Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menerbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online pada Jumat pekan lalu, 14 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut seluk-beluk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dibentuk Jokowi, seperti dilansir dari Tempo.
Tujuan pembentukan satgas
Berdasarkan isi beleid, satgas judi online dibentuk untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien.
Di samping itu, satgas akan meningkatkan koordinasi antarkementerian dan lembaga, termasuk kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum judi online.
Satgas juga akan menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum judi online.
Susunan keanggotaan
Susunan keanggotaan Satgas Judi Online dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. Wakil ketua dijabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Terbagi dua bidang
Satgas ini dibagi menjadi dua bidang, yakni bidang pencegahan dan bidang penegakan hukum. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menjadi ketua harian satgas bidang pencegahan. Sedangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengepalai satgas bidang penegakan hukum.
Diklaim lebih terkoordinasi dan terintegrasi
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong sebelumnya mengatakan, satgas judi online akan membuat pencegahan dan penindakan lebih terkoordinasi dan terintegrasi.
“Saya kira dengan Keppres satgas judi online ini penanganannya akan jauh lebih baik dan cepat kita tanggulangi,” kata Usman Kansong saat dihubungi Tempo, 15 Juni 2024.
Usman mengatakan, upaya penindakan dan pencegahan yang terintegrasi akan melengkapi pemberantasan judi online. Menurut dia, upaya ini menjadi faktor penting karena pemerintah bisa bekerja dari hulu ke hilir atau dari pencegahan sampai penindakan.
Sekretariat satgas
Adapun sekretariat Satgas Judi Online akan berkedudukan di Kemenkopolhukam. Ketentuan ini tertuang dalam surat keputusan presiden atau keppres pembentukan satgas judi online yang diteken oleh Jokowi pada Jumat, 14 Juni 2024.
“Dalam melaksanakan tugas, Satgas dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif,” tulis salinan beleid yang dipublikasikan pada Sabtu, 15 Juni 2024.
Masa kerja satgas
Masa kerja Satgas mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan opsi dapat diperpanjang dengan Keputusan Presiden. Menkopolhukam Hadi Tjahjanto belum merespons pertanyaan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan pada Selasa, mengenai progres kerja satgas judi online.
Sebelumnya, Jokowi berharap masyarakat turut berperan dalam mempercepat pemberantasan judi online. Kepala negara menekankan pemerintah sudah menutup 2,1 juta situs terkait judi online. Otoritas berwenang juga sudah memblokir lebih kurang 5 ribu rekening yang aliran duitnya terkait dengan kegiatan ilegal ini.
Jokowi tak abai bahwa masalah judi online ini merupakan juga merupakan isu transnasional. Namun dia menyebut salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat sendiri.
"Saya mengajak seluruh tokoh agama tokoh masyarakat, masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online," ucap Jokowi, dikutip dari video Sekretariat Presiden, Rabu, 12 Juni 2024.
EKA YUDHA SAPUTRA | DANIEL A. FAJRI
Foto 
