Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Prabowo Serahkan DIPA-TKD 2025 ke Menteri hingga Kepala Badan

Prabowo mengatakan, penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2025 ini merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025.

10 Desember 2024 | 18.03 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat malam, 6 Desember 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan Daftar IsianPpelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 20 Desember 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam penyerahan itu, presiden didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Prabowo mengatakan, penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2025 ini merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025. “Kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka kita melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, Indonesia Emas tahun 2045,” kata dia, Selasa.

Prabowo mengingatkan bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian dan diwarnai oleh ketegangan, peperangan, persaingan ketat antara negara-negara besar. Keadaan itu mengakibatkan ketidakpastian pada bidang ekonomi. Bahkan, kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara besar dan blok-blok ekonomi besar.

“Karena itu kita patut waspada, tapi patut juga kita bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara kita hari ini berada dalam keadaan yang damai,” kata Prabowo. 

Selain penyerahan DIPA, Prabowo meluncurkan katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0. Menurut Prabowo, e-katalog ini merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan pemerintahan bersih melalui digitalisasi.

“Ini upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, kecepatan. Seluruh transaksi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 mulai 1 Januari 2025,” kata Prabowo.

Hendrik Yaputra

Hendrik Yaputra

Bergabung dengan Tempo pada 2023. Lulusan Universitas Negeri Jakarta ini banyak meliput isu pendidikan dan konflik agraria.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus