Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menilai aparat keamanan Indonesia menggunakan siasat perang secara diam-diam. TPNPB menyebut sebanyak 6.100 personel gabungan militer Indonesia telah dikerahkan ke Papua sejak Januari hingga 13 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Juru bicara Komando Nasional TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, pengerahan ribuan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Papua, khususnya ke Timika, dianggap sebagai eskalasi militer tanpa dasar hukum yang sah. Menurut dia, perang itu ada aturan-aturannya, dan ada prosedur hukum perang. “Kalau mau perang, DPR dan Presiden harus mengumumkan secara terbuka. Tapi ini mereka diam-diam mengumumkan perang dan masuk ke Papua. Ini melanggar aturan perang internasional,” ujar Sebby kepada Tempo, Ahad, 13 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TPNPB-OPM telah menetapkan sembilan kawasan di antaranya sejumlah kabupaten dan distrik di Papua sebagai zona perang. Meski mengklaim siap menghadapi peningkatan militer di lapangan, TPNPB menyatakan belum melancarkan yang mereka sebut sebagai “revolusi total”. Saat ini, konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Papua sebagai bagian dari “revolusi tahapan”.
“Kami belum umumkan revolusi total, tapi pemerintah Indonesia sudah mengumumkan perang secara sembunyi-sembunyi. Perang tidak bisa seperti itu. Kalau memang mau perang, umumkan resmi agar kami bisa minta bantuan negara lain,” tutur Sebby.
TPNPB-OPM sebelumnya menyebut sebanyak 6.100 personel gabungan militer Indonesia telah dikerahkan ke wilayah Papua sejak Januari hingga 13 April 2025. Informasi ini disampaikan melalui siaran pers resmi Manajemen Markas Pusat Komandan Nasional TPNPB pada Ahad, 13 April 2025.
TPNPB-OPM menegaskan tidak akan tinggal diam jika aparat keamanan Indonesia terus mengirim pasukan. “Lebih baik kami mati daripada tanah kami diambil dan nyawa kami dihabisi perlahan. Itu program genosida. Kami minta Jakarta jangan kirim pasukan, tapi kirim tim perunding untuk bernegosiasi,” katanya.
Adapun Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Markas Besar TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi membantah pernyataan TPNPB OPM perihal pengiriman 6.100 personel gabungan militer ke Papua sejak Januari hingga April 2025. "Tidak ada penambahan pasukan baru. Yang ada di Papua saat ini pasukan yang memang bertugas rutin menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini," kata dia saat dikonfirmasi, Ahad, 13 April 2025.
Ihwal keberadaan kapal perang dengan nomor lambung 524 yang menurunkan pasukan di Pelabuhan Poumako, Timika, pada 12 April 2025, menurut Jenderal Kristomei, mereka adalah pasukan penjaga perbatasan Indonesia dan Papua Nugini (PNG) yang disiapkan untuk rotasi. "Rotasi pasukan yang purna tugas sebagai penjaga perbatasan," ujar dia.
