Upaya Kubu Jusuf Kalla Melawan Manuver Agung Laksono

Pengurus PMI Jawa Timur belum merespons permintaan konfirmasi Tempo mengenai keberadaan surat tersebut. Seorang pengurus pusat PMI membenarkan ihwal surat lembaganya dan tindak lanjut pengurus PMI Jawa Timur tersebut. Ia mengatakan langkah pengurus daerah PMI itu merupakan upaya melawan manuver KDDI untuk mendorong Agung Laksono menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat PMI periode 2024-2029.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (kanan) melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, 7 November 2024. ANTARA/Alfian Sanusi

Sesuai dengan rencana, PMI akan menggelar musyawarah nasional ke-22 di Jakarta pada 8-10 Desember 2024. Agenda musyawarah nasional di antaranya pemilihan Ketua Umum PMI periode mendatang. Saat ini Ketua Umum PMI periode 2019-2024 adalah Muhammad Jusuf Kalla. Mantan wakil presiden ini sudah tiga periode menjabat Ketua Umum PMI, yaitu sejak 2009.

Di samping Jawa Timur, pengurus PMI Provinsi Maluku juga menentang manuver KDDI tersebut. Ketua PMI Provinsi Maluku John Ruhulessin mengatakan dia bersama semua pengurus daerah PMI di Maluku menolak menghadiri undangan KDDI di Hotel Sultan, pekan lalu.

“Kami secara pribadi menginginkan Pak Jusuf Kalla kembali memimpin karena kepemimpinan dan kinerjanya baik dan teruji,” kata John pada Selasa, 3 Desember 2024.

Anggota pengurus pusat PMI, Sudirman Said, mengatakan lembaganya memang memperoleh kabar adanya mobilisasi pengurus daerah dengan mengundang mereka menghadiri pertemuan KDDI di Hotel Sultan, Jakarta, pekan lalu. Ia menilai manuver KDDI yang disertai janji pemberian uang saku itu tidak sesuai dengan tujuh prinsip PMI. Ketujuh prinsip tersebut adalah kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan. 

“Orang yang memahami prinsip-prinsip ini tidak mungkin menempuh politisasi, apalagi dengan cara politik uang,” kata Sudirman pada Senin, 2 Desember 2024.

Dua sumber Tempo bercerita bahwa acara KDDI di Hotel Sultan tersebut tetap terealisasi. Sejumlah pengurus daerah PMI ikut menghadiri kegiatan KDDI tersebut. Acara KDDI itu dibungkus dengan agenda “Diskusi dan Silaturahmi Komite Donor Darah Indonesia”. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Agung Laksono.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Kota Surakarta, yang diwakili oleh Pengurus PMI Kota Surakarta Dipokusumo, atas kiprahnya dalam pengurangan resiko bencana bersama SIBAT (Siaga Berbasis Masyarakat), di Taman Hutan Kota Kebumen, Jawa Tengah, 25 September 2024. pmi.or.id

Agung Laksono membenarkan ihwal kegiatan KDDI tersebut serta rencana dirinya berkontestasi dalam pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat PMI periode 2024-2029 dalam musyawarah nasional, pekan depan. Namun Agung membantah tudingan soal adanya politik uang dalam pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PMI. 

“Bukan untuk money politics jual-beli suara, tapi memang mereka tidak semua orang mampu sehingga mereka (yang) berkumpul (di Hotel Sultan) itu ada biaya tiket yang diganti,” kata Agung pada Senin, 2 Desember 2024.

Agung juga menepis tudingan ihwal keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam pencalonannya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PMI periode mendatang. Ia mengatakan wacana pencalonan dirinya tersebut muncul dari lingkup internal PMI. Syarat pencalonan ketua umum adalah minimal diusung oleh 20 persen suara anggota PMI. 

Ia juga mengakui bahwa KDDI memang bukan bagian dari PMI. “KDDI memang secara struktural bukan bagian dari PMI, tapi kehadiran KDDI turut mendukung PMI. PMI tidak ada artinya kalau tidak punya donor,” tuturnya.