Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke lima negara di kawasan Timur Tengah untuk meminta dukungan terhadap rencananya mengevakuasi seribuan warga Gaza, Palestina ke Indonesia. Prabowo berujar, evakuasi seribu warga Gaza akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia bila mendapat persetujuan dari sejumlah pihak yang aktif membantu rakyat Palestina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Adapun kepala negara meminta dukungan kepada Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Prabowo mengatakan, evakuasi itu nantinya hanya dilakukan sementara, sampai warga Gaza dinyatakan pulih.
"Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia," kata Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu dini hari, 9 April 2025.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan, bahwa rencana evakuasi seribuan warga Gaza ke Tanah Air dilakukan tanpa paksaan. Bila diminta, kata dia, pemerintah siap untuk mengevakuasi warga Gaza tersebut.
Namun, menurut dia, rencana itu harus mendapatkan lampu hijau dari Palestina dan sejumlah pihak. "Semua harus setuju. Jadi tidak memframing relokasi Gaza permanen. Tapi untuk membantu saudara Gaza, anak-anak yatim piatu di sana," katanya saat mendampingi Prabowo di Turki, pada Jumat, 11 April 2025.
Ditentang MUI hingga Aliansi Rakyat Bela Palestina
Rencana Prabowo mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia dipertanyakan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas. Menurut dia, gagasan pemindahan warga Palestina untuk keluar dari Gaza justru bagian ide dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang didukung Israel.
Anwar menyinggung soal keinginan Israel dan AS untuk mengosongkan Gaza sehingga Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah tersebut. Dengan demikian, jelas Anwar, Israel bisa menempatkan warga negaranya ke Gaza yang telah mereka duduki.
Menurut Anwar, Indonesia mesti belajar dari sejarah dalam menghadapi manuver politik internasional yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Sebagai contoh, dia mengungkit apa yang terjadi pada Yerusalem.
"Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 April 2025.
Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) Din Syamsuddin juga mengkritik rencana Presiden Prabowo mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia. Menurut dia, wacana itu justru berisiko memuluskan rencana jahat Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan wilayah Gaza.
Menurut Din, relokasi penduduk dari Gaza, sekalipun bersifat sementara berpeluang membuka ruang lebih luas bagi penjajahan Israel. “Jika Presiden Prabowo meneruskan rencana tersebut, maka itu sama saja memuluskan rencana jahat Trump dan Netanyahu menguasai Gaza/Palestina,” ujarnya.
Din mengatakan, keluarga-keluarga Palestina selama ini menolak dipindahkan dari tanah kelahiran mereka, bahkan enggan anak-anak yatim piatu dibawa ke luar negeri. Ia mengingatkan, bahwa solidaritas internasional untuk Palestina seharusnya tidak dilakukan dengan cara merenggut hak mereka untuk tinggal di tanahnya sendiri.
Sebagai alternatif, Din mendorong agar Indonesia mengirim tim medis dalam skala besar serta membangun kembali Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang dihancurkan oleh serangan militer Israel. “Itu tentu bisa terlaksana dengan pengawalan TNI. Apakah Presiden Prabowo memiliki cukup patriotisme untuk itu? Jawabannya sementara saya yakini positif,” katanya.
Kemhan dan TNI Dukung Rencana Prabowo
Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Wenas mengatakan, bahwa kementeriannya bersama TNI siap mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto, yang ingin merelokasi warga Gaza ke Tanah Air. Menurut dia, kementeriannya memiliki prasarana yang mumpuni untuk memindahkan dan merawat korban dari Gaza.
Dia mengatakan, Kemenhan dan TNI terbiasa melaksanakan operasi militer selain perang, seperti menyelamatkan korban terdampak bencana di Indonesia. "Kami tentunya siap, karena kami punya infrastrukturnya, rumah sakit dan fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Hendrik Yaputra, Savero Aristia, dan Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.