Reaksi Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri atas Efisiensi Anggaran Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Prabowo menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp 306,69 triliun.

Salah satu kementerian yang terkena pemangkasan anggaran adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang mengatakan kementeriannya terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 22,5 triliun dari total pagu anggaran 2025 Rp 57,6 triliun.

Uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa dan dana beasiswa berpotensi terkena imbas pemangkasan anggaran oleh Kemendiktisaintek. Kenaikan besaran UKT berpotensi terjadi lantaran hampir setengah dari anggaran untuk riset terkena pemangkasan.

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan tegas melarang kampus menaikkan UKT mahasiswa. Dia menegaskan biaya pendidikan bukan termasuk pos-pos yang terkena imbas kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah. “Langkah (pemangkasan anggaran) ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT," ujar Menkeu dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Februari 2025.

Dia menjelaskan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) memang termasuk sasaran yang dipangkas anggarannya. Namun, secara lebih detail, pemangkasan tersebut hanya dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan-kegiatan seremonial. “Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak (pemangkasan anggaran), sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi,” ujarnya.

Pemangkasan anggaran Kemendiktisaintek tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN).

Rektor Unair: Belum Ada Rencana Menaikkan UKT

Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Mohammad Nasih mengatakan hingga saat ini kampusnya belum ada rencana untuk menaikkan UKT meski sedang ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. 

Paling tidak, kata dia, perubahan UKT tidak akan terjadi untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). “Untuk SNBP dan SNBT tidak ada kenaikan untuk tahun ini. Lagian, UKT Unair dan yang lainnya kan fleksibel, ada UKT 1, 2, 3, 4, dan sebagainya,” kata dia saat dihubungi Tempo pada Rabu, 12 Februari 2025.

Rektor Undana: Efisiensi Anggaran Mempengaruhi Pengiriman Mahasiswa ke Luar Negeri

Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Max Sanam mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat bakal berdampak pada jumlah mahasiswa yang dapat dikirim Undana ke universitas di luar negeri. “Dampaknya ada, termasuk pada pengiriman mahasiswa ke luar negeri,” ujarnya di Kupang pada Jumat, 14 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Max menyampaikan hal itu menyikapi dampak dari efisiensi anggaran bagi sistem pendidikan di daerah, khususnya untuk Undana. Dia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir termasuk pada 2024, belasan sampai 20-an mahasiswa Undana dikirim ke Australia dalam program pertukaran pelajar.

Namun, dengan adanya pemangkasan anggaran di semua lembaga dan kementerian, sudah pasti akan ada penurunan mahasiswa yang bisa dikirim. “Kurang lebih turun 60 persen dari jumlah yang biasanya dikirim,” kata dia.

Dia menyebutkan pengurangan jumlah mahasiswa yang dikirim ke luar negeri juga disebabkan oleh adanya permintaan penurunan UKT dari mahasiswa Undana. Karena itu, kata dia, Undana tidak akan menaikkan UKT walaupun ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Undana juga tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawai honorer yang sudah bekerja lama di perguruan tinggi tersebut. “Yang pasti kami juga tidak akan melakukan perekrutan lagi, karena efisiensi anggaran ini,” tuturnya.

Jubir Unsoed: Efisiensi Anggaran Belum Berimplikasi terhadap UKT

Adapun juru bicara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Mite Setiansah, memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat belum berimplikasi terhadap UKT Unsoed. 

“Sejauh ini, kami belum ada perubahan untuk UKT, jadi masih berjalan seperti biasa, karena kan efisiensi itu memang dari anggaran yang sekarang sudah ditetapkan. Ada pos-pos yang mungkin masih perlu disesuaikan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah,” katanya di Purwokerto, Jumat.

Dia mengharapkan apa yang telah direncanakan itu bisa disikapi sesuai dengan yang diarahkan oleh pemerintah. Meski demikian, kata dia, Unsoed membuat skala prioritas dengan tetap mengutamakan layanan kepada mahasiswa. “Jadi yang penting proses pembelajaran tetap berjalan, kemudian sarana prasarana pendukung yang diperlukan bisa terfasilitasi. Jadi itu yang ibaratnya ketika ada efisiensi tidak boleh terganggu,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, efisiensi anggaran tersebut dilakukan pada pos-pos lain seperti yang saat sekarang sudah dilaksanakan berupa mengurangi atau mengalihkan pos perjalanan dinas. Selain itu, koordinasi atau pertemuan-pertemuan dengan para mitra dalam rangka persiapan magang mahasiswa tidak lagi dilakukan secara luring.

“Kami kembali memaksimalikan pertemuan secara online (daring), termasuk dalam kegiatan FGD (focus group discussion) kurikulum juga dilakukan secara online dengan para mitra. Itu salah satu yang sudah kami lakukan untuk menyikapi kebijakan efisiensi anggaran ini,” tutur Mite.

Vedro Imanuel Girsang, M. Rizky Yusrial, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Sederet Pernyataan Kemenhan Soal Pengangkatan Stafsus Meski Ada Efisiensi Anggaran