Mengapa Retret Kepala Daerah Kental Nuansa Militerisme?

Namun mengenai kapan dan di mana retret ini akan dihelat, Yusril melanjutkan, bergantung pada jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan kepala daerah 2024 diagendakan dilantik pada 7 Februari 2025.

Sedangkan bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota akan dilantik pada 10 Februari 2025. Masalahnya, terdapat banyak gugatan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi yang baru selesai disidangkan pada 11 Maret 2025 sehingga berpotensi memundurkan waktu pelantikan.

Seorang politikus Partai Gerindra bercerita, rencana retret kepala daerah terpilih akan dilaksanakan di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Alasannya, selain agar menyerupai kegiatan retret para menteri kabinet Prabowo sebelumnya, Lembah Tidar di kompleks Akademi Militer dianggap sebagai tempat yang bagus untuk mengenalkan nilai-nilai patriotisme bagi para kepala daerah saat memimpin kelak. “Ini rencana yang sudah lama disampaikan sebetulnya,” ucap politikus tersebut.

Retret kepala daerah, kata politikus ini, juga menjadi upaya Prabowo menyelaraskan dan memperoleh dukungan pemerintah daerah. Apalagi tidak semua kepala daerah terpilih yang memenangi pilkada 2024 diusung partai koalisi pendukung Prabowo, yaitu Koalisi Indonesia Maju plus. “Supaya semua kebijakan pusat juga bisa dieksekusi daerah, agar sejalan,” ujarnya.

Dua relawan Prabowo yang ditemui Tempo menguatkan cerita politikus Partai Gerindra tersebut. Ia mengatakan retret kepala daerah merupakan keinginan lama Prabowo yang sudah disampaikan berulang kali. Alasannya, Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin pemerintahannya berjalan mulus tanpa kendala, termasuk saat mengimplementasikan kebijakan di tingkat daerah. “Hal ini juga pernah disampaikan Mas Wakil Presiden kepada Menteri Dalam Negeri, agar semua sejalan,” kata relawan tersebut.

Pada 7 November 2024, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah menyarankan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyelenggarakan rapat koordinasi pemerintah pusat dan kepala daerah di kompleks Akademi Militer. Menurut dia, rapat koordinasi tersebut menjadi hal yang penting untuk mensinergikan visi dan misi Indonesia Emas. Bahkan Gibran mengusulkan kegiatan bagi kepala daerah di Akademi Militer dilaksanakan selama lima hari, lebih lama dari kegiatan retret Kabinet Merah Putih.

Mantan Wali Kota Solo itu juga menyampaikan pemerintahan harus berjalan seirama dengan tidak ada lagi yang mementingkan ego sektoral. Baik pemerintah pusat maupun daerah, kata dia, harus bekerja keras dan bersinergi. “Sekali lagi, Bapak/Ibu. Saya garis bawahi bahwa tidak ada visi dan program selain visi dan program Bapak Presiden Prabowo,” ucap Gibran.

Adapun soal anggaran, seorang narasumber di kubu Prabowo-Gibran mengatakan kemungkinan besar dananya diambil dari kantong pribadi Prabowo. Alasannya, menghindari penyalahgunaan keuangan negara. Meski begitu, ia mengaku tidak mengetahui berapa anggaran yang akan disediakan Prabowo untuk membiayai kegiatan tersebut. “Yang jelas, beliau sanggup membiayai. Wong retret kabinet saja pakai uang pribadi,” ujar narasumber itu.

Partai-partai pemenang pilkada juga tak ada yang menolak rencana Prabowo tersebut. Partai Keadilan Sejahtera yang kini mendukung pemerintahan Prabowo menyambut baik ide retret kepala daerah.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera menyebutkan kepala daerah terpilih dari partainya siap bekerja sama dengan pemerintah pusat, termasuk mengikuti kegiatan pembekalan untuk pemimpin daerah itu. “Gubernur, bupati, dan wali kota terpilih dari PKS tentu siap ikut. Toh, ini agenda bagus,” katanya saat dihubungi, Ahad, 12 Januari 2025.

Mardani mengatakan PKS mendukung rencana tersebut karena tujuannya dinilai baik untuk menunjang jalannya pemerintahan. Sebab, dengan adanya retret, bukan hanya silaturahmi yang akan terjalin, melainkan juga kesamaan visi dan misi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. “Kami menilai wajar Presiden punya keinginan seperti ini agar tidak ada lagi perbedaan orientasi antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan PDIP yang menyambut baik rencana retret kepala daerah. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, mengatakan partainya mendukung kegiatan itu. “Menurut kami, penyelarasan visi pusat dan daerah sangat baik,” tuturnya.

Para menteri Kabinet Merah Putih berbaris dengan mengenakan pakaian loreng saat mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, 25 Oktober 2024. Tim Media Prabowo/Handout via REUTERS

Namun juru bicara PDIP lain, Seno Bagaskoro, memberikan beberapa catatan atas rencana penyelenggaraan kegiatan tersebut. Seno menyebutkan salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah penyelarasan jumlah kementerian yang bertambah di tingkat pusat dengan jumlah dinas di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Berdasarkan pengamatannya, upaya tersebut mulai berjalan.

Selain itu, Seno menyoroti berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik di masa depan serta visi ekologis pemerintah. Ketiga poin tersebut berkorelasi dengan kepuasan dan keselamatan publik. Menurut dia, hal tersebut hanya dapat tercapai melalui kerja pemerintah.

“Kami tentu mendukung upaya-upaya yang mampu membantu kinerja pemerintahan Presiden Prabowo sepanjang bermuara untuk rakyat,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan rencana retret kepala daerah terpilih sebetulnya merupakan ide lama. “Ya, sudah lama ada ide itu, sudah didiskusikan,” katanya saat ditemui dalam acara talkshow dengan ketua OSIS sekolah menengah atas/sederajat se-Jakarta di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 Januari 2025.

Menurut Muhaimin, kegiatan tersebut merupakan langkah bagus untuk menyelaraskan visi pemerintah pusat dengan daerah. “Agar visi nasional dengan visi daerah nyambung, ada ide satu konsolidasi. Tentu bisa melalui retret, bisa macam-macam,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyerahkan pelaksanaan retret kepada Kementerian Dalam Negeri. Ia mengatakan sudah menyamakan visi-misi bagi kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur terpilih yang didukung partainya. “Sudah, sebagian sudah di tingkat provinsi,” tuturnya. 

Pernyataan Cak Imin itu dikuatkan Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah. Menurut Luluk, rencana retret tersebut penting sebagai bentuk konsolidasi antara pemerintah daerah dan pusat. Apalagi, kata dia, pilkada 2024 tidak hanya dimenangi partai yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo, tapi juga partai di luar pemerintahan.

“Menurut saya, beliau ingin mengakhiri perbedaan itu serta bersama-sama mengajak melihat hal-hal urgen yang memang membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan sinergi presiden dengan semua kepala daerah,” ujar calon Gubernur Jawa Timur yang kini tengah menggugat hasil pemilihan gubernur ke Mahkamah Konstitusi itu.

Luluk juga menilai retret tersebut dapat menjadi ajang bagi Prabowo mengenalkan dan mentransfer gagasan besarnya di pemerintah pusat kepada para kepala daerah. Dengan demikian, akan ada keserasian antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Ini adalah langkah strategis seorang presiden untuk mengenalkan gagasan dan visinya kepada kepala daerah di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Militerisme hingga Penyimpangan Prinsip Keuangan Negara

Meski partai-partai mendukung, kelompok sipil justru mengkritik rencana retret bagi kepala daerah. Pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan rencana Prabowo mengumpulkan kepala daerah itu makin menunjukkan kentalnya nuansa militer dalam pemerintahan.

Apalagi kegiatan retret yang digelar Prabowo sebelumnya cenderung mengedepankan aspek fisik ketimbang pemikiran untuk membekali jajarannya. “Ini juga tidak menjadi kewajiban untuk dilakukan,” katanya.

Alih-alih menyelaraskan visi dan misi, menurut Herdiansyah, kegiatan ini menjadi upaya Prabowo menundukkan pemimpin daerah dalam pemerintahannya. Apalagi tidak semua kepala daerah terpilih berasal dari koalisi yang sama dengan Prabowo. Padahal, kata dia, penyelarasan visi dan misi tidak perlu dilakukan melalui retret. Sebab, kewenangan pemerintah pusat dan daerah memiliki regulasi masing-masing.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhamad Isnur sependapat dengan Herdiansyah. Ia mengatakan kegiatan retret kepala daerah makin menunjukkan bagaimana Prabowo ingin menjalankan pemerintahan dengan cara militeristis.

Menurut Isnur, ketimbang membekali kepala daerah dengan cara mengikuti retret di Akademi Militer, Prabowo dapat menguji nasionalisme dan keselarasan visi dengan memantau langsung kerja kepala daerah di lapangan. “Jangan karena latar belakang beliau militer, semua harus dijalankan dengan gaya militer juga,” ujarnya.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhamad Isnur. Dok. UIN

Peneliti bidang hukum dari Center of Economic and Law Studies, Muhamad Saleh, mengatakan penggunaan anggaran pribadi Prabowo untuk membiayai kegiatan retret berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum. Misalnya, merujuk pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Saleh menjelaskan, seluruh pengeluaran negara harus dikelola dalam mekanisme pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam Pasal 3 ayat 1 undang-undang itu, kata Saleh, juga disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara wajib memenuhi prinsip transparansi, tertib, dan bertanggung jawab. Karena itu, pengelolaan keuangan negara yang baik harus menjalankan tiga prinsip tersebut. “Ketika pejabat negara menggunakan anggaran pribadi untuk membiayai program negara, transparansi menjadi kabur karena pengeluarannya tidak dapat diaudit secara resmi,” ucapnya.

Saleh mengingatkan bahwa Pasal 7 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur pejabat negara wajib bertindak sesuai dengan kewenangan dan mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut dia, penggunaan anggaran pribadi untuk membiayai kegiatan retret mungkin terlihat baik di satu sisi. “Tapi hal itu mengaburkan garis tegas yang membatasi antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik,” ujarnya.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi serta Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra belum menjawab pertanyaan Tempo ihwal anggaran yang akan digunakan serta materi yang bakal disampaikan dalam kegiatan retret kepala daerah. Hingga semalam, pertanyaan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp itu hanya terkirim dengan tanda dua centang abu. ●

Hendrik Yaputra, Vedro Imanuel, Rizki Yusrial, dan Daniel Ahmad Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini