Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sejarawan JJ Rizal mengatakan, pola Pemilu 2024 mengingatkannya dengan pemilu di zaman Orde Baru. Ada kekuatan besar yang memerintahkan aparat negara memenangkan calon atau partai tertentu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Praktik di Pemilu 1971 tidak berulang, tapi rimanya berasa," kata Rizal dalam diskusi Gerakan Bersama Indonesia di Kohai Izakaya, Jakarta Selatan, Sabtu 9 Maret 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Soeharto pernah mengatakan secara terbuka ingin Partai Golongan Karya (Golkar) menang. Ia sampaikan itu dua pekan sebelum tahapan pencoblosan Pemilu 1971. Atas arahan itu, ABRI, Birokrasi, dan Golkar (ABG) bergerak. "Mereka berkolusi untuk menangkan Golkar," kata Rizal.
Pada akhirnya, Golkar menang di Pemilu 1971. Mengerahkan aparat untuk memenangkan Golkar dilakukan terus selama pemilu di era Orde Baru. "Tak ada pesta demokrasi," kata Rizal.
Setelah Orde Baru tumbang, ada harapan untuk menggelar pemilu secara demokratis di era reformasi. Namun, menurut Rizal, semakin lama pelaksanaan pemilu tidak berhasil memulihkan demokrasi. Pemilu justu menjauhkan demokrasi.
"Demokrasi terus dibajak, dikhianati, dan dilupakan," kata Rizal.
Hal ini terlihat dari upaya presiden melemahkan demokrasi. Presiden diduga terlibat menggerahkan birokrasi tuk memenangkan pihak tertentu. "Yang harusnya netral menjadi tidak netral," kata Rizal.
Seperti diketahui dugaan kecurangan mewarnai Pemilu 2024. Bahkan sejumlah pihak mendesak DPR membentuk hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Foto 
