Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Singgung Income, Jokowi Minta DPR Percepat Legislasi

Kata Jokowi, income anggota DPR lebih besar dari Menteri.

26 Agustus 2019 | 12.17 WIB

Gaji DPR (DOK. Tempo)
Perbesar
Gaji DPR (DOK. Tempo)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih untuk bekerja lebih cepat dalam membuat regulasi. Sebagai perbandingan ia menyinggung pendapatan anggota dewan yang diterima setiap bulannya.

"Mohon maaf, dalam urusan income, anggota DPR, kan, lebih besar dari menteri bahkan dari presiden. Bener?" tanya Jokowi saat meresmikan pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota DPR-DPD Terpilih Periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

Para anggota Dewan pun terbelah. Ada yang menjawab betul ada pula yang menyalahkan Jokowi.

"Kalau saya keliru nanti saya hitung lagi. Pak ketua, benar?" kata Jokowi pada Ketua DPR Bambang Soesatyo.

"Bener. Pak ketua sudah begini (menganggukkan kepala)," ucapnya.

Dengan pendapatan mereka besar itu, Jokowi berharap agar dalam tiap pembuatan undang-undang bisa dilakukan secepat mungkin. Alasannya saat ini yang bisa menjadi pemenang adalah negara yang bertindak cepat dalam menghadapi tantangan yang ada.

Menurut Jokowi, kecepatan parlemen dalam merumuskan undang-undang masih lama dan memakai cara lama. "Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, saya melihat masih dalam urusan yang berkaitan dengan regulasi, kita ini memakai pola lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita ubah, sejak zaman Orde Baru sampai sekarang yang namanya membuat Undang undang itu masih bertele-tele," ujarnya.

Tahapan pembuatan undang-undang yang harus membuat daftar inventaris masalah (DIM), kunjungan kerja ke dalam dan luar negeri, studi banding, Jokowi anggap memakan waktu. "Gimana bisa cepat kalau ini masih diteruskan," tuturnya.

Begitu pula soal penganggaran yang dimulai dari pembacaan nota keuangan oleh presiden pada sidang tahunan MPR/DPR, pembahasan bersama menteri keuangan, pembahasan di badan anggaran, hingga menunggu tanggapan-tanggapan fraksi.

"Apakah tidak bisa kita evaluasi agar lebih cepat, tanpa mengurangi ketelitian, kecermatan kita dalam setiap membuat undang-undang sehingga akan semakin detail dan semakin baik. Apakah hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan tidak bisa kita..., yang buat kita sendiri ko, kenapa kita enggak mengubah yang cepet," kata Jokowi.

AHMAD FAIZ

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
Ahmad Faiz

Ahmad Faiz

Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bergabung dengan Tempo sejak 2015. Pernah ditempatkan di desk bisnis, politik, internasional, megapolitan, sekarang di hukum dan kriminalitas. Bagian The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea 2023

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus