Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menjawab berbagai perkembangan politik terkini. Mulai dari potensi pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga rencana revisi undang-undang kementerian negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasto, merespons sejumlah isu saat wawancara cegat pada Senin, 13 Mei 2024, usai menemani Megawati mengunjungi instalasi seni Butet Kartaredjasa di Galeri Nasional, kawasan Gambir, Jakarta Pusat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertemuan Prabowo-Megawati
Hasto mengisyaratkan belum ada momentum yang tepat untuk pertemuan Prabowo-Megawati. Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024. Persamuhan Prabowo-Megawati beriringan dengan keinginan Ketua Umum Gerindra merangkul semua kekuatan politik, termasuk PDIP. Kala itu, baik kubu Prabowo maupun PDIP menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres pada 22 April 2024.
Hasto mengatakan komunikasi PDIP dengan semua partai, termasuk Partai Gerindra, yang dipimpin Prabowo, berjalan dengan baik. Dia mengatakan komunikasi politik tanpa batas. Namun ketika ditanya peluang pertemuan Megawati-Prabowo, Sekjen PDIP tidak menyebut secara gamblang akan ada pertemuan dalam waktu dekat.
“Ya dalam momentum yang tepat, setelah agenda partai dijalankan, pertemuan akan dapat dijalankan. Kita kan punya agenda-agenda nasional. Para pemimpin bisa bertemu bersama misalnya, ada spirit 17 Agustus, dan lain sebagainya,” kata Hasto di Galeri Nasional, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin, 13 Mei 2024.
PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian
PDIP tak setuju dengan wacana revisi Undang-undang Kementerian Negara, yang memungkinkan lembaga eksekutif dapat ditambah di era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian hingga 38 hingga 40 diwartakan oleh Majalah Tempo dalam laporan utama pekan lalu, "Orang Lama Kabinet Baru", yang terbit pada 6 Mei 2024.
Hasto, memahami bahwa setiap presiden memiliki kebijakan tersendiri. Namun Sekjen PDIP mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.
“Seluruh desain dari kementerian negara itu kan bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara, bukan untuk mengakomodasikan seluruh kekuatan politik,” kata Hasto. Sekjen PDIP menyebut untuk menghadapi persoalan dan dampak geopolitik global diperlukan suatu desain yang efektif dan efisien bukan untuk memperbesar ruang akomodasi.
Menjaring Nama Bakal Cagub DKI
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada sekitar delapan nama masuk bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta dari partainya. Dia menyebut banyak nama-nama besar yang sudah ada di kantong Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.
“Ya nama-nama baru dijaring. Ini sangat dinamis,” kata Hasto, enggan merinci siapa 8 sosok yang dia maksud. Sekjen PDIP tidak gamblang saat ditanya potensi partainya mengusung Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk pilgub DKI Jakarta. Namun, dia memuji Sri Mulyani ada di level dunia dan pekerjaannya harus dicontoh.
PDIP DKI Jakarta sebelumnya mengusung Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk maju pada pemilihan gubernur. "Di internal, masuk melihat nama-nama yang masuk sejauh ini ada Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika, dan Pak Adi Wijaya," kata Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak di Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu mengatakan bahwa baru empat nama yang disebutkan dalam internal partai sehingga memungkinkan bisa menambah nama tokoh lainnya. Keputusan siapa yang akan pasti dicalonkan pada Pilgub DKI, kata Gilbert, akan disampaikan setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PDIP di akhir Mei 2024.