Masalah Baru Makan Bergizi Gratis: Sampah Kemasan dan Limbah Makanan

Terhitung per hari ini, sudah satu pekan program MBG berlangsung. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan 190 titik dapur yang tersebar di 26 provinsi sebagai distributor makan bergizi gratis. Program ini menjadi unggulan Presiden Prabowo saat kampanye pemilihan presiden 2024. Anggaran program ini mencapai Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. MBG menyasar sekitar 19,47 juta anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lain.

Salah satu lokasi titik pelaksanaan program ini adalah Sekolah Dasar Swasta (SDS) Angkasa 5 di kompleks Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. SPPG Khusus Halim Perdanakusuma, sebagai pelaksana, menyediakan 1.500 porsi makanan bagi murid-murid sekolah di lingkungan kompleks Pangkalan Udara itu. Namun tidak semua murid menghabiskan makanan yang disajikan.

Kepala Sekolah SDS Angkasa 5 Halim Perdanakusuma Yuliani mengatakan murid-muridnya tidak menyantap habis karena masih kenyang. Sebagian dari mereka beralasan sudah sarapan di rumah, sedangkan sebagian lainnya tak tertarik dengan menu yang disajikan sehingga makanan itu tidak habis dan akhirnya dibuang. “Sebagian murid ada yang memang tidak suka dengan sajian sayurnya. Kalau memungkinkan, waktu distribusi dan menu yang disajikan bisa lebih variatif dan proporsional,” kata Yuliani, Senin, 6 Januari 2025.

Tempo melihat langsung proses memasak, distribusi, hingga murid-murid menikmati sajian makan bergizi gratis di SDS Angkasa 5 Halim Perdanakusuma. Petugas SPPG mendistribusikan makanan pada pukul 08.30 WIB, dengan menu nasi putih, tumis buncis, ayam teriyaki, dan satu pisang sebagai hidangan penutup. Namun tidak semua murid menyantap habis makanan yang disajikan. Menu tumis buncis menjadi sajian yang paling banyak tak dihabiskan para siswa di SDS Angkasa 5 Halim Perdanakusuma. 

Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Jemi Trisonjaya, yang memantau langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di SDS Angkasa 5 Halim Perdanakusuma, tak menampik adanya keluhan para murid. Ia mengatakan keluhan tersebut akan menjadi catatan dan bahan evaluasi. 

Ia memastikan segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari solusi dan mengurangi sisa makanan yang terbuang. “Akan dikoordinasikan segera dengan badan gizi dan ahli agar dipertimbangkan apa menunya serta bagaimana agar tidak banyak makanan yang terbuang,” ujar Jemi.

Makanan yang akan didistribusikan untuk anak sekolah dan ibu hamil dalam program makan bergizi gratis di dapur SPPG Khusus Yayasan Arara Visi Hijau di Cimahi, Jawa Barat, 6 Januari 2025. TEMPO/Prima Mulia

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan limbah sisa makanan dan bahan makanan dari program makan bergizi gratis akan diolah menjadi kompos demi menggerakkan ekonomi sirkular. Menurut dia, program pengolahan limbah ini telah direncanakan beriringan dengan dijalankannya program MBG. “Sudah masuk ekosistemnya,” ujar Dadan.

Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang bertujuan meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Model ini menerapkan siklus hidup produk yang diperpanjang melalui langkah-langkah seperti desain produk, perbaikan, penggunaan kembali, hingga daur ulang. 

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura meminta masyarakat melihat food waste atau limbah makanan program makan bergizi gratis sebagai peluang bisnis. Menurut dia, pengolahan food waste mampu berkontribusi pada perputaran perekonomian lokal. “Mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan suatu permasalahan, melainkan kesempatan bagi perekonomian lokal,” ujarnya setelah meninjau pelaksanaan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Ciracas, Jakarta Timur, pada Jumat, 10 Januari 2025.

Ia menuturkan SPPG di setiap wilayah dan masyarakat berpeluang menggerakkan ekonomi tersebut dengan turut serta dalam pengolahan limbah sisa makanan ini. “Bisa diolah menjadi kompos atau industri maggot,” kata Prita. "Namun tentunya ini butuh mata rantai yang berhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup di daerah.” Industri maggot merupakan pembiakan larva lalat untuk berbagai tujuan. Maggot memiliki banyak manfaat, di antaranya pakan ternak karena kaya protein dan lemak. 

Saat ini BGN telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam tata kelola limbah sampah makanan program MBG. Hasil evaluasi data yang dilakukan secara harian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan menu yang akan disajikan di waktu mendatang. 

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Asep Kuswanto mengatakan lembaganya siap membantu pengolahan limbah sisa makanan. Asep menjelaskan, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta akan mengambil limbah organik dari setiap SPPG di Jakarta, lalu dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). 

Selain dibawa ke TPS3R, kata Asep, limbah organik didistribusikan kepada pegiat biokonversi maggot. TPS3R merupakan tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang sampah pada skala kawasan. TPS3R bertujuan mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir (TPA). “Untuk limbah sisa makanan di sekolah akan disalurkan ke bank sampah dan pegiat biokonversi maggot,” ujar Asep. 

Meski begitu, kata Asep, tidak semua limbah sisa makanan di SPPG diangkut Dinas Lingkungan Hidup. Menurut dia, untuk SPPG khusus Halim Perdanakusuma yang memiliki area kerja yang luas, pengolahan limbah dapat diupayakan di lokasi tersebut dengan tetap memperhatikan aspek higienitas dapur SPPG. Ia juga mengimbau sekolah terus mengedukasi murid-muridnya ihwal kesadaran lingkungan dan food waste. “Sekolah mengedukasi agar siswa benar-benar menghabiskan makanan dan hanya membuang sampah yang tidak bisa dimakan,” ujarnya.

Pengolahan Sampah Makan Gratis

Kepala Hubungan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Yogi Ikhwan mengatakan anggaran pengolahan limbah sampah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Yogi menegaskan, pengolahan limbah sisa makanan program makan bergizi gratis merupakan komitmen lembaganya untuk mendukung program pemerintah. 

Berbeda dengan Jakarta, di Yogyakarta, alokasi anggaran hanya berfokus pada pelaksanaan teknis. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Ahmad Haryoko menjelaskan, pelaksanaan teknis yang dimaksudkan adalah penyediaan porsi makanan bagi penerima manfaat. 

Pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di Yogyakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp 105 miliar dari APBD 2025. Alokasi itu hanya untuk pelaksanaan teknis, belum termasuk dampak lain, seperti peningkatan volume limbah sampah. "Tidak ada alokasi anggaran tambahan untuk mengelola limbah program makan bergizi gratis. Anggaran hanya untuk pengadaan makanan," ujar Haryoko pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Haryoko menuturkan lembaganya tidak mempersoalkan tak adanya anggaran untuk pengolahan limbah sisa makanan. Dia berharap pengelolaan limbah sisa makanan bisa dijalankan juga oleh sekolah melalui kerja sama dengan bank sampah di sekitar lingkungan sekolah.

Dari pengelolaan oleh sekolah kemudian bisa dikoordinasi oleh pengampu wilayah, seperti kelurahan atau kecamatan. "Jadi sampah dari program itu tidak menambah volume sampah harian," ujar Haryoko. Sebagai kota wisata, produksi sampah harian di Yogyakarta mencapai 250 ton per hari dan bisa mencapai 300 ton saat ramai masa liburan. 

Haryoko menjelaskan, program makan bergizi gratis yang menyasar 71 ribu anak di Yogyakarta, dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama, belum diketahui persis potensi penambahan limbah organiknya. Dia memperkirakan tidak terlalu banyak tambahan sampah. "Setidaknya, masih bisa dikelola swadaya dengan bank sampah," ujar dia. Pemerintah daerah, menurut Haryoko, belum punya rencana membangun depo khusus untuk mengelola limbah sampah program ini.

Haryoko menjelaskan, pengelolaan sampah organik dan anorganik tidak boleh disatukan. Sejak masa darurat sampah di Kota Yogyakarta, pemerintah kota lebih berfokus menangani sampah anorganik. "Pengolahan sampah organik bisa dilakukan dengan metode biopori, ember tumpuk, losida, atau komposter," ujarnya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, mengatakan, hingga saat ini, belum ada jadwal pasti program makan bergizi gratis di Kota Yogyakarta. Dia mendapat informasi, program tersebut baru dimulai pada Senin, 13 Januari 2025. "Untuk pelaksanaan, kami sudah siap," ujarnya. 

Tempo belum mendapatkan keterangan dan konfirmasi dari Istana Kepresidenan perihal alokasi anggaran untuk pengolahan limbah makanan pada program makan bergizi gratis. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi belum menjawab pesan berupa pertanyaan yang diajukan Tempo. Hingga tadi malam, pesan permintaan konfirmasi yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp belum direspons. Pesan di aplikasi tersebut menunjukkan notifikasi dua centang abu-abu atau terkirim saja.

Tempat Pengolahan Sampah dengan Refuse Derived Fuel (RDF) di TPA Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dok. Humas PUPR

Dihubungi secara terpisah, Juru Kampanye Polusi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abdul Ghofar menyambut baik niat pemerintah yang akan mengolah limbah sisa makanan dari program makan bergizi gratis menjadi kompos atau manfaat lain. Namun Ghofar mengingatkan pengolahan tersebut harus sesuai dengan prosedur untuk menghindari potensi pencemaran lingkungan. “Potensi meningkatkan gas rumah kaca akan tinggi apabila pengolahan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur,” ujar Ghofar pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Ia menyarankan dipersiapkan lebih dulu berbagai infrastruktur untuk merealisasi program pengolahan limbah sisa makanan ini. Dia menyebutkan, misalnya, menyediakan teknologi biodigester untuk mengolah limbah menjadi kompos. Selain itu, bekerja sama dengan perguruan tinggi yang telah memiliki infrastruktur dan teknologi yang memadai. “Pengolahannya butuh biaya hingga sarana dan prasarana. Pertanyaannya, apakah hal itu sudah tersedia?” ujarnya.

Adapun Prita Laura menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan prosedur operasional standar (SOP) ihwal pengelolaan limbah sisa makanan dari program makan bergizi gratis. SOP tersebut terus disosialisasi kepada Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing daerah guna menciptakan mata rantai yang memadai. “Karena bagaimanapun juga DLH di berbagai daerah punya peran penting untuk kemudian mengambil dan mengolah hal tersebut,” ujarnya. ●

Hanin Marwah dan Pribadi Wicaksono dari Yogyakarta berkontribusi dalam penulisan artikel ini.