Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Al Araf, menilai pembentukan Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua mencerminkan sikap pemerintah yang masih menganggap Papua sebagai daerah konflik. “Pendekatan (pemerintah) tetap mengedepankan penambahan keamanan,” katanya ketika dihubungi, Rabu, 2 Oktober 2024.

Al Araf mengaku heran atas sikap pemerintah yang masih melakukan pendekatan keamanan di wilayah Papua dengan mengerahkan pasukan tambahan. Padahal, pola pendekatan keamanan ini terbukti gagal ketika diterapkan sejak era reformasi. “Hal ini (pendekatan keamanan) sesungguhnya tidak menjawab persoalan,” ujarnya.

Pembentukan Yonif baru ini, kata dia, juga berpotensi menciptakan kekerasan dan praktik pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Papua. Kebijakan jangka panjang itu berorientasi pada peningkatan kekuatan pertahanan militer dengan menambah pasukan dan batalyon. “Yang dikhawatirkan dinamika ini tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menimbulkan problem konflik serius di Papua,” katanya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah resmi membentuk lima kesatuan baru di Papua dimaksudkan untuk mendukung keamanan dan pembangunan daerah rawan. “Tujuan dibentuk batalyon ini untuk penyangga di daerah tersebut,” kata Panglima TNI Agus Agus Subiyanto di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Agus menyatakan Yonif baru ini dibentuk untuk membantu program-program pemerintah di wilayah Papua. terutama pada kegiatan pembangunan serta percepatan wilayah, dan membantu menyejahterakan masyarakat Papua. Menurut dua, Yonif baru ini memiliki perbedaan dibanding dengan kesatuan yang lain. Adapun batalyon baru ini memiliki dua spesifikasi tugas, yaitu konstruksi dan produksi.