Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kelima pimpinan KPK yang dilantik yaitu Setyo Budiyanto (Ketua KPK), Fitroh Rohcahyanto (Wakil ketua), Ibnu Basuki Widodo (Wakil Ketua),Johanis Tanak (Wakil Ketua), dan Agus Joko Pramono (Wakil Ketua). Sedangkan, lima Dewas KPK yaitu Gusrizal (ketua), Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, dan Sumpeno.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Prabowo Subianto tampak memimpin jalannya pelantikan itu. Kemudian, lima pimpinan KPK dan lima pimpinan Dewas KPK melakukan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.
"Saya bersumpah tidak akan menerima korupsi baik langsung atau tidak langsung," ujar Setyo.
Setelah itu, Ketua KPK merangkap anggota, Setyo Budiyanto, dan Ketua Dewas KPK merangkap anggota, Gusrizal, melakukan tanda tangan.
Pada Kamis, 21 November 2024, Rapat Pleno Komisi III DPR RI menetapkan lima orang pimpinan dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029. Sebelumnya, Komisi III menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
Menanggapi hasil itu, Indonesia Memanggil (IM57+) Institute menilai DPR tidak berkomitmen mengembalikan muruah KPK dengan mengeliminasi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 representasi masyarakat sipil. Lima pimpinan KPK yang baru saja ditetapkan DPR berlatar belakang penegak hukum dan auditor.
"Tidak ada komitmen DPR untuk mengembalikan muruah KPK," ujar Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito melalui keterangan tertulis, Kamis.
Menurut Lakso, lima pimpinan KPK terpilih menunjukkan pemerintahan yang baru juga tidak mempunyai komitmen kuat dalam mendorong reformasi KPK yang seharusnya menjadi kunci penting dalam pemberantasan korupsi.
Foto 
