Narapidana yang Dapat Amnesti Diminta Masuk Komcad, Kontras: Langgar Hak Warga Sipil

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemerintah melanggar hak mutlak warga sipil dengan meminta narapidana yang mendapat amnesti untuk masuk Komponen Cadangan (Komcad) TNI. 

Pilihan editor: Election Corner UGM Tunjukkan Gejala-gejala Dominasi Koalisi Besar pada Pilkada 2024

“Dia melanggar prinsip conscientious objection atau hak menolak warga atas dasar keyakinan, dalam urusan pelibatan warga sipil untuk urusan pertahanan negara,” kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya saat konferensi pers seputar revisi Undang-Undang TNI yang berlangsung di Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Maret 2025.
 
Prinsip tersebut diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Mengutip instrumen hukum internasional itu, conscientious objection berarti penolakan terhadap wajib militer berdasarkan pada hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama.
 
Dimas mengatakan prinsip tersebut merupakan hak mutlak yang diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional. Sementara itu, dalam undang-undang nasional, perihal Komcad diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
 
Menurut Pasal 28 undang-undang tersebut, Komponen Cadangan didefinisikan sebagai pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. UU itu juga mengatur bahwa Komcad disiapkan guna memperbesar kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.
 
Sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah akan memberikan amnesti terhadap 44 ribu narapidana. Pemberian ampunan hukum itu bertujuan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.  
 
Supratman menyatakan terdapat empat kategori narapidana yang akan mendapatkan amnesti. Pertama, narapidana perkara tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) tentang penghinaan kepada kepala negara; kedua, warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa; ketiga narapidana kasus makar tidak bersenjata di Papua; keempat, pengguna narkotika yang seharusnya dilakukan rehabilitasi.
 
Supratman juga menyatakan pemerintah akan mengikutsertakan para narapidana yang mendapat amnesti dalam program swasembada pangan. Mereka akan masuk ke dalam Komcad untuk bekerja dalam program tersebut.
 
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Panglima TNI Diduga Naikkan Pangkat Teddy Indra Wijaya dari Mayor Jadi Letkol