Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wacana tentang koalisi besar dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam perkara sengketa Pilpres 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan akan ada partai politik dari pengusung kedua pasangan. tersebut yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM)—gabungan parpol pengusung Prabowo-Gibran—setelah putusan MK. Berikut respons parpol di luar KIM terhadap wacana koalisi tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
1. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah: PDIP akan Menentukan Sikap Politiknya di Rakernas
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya siap berada di dalam barisan pemerintahan ataupun menjadi oposisi. Menurut dia, PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Indonesia.
Dia menyinggung masa kolonialisme silam, ketika Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927. "Di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kami mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain,” kata Basarah dalam keterangan tertulis pada Senin, 22 April 2024.
Basarah menuturkan PDIP telah teruji tangguh, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Dia mencontohkan ketika masa Orde Baru beragam intimidasi politik berdatangan. PDI mampu bertahan dan kemudian memenangi Pemilu 1999.
“Kami pernah berada di pemerintahan, lalu berada di luar pemerintahan dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun,” tuturnya.
Dalam lima tahun ke depan, Basarah mengungkapkan sikap politik PDIP akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Mei nanti. Melalui Rakernas tersebut, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang hak prerogatif kongres.
“Di sanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya, akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” kata Basarah.
Seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Namun Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
"Apa pun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kami dilatih, kami dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional.”
2. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar: PKB dan Gerindra Ingin Terus Bekerja Sama
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan keinginan partainya untuk bekerja sama dengan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Partai Gerindra selepas Pilpres 2024. Dia menyampaikan keinginan itu kepada Prabowo demi mewujudkan agenda-agenda pembangunan ke depan.
“PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi, apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang,” kata Muhaimin dalam jumpa pers bersama Prabowo di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu, 24 April 2024.
Dia menuturkan telah menyerahkan ke Prabowo dokumen berisi delapan agenda perubahan PKB. Namun Muhaimin tak menjelaskan lebih lanjut mengenai detail agenda perubahan tersebut.
“Kira-kira begitu untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo pada masa yang akan datang,” kata Muhaimin.
3. Presiden PKS Ahmad Syaikhu: Akan Diputuskan Majelis Syura
Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Syaikhu, mengatakan partainya belum menentukan sikap apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming atau menjadi oposisi. Menurut dia, keputusan itu masih menunggu Majelis Syura PKS.
“Tentu saya sampaikan karena ini menyangkut ranah yang strategis sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS ini akan diputuskan Majelis Syura atau Badan Pekerja Majelis Syura yaitu DPP,” ujar Syaikhu di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024.
Karena itu, Syaikhu mengatakan dia akan mengikuti hasil keputusan dari Majelis Syura. “Saya sebagai pelaksana akan menjalankan apa pun keputusan Majelis Syura,” ujarnya.
Meski belum ada keputusan terkait sikap PKS ke depan, Syaikhu menjamin sikap kritis PKS akan tetap terjaga. Menurut dia, setiap sikap yang menyangkut urusan bangsa perlu adanya koreksi.
“Tapi yakinlah, sikap kritis PKS akan kami jaga sebagai bagian dari upaya untuk meluruskan proses perjalanan yang memang perlu diingatkan,” kata Syaikhu. “Kalau seluruhnya on the track dan tidak perlu diingatkan, saya kira enggak masalah. Tapi kaitannya dengan tadi, sikap-sikap kritis yang menyangkut masalah bangsa perlu ada koreksi. Kami akan terus sampaikan.”
4. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh: Ada Usulan Lain Selain Merapat ke Pemerintahan?
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan kemungkinan partainya untuk merapat ke dalam lingkaran pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal tersebut dikatakannya usai pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK atas sengketa Pilpres 2024.
"Mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan? Kalau ada usulan, boleh kami pertimbangkan juga. Kalau ada usulan lain, ya apa yang sebenarnya lebih baik bagi Nasdem?" kata Surya dalam konferensi pers di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 22 April.
Sejak awal ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Surya menyatakan telah menerima keputusan itu. Dia juga mengucapkan selamat kepada pasangan tersebut.
Namun secara bersamaan, dia menegaskan seluruh proses dan upaya mencari keadilan harus dihargai. "Maka ketika kawan-kawan sedang berjuang untuk dan atas nama paslon 01, Nasdem tetap berada mengantarkan perjuangan di MK,” ujar dia.
Surya menilai putusan MK yang menolak seluruh gugatan dalam Pilpres adalah keputusan final dan mengikat. Dia menyatakan menghormati dan menghargai putusan MK itu. Surya meminta agar perjuangan bersama untuk membangun Indonesia tak boleh terhenti hanya karena putusan ini.
"Tidak boleh juga harus merasa dikecilkan, karena ada satu putusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini konsekuensi dari demokrasi,” ujarnya.
SULTAN ABDURRAHMAN | ANNISA FEBIOLA | DEFARA DHANYA PARAMITHA | ANTARA