asing. Bantahan itu disampaikan Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

”Tidak betul dan tidak berdasar Saudara Dino Patti Djalal dikatakan sebagai agen asing,” kata Hatta dalam konferensi pers di kantor Presiden, Senin pekan lalu. Ia berharap pernyataan resmi dari pemerintah tersebut dapat menghentikan spekulasi soal Dino.

Hatta menegaskan klarifikasi itu tidak ada hubungannya dengan persoalan laboratorium medis milik Angkatan Laut Amerika Serikat, Naval Medical Research Unit No. 2 (Namru-2). Tugas Dino, kata Hatta, menyampaikan sikap Presiden. Dino juga bertugas menjadi jembatan antara Departemen Luar Negeri dan departemen lain dalam konteks hubungan internasional.

Sumber Tempo pernah mengungkapkan peran Dino yang berusaha meyakinkan para pejabat bidang keamanan bahwa proyek Namru-2 amat bermanfaat bagi Indonesia. Dino juga disebut selalu mengklaim pernyataannya sebagai ”instruksi presiden”. Karena itu, Dino dianggap berpihak pada kepentingan Amerika.

Aktivis Negara Islam Indonesia Ditangkap

POLISI menangkap 20 orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana makar. Mereka dijemput aparat sepanjang dua pekan lalu dari dua tempat: Perumahan Bumi Cihanjuang, Parompong, Bandung, dan Perumahan Budi Asri Blok Jenad, Cihanjuang, Cimahi, Jawa Barat.

Menurut polisi, separuh dari jumlah itu dijadikan tersangka kasus penipuan. ”Kami masih memeriksa dugaan makar,” kata juru bicara Kepolisian Daerah Jawa Barat, Komisaris Besar Dade Achmad, Jumat pekan lalu.

Dua tempat itu diduga menjadi lokasi perekrutan dan pelantikan anggota kelompok yang diduga terkait dengan Negara Islam Indonesia. Menurut polisi, tempat itu diperiksa karena masyarakat melaporkan adanya kumpulan orang tak dikenal. Para tersangka diduga memungut iuran bulanan dan iuran lain ke anggotanya. Iuran pertama Rp 150 ribu dan iuran bulanan tergantung kemampuan anggotanya. Pungutan ini tidak dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Slamet Pranoto, tokoh masyarakat di Kompleks Budi Asri, Cihanjuang, menjelaskan rumah yang digeledah polisi merupakan kontrakan. Rumah ini dihuni seorang warga asal Bogor dan menjadi penyalur majalah.

Warga Cina Disandera di Aceh

TUJUH warga negara Cina disandera kelompok bersenjata di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pinding, Kabupaten Gayo Lues, Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut polisi, mereka pengusaha berusia 25-48 tahun dan disandera Sabtu malam dua pekan lalu.

Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Rismawan mengatakan para warga negara Cina itu masuk melalui Medan. Mereka hendak meneliti lokasi guna mencari timah hitam. Polisi mendapat laporan penyanderaan dari pemandu mereka yang lolos dari sekapan. Penyandera meminta tebusan Rp 1 miliar, yang kemudian diturunkan menjadi Rp 300 juta. Polisi dikerahkan untuk menyisir lokasi yang diduga menjadi tempat penyekapan.

Ibrahim bin Syamsuddin, juru bicara Komite Peralihan Aceh Pusat, menyatakan penyanderaan ini murni tindakan kriminal. ”Polisi harus mengusut tuntas kasus ini karena akan memperburuk citra Aceh di mata dunia,” katanya. Komite Peralihan Aceh merupakan organisasi para mantan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka.