Respons Parpol KIM Plus atas Pemecatan Jokowi oleh PDIP

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumumkan pemecatan Joko Widodo alias Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan calon gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dari keanggotaan partai pada Senin, 16 Desember 2024. Pemecatan Jokowi itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1649/KPTS/ DPP/XII/ 2024 tentang Pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDIP.

“Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun membacakan poin pertama keputusan tersebut melalui keterangan video.

Dia menuturkan pengumuman pemecatan ini merupakan perintah langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Setelah pemecatan, PDIP melarang Presiden Ke-7 RI itu melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

Pemecatan Jokowi; putranya, Gibran; dan menantunya, Bobby; mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan, termasuk partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia: Golkar Terbuka bagi Semua Anak Bangsa

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan masih menunggu perkembangan setelah pemecatan itu Jokowi oleh PDIP.

“Gini, kalau urusan internal partai yang lain kan saya enggak boleh mengomentari. Yang saya tahu, Pak Jokowi adalah tokoh ya, negarawan, jadi saya pikir kita lihat perkembangannya, dari apa yang menjadi respons,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

Mengenai peluang Jokowi masuk Golkar, Bahlil mengatakan partainya terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin mengabdikan diri. “Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang pingin mengabadikan dirinya lewat politik lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif ya,” ujar Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu menuturkan belum memiliki rencana bertemu Jokowi dalam waktu dekat. Meski nantinya bertemu, dia belum tentu membahas pemecatan tersebut.

“Kalau saya ketemu, kan tidak hanya karena persoalan pemecatan oleh partai yang lain. Saya ketemu saja biasa,” ucap Bahlil.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera: Belum Ada Pembicaraan tentang Pak Jokowi

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan Joko Widodo harus mengikuti proses kaderisasi jika masuk ke partainya. 

“Enak ke Golkar dan Gerindra saja. Di PKS kasihan kalau Pak Jokowi harus mulai dari bawah,” kata Mardani melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 17 November 2024.

Mardani mengatakan tahap kaderisasi itu berlaku untuk semua anggota partai, termasuk mantan presiden sekalipun. Dia mengaku saat ini belum ada pembicaraan untuk membuka pintu masuk bagi Jokowi bergabung ke dalam partai Islam itu. 

“Belum ada komunikasi dan belum ada pembicaraan tentang Pak Jokowi,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono: Saya Belum Bisa Berkomentar Lebih Jauh

Adapun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan belum ingin memberikan komentar lebih jauh mengenai pemecatan Jokowi dari PDIP.

“Saya belum bisa berkomentar lebih jauh,” kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

AHY mengimbau untuk menjaga situasi politik menjelang akhir tahun 2024. Alasannya, tahun ini memiliki banyak agenda politik mulai dari pemilu, pilpres, hingga pilkada.

“Kita jaga situasi politik kita untuk mengakhiri 2024 ini dengan baik. Sebab, 2024 ini sangat monumental. Event politik secara nasional pemilu, pilpres, pemilihan anggota legislatif, dan baru saja kita selesaikan. Pilkada terbesar sepanjang sejarah berjalana dengan baik," kata AHY.

Ketika ditanya apakah berniat mengajak Jokowi ke Demokrat, AHY meminta bertanya langsung kepada Jokowi. “Lebih baik tanya langsung ke Pak Jokowi,” kata dia.

Hendrik Yaputra, Andi Adam Faturrahman, dan Alfitria Nefi P berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Jadi Sebab Pemecatan, Ini Bunyi AD/ART PDIP yang Ditabrak Jokowi