Nahdlatul Ulama Digoyang Isu Muktamar Luar Biasa: Mengapa Faksionalisme di PBNU Terus Terjadi?

Mantan Wakil Ketua Umum PWNU Jawa Timur ini mengungkapkan bahwa MLB memang harus digelar dari struktur PWNU dan PCNU. Karena itu, presidium menggelar konsolidasi agar syarat secara legal/formal MLB dapat terpenuhi.

Pemicu konflik internal PBNU dalam beberapa bulan ini bermula dari langkah Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus tentang angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 atau Pansus Haji. Salah satu penggagas Pansus Haji adalah Wakil Ketua DPR saat itu sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Pansus Haji DPR mempertanyakan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan haji 2024 kepada Kementerian Agama, di antaranya mengenai keputusan mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebesar 20 ribu ke haji khusus atau ONH plus.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (kiri) didampingi Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menyampaikan keterangan pers hasil Rapat Pleno PBNU 2024 di Jakarta, 28 Juli 2024. ANTARA/Aprillio Akbar

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menduga Pansus Haji DPR yang dimotori elite PKB itu menyasar PBNU serta Menteri Agama 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas, adik Gus Yahya—sapaan Yahya Cholil. PBNU meresponsnya dengan membentuk Tim Lima atau panitia khusus untuk mengkaji hubungan PBNU dengan PKB yang dipimpin Cak Imin—panggilan Muhaimin. 

Dalam laporan majalah Tempo bertajuk "Saling Dongkel Pucuk Nahdliyin Akibat Konflik PKB-PBNU" pada 29 September 2024, disebutkan bahwa PBNU melancarkan serangan kepada Muhaimin menjelang muktamar PKB. Pada 20 Agustus 2024, kubu Gus Yahya menyatakan lembaganya memanggil Muhaimin untuk menjelaskan persoalan PKB yang dinilai melenceng dari tujuan pendiriannya.

PKB didirikan sejumlah kiai NU, seperti Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Pada Pemilihan Umum 2009, presiden keempat RI itu sebenarnya memecat Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB. Namun pengadilan mengesahkan Muhaimin sebagai pengurus PKB.

Rencana MLB yang dimotori Abdussalam Shohib untuk kepengurusan NU guna mendongkel kepemimpinan Yahya muncul pada awal September 2024. Kubu pro-MLB mencuat setelah muncul keinginan menggelar muktamar tandingan PKB untuk mendongkel Cak Imin yang kembali terpilih sebagai ketua umum hasil muktamar Bali satu bulan sebelumnya.

Gus Yahya mengatakan pihaknya ragu akan kelompok tersebut. Dia menyatakan MLB NU bukan aspirasi pengurus wilayah dan cabang NU se-Indonesia. Karena itu, menurut dia, kelompok yang mengusung isu MLB hanya mengganggu integritas PBNU. "Kalau mau bikin organisasi baru, enggak apa-apa bikin sendiri saja karena MLB bukan permintaan PWNU se-Indonesia," katanya pada akhir November 2024. "Itu mimpi siang bolong saja. Kalau mengklaim sebagai MLB, pasti ilegal dan merupakan serangan." 

Ketua Bidang Hukum Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa NU Muhammad Jafar Shodiq menegaskan, penyelenggaraan MLB bukan bertujuan membubarkan NU, melainkan membenahi kepemimpinan pusat organisasi. Dia menjelaskan bahwa landasan penyelenggaraan organisasi adalah memegang teguh ketentuan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

Menurut Jafar, demi menjaga muruah, konstitusi, dan moral organisasi, para pengurus berkewajiban melakukan tindakan organisatoris, seperti MLB. "Menyelenggarakan MLB adalah hal lumrah," ujarnya seperti dilansir dari Antara pada Ahad, 15 Desember 2024.

Dia mengingatkan bahwa AD/ART NU mengatur ketentuan MLB. Kemudian pembentukan presidium MLB NU merupakan langkah moral para ulama dan kader NU serta membawa arus suara warga nahdliyin se-Indonesia untuk menjaga muruah organisasi ulama.

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengatakan MLB NU yang digaungkan Abdussalam sulit terlaksana. Saifullah menegaskan, secara historis, tidak ada MLB NU. Sesuai dengan aturan keorganisasian, MLB juga harus diselenggarakan PBNU dengan didukung sekurang-kurangnya 50 plus 1 pemilik suara wilayah dan cabang.

"Kami sedang solid-solidnya. Saya pastikan bahwa tidak ada satu pun pengurus wilayah dan cabang yang resmi, baiat, mengikuti kegiatan MLB," ucap pria yang akrab disapa Gus Ipul ini pada Selasa, 17 Desember 2024. "MLB itu siapa? Profilnya siapa? Enggak jelas juga itu semua."

PBNU, Saifullah melanjutkan, sudah mengumpulkan PWNU dan PCNU seluruh Indonesia di Surabaya sebelum pelantikan PWNU Jawa Timur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, pada 30 November 2024. Menteri Sosial ini menyatakan, dalam rapat koordinasi itu, pengurus wilayah berkomitmen menolak MLB. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini mengklaim pengurus NU juga secara penuh mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan program-program kerjanya.

Saifullah mempertanyakan balik dalil kubu pro-MLB yang menuding PBNU melenceng dan tak sesuai dengan roh organisasi. Mantan Wali Kota Pasuruan ini menegaskan, pengurus pusat NU yang dipimpin Gus Yahya berfokus pada pembenahan tata kelola organisasi. Ia tidak mau berspekulasi terlalu jauh perihal adanya cawe-cawe kalangan eksternal yang menggoyang kepemimpinan saat ini. "Saya belum bisa memprediksi apa yang dimaksudkan. Rugi sendiri kalau ada orang mewacanakan MLB," katanya.

Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi mengaku tidak tahu-menahu soal adanya petinggi organisasi yang mengancam pemecatan bagi pengurus yang mendukung MLB. Sebab, kata dia, belum ada pengurus yang menyatakan menjadi bagian dari MLB. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia ini menegaskan, pergerakan yang dipimpin Abdussalam itu tidak didukung separuh pemimpin wilayah dan cabang NU resmi yang sah untuk mengajukan MLB.

"Kita ini sudah dewasa dan paham aturan organisasi. Silakan saja jika memang benar ada pengurus yang berkomunikasi, tidak perlu bersembunyi. Semua sudah ada mekanismenya," ujar Fahrur melalui pesan pendek kepada Tempo pada Selasa, 17 Desember 2024.

PBNU Rentan Pecah karena Faksi Politik

Manuver MLB yang digaungkan Abdussalam menunjukkan mazhab di lingkup internal PBNU tampak beragam. Peneliti utama politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro, menilai organisasi masyarakat keagamaan sebagai penjaga moral seharusnya menjadi rujukan rakyat dan menghindari tarikan politik praktis. Melalui pesan pendek kepada Tempo pada Selasa, 17 Desember 2024, dia menyatakan friksi dan konflik kepentingan akan muncul bila ormas keagamaan berperilaku seperti organisasi politik. 

Bila ormas keagamaan berperilaku seperti organisasi politik, kata Siti, di lingkup internal organisasi akan mudah terjadi friksi dan sarat konflik kepentingan sesaat. Organisasi akan mengalami pengeroposan dan pembusukan karena lingkup internalnya tidak solid. Ia menilai kondisi ini akan mengundang kekuatan eksternal untuk mengintrusi.

Sebagai ormas Islam yang memiliki banyak anggota, PBNU perlu menghadirkan kondisi yang terukur dan kepastian agar anggotanya tidak terombang-ambing. Menurut Siti, ormas keagamaan tidak boleh bergantung dan menyerahkan kepercayaannya bulat-bulat kepada penguasa.

Siti membandingkannya dengan Muhammadiyah, yang dinilai melakukan suksesi internal secara terukur. Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta ini juga mengingatkan pesan pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan: hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah.

Pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 1445 H/2023 M di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta, 2023. TEMPO/Subekti.

Hubungan PKB dengan PBNU sejatinya pernah berjalan harmonis saat Ketua Umum PBNU dijabat Said Aqil Siroj. Namun hubungan tersebut kembali memanas sejak Ketua Umum PBNU dijabat Yahya Cholil Staquf pada 2021. Yahya dikenal sebagai loyalis Gus Dur. Dalam Muktamar Ke-34 NU di Lampung, Yahya membawa visi "menghidupkan Gus Dur".

Faksionalisme kembali menajam saat Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dicalonkan dalam pemilihan presiden 2024 yang mengejutkan jagat politik. Baik Yahya maupun Yaqut Cholil Qoumas mendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang diusung Koalisi Indonesia Maju—kumpulan partai yang mendukung pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan banyaknya kubu di lingkup internal PBNU mengakibatkan organisasi ini terlihat lebih dinamis dan potensial menjadi gejolak jika dikomparasikan dengan Muhammadiyah. Staf pengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyoroti gonjang-ganjing isu MLB yang muncul setelah PBNU bersitegang dengan PKB yang dipimpin Muhaimin.

Adi menilai di setiap organisasi, termasuk NU, sangat rentan muncul dualisme karena perbedaan faksi politik. Dia menuturkan perpecahan internal NU dalam isu MLB biasanya berujung berebut keabsahan kepengurusan di Kementerian Hukum. "Tentu tak ada titik temu yang bisa menyatukan kepentingan yang berbeda itu. Setiap kubu mengeras pada posisinya masing-masing. Apalagi ormas sebesar NU tentu sangat seksi dan diincar semua orang yang secara politik punya daya tawar kuat," ujarnya melalui pesan tertulis pada Selasa, 17 Desember 2024.

Adapun analis komunikasi politik KedaiKOPI, Hendri Satrio, menyatakan isu MLB tetap perlu diamati secara serius sebagai budaya demokrasi yang kuat di lingkup internal PBNU. Ia menekankan aspek sejarah MLB yang tidak pernah terjadi di NU. Sebab, menurut dia, kecenderungan para kiai dalam ormas keagamaan ini adalah menunggu pergantian kepemimpinan secara resmi.

Namun Hendri menilai PBNU saat ini bukan sekadar ormas. "Sepertinya mengarah ingin menjadi partai atau organisasi masyarakat yang ingin diperhatikan secara politik," ucapnya melalui pesan suara aplikasi perpesanan kepada Tempo, Selasa, 17 Desember 2024. ●

Hanaa Septiana berkontribusi dalam penulisan artikel ini.