Kontroversi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

HASIL revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, mengatakan masa jabatan hakim konstitusi selama 15 tahun terlalu lama. “Sebaiknya cuma 10 tahun. Kalau 15 tahun, hakim bisa menjadi konservatif,” ujar Jimly pada Rabu, 2 September lalu.

Jimly dan mantan hakim konstitusi lainnya, Maruarar Siahaan, juga mengkritik pembahasan revisi yang sangat cepat, tertutup, dan tidak melibatkan partisipasi publik. Mantan hakim MK lainnya, I Dewa Gede Palguna, menilai revisi menguntungkan para hakim konstitusi. Salah satunya terkait dengan perubahan batas usia tertua hakim MK, yakni 70 tahun, dari sebelumnya 65 tahun. Adapun masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK tak lagi 2 tahun 6 bulan, tapi 5 tahun.

Revisi Undang-Undang MK disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 1 September lalu. Panitia Kerja Komisi Hukum DPR hanya membahas revisi itu selama satu pekan, mulai 25 hingga 31 Agustus lalu. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Agil Oktaryal, menilai revisi undang-undang ini cacat prosedur lantaran tidak melibatkan partisipasi publik. DPR hanya menghidupkan lagi draf periode sebelumnya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai revisi itu belum menyentuh persoalan substantif. Menurut dia, DPR seharusnya menekankan upaya pengawasan perilaku para hakim. Apalagi, selama 14 tahun MK berdiri, dua hakimnya terlibat kasus suap, yaitu bekas Ketua MK, Akil Mochtar, dan hakim Patrialis Akbar.

Anggota Komisi Hukum dari Partai NasDem, Taufik Basari, mengatakan pembahasan berjalan cepat karena substansinya tak banyak. Sedangkan menurut anggota panitia kerja lainnya, Benny K. Harman, perpanjangan batas usia hakim bertujuan menghindari potensi pemanfaatan jabatan sebagai batu loncatan berkarier di politik. Mereka yang menjadi hakim MK pun bisa lebih berpengalaman dalam penanganan perkara. Adapun Ketua MK Arief Hidayat enggan menanggapi hasil revisi itu.

Aturan Baru Penjaga Konstitusi

SEMPAT terpental dari DPR periode lalu, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dibahas dengan cepat dan tak melibatkan publik. Disahkan pada Selasa, 1 September lalu, undang-undang baru mengandung sejumlah pasal bermasalah.

• Pasal 4 ayat 3
Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berlangsung lima tahun. Aturan ini mengubah ketentuan sebelumnya, yang membatasi masa jabatan ketua dan wakil ketua selama dua tahun enam bulan.

• Pasal 7-A
Usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah 62 tahun.

• Pasal 15 ayat 2
Huruf d: Usia minimal hakim MK 55 tahun. Sebelumnya, batas usia minimal adalah 47 tahun dan maksimal 65 tahun.
Huruf h: Keharusan pengalaman di bidang hukum selama 15 tahun bagi calon hakim konstitusi. Syarat itu juga terbuka bagi calon hakim yang tengah menjabat hakim agung atau hakim pada pengadilan tinggi.

• Pasal 27-A ayat 2
Majelis Kehormatan MK terdiri atas satu orang hakim konstitusi, anggota Komisi Yudisial, dan akademikus yang berlatar belakang bidang hukum. Susunan dalam Majelis Kehormatan sebelumnya terdiri atas hakim konstitusi, anggota Komisi Yudisial, unsur DPR, pemerintah, dan hakim agung.

• Pasal 87
Menyatakan hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap bisa menjabat sampai masa jabatannya berakhir sesuai dengan aturan baru. Hakim konstitusi yang sedang menjabat saat aturan ini disahkan bisa mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun sepanjang keseluruhan masa tugasnya tak lebih dari 15 tahun.

MA Potong Hukuman Bekas Bupati Talaud

MAHKAMAH Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan bekas Bupati Talaud, Sri Wahyumi Manalip. Mahkamah menyunat hukuman Sri dari 4 tahun 5 bulan menjadi 2 tahun.

Sri divonis bersalah pada Desember 2019 karena menerima berbagai hadiah senilai Rp 491 juta dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo. Hadiah itu diduga untuk memenangkan Bernard dalam proyek revitalisasi pasar.

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan lembaganya kecewa karena hukuman itu jauh di bawah tuntutan jaksa, yaitu tujuh tahun penjara. “Ini preseden buruk pemberantasan korupsi,” ujar Ali pada Selasa, 1 September lalu.