Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menyebut rivalnya, Pramono Anung hobinya menyederhanakan istilah. Ia mengatakan hal ini berkaitan dengan pertanyaan calon gubernur asal PDIP itu saat debat pamungkas Pilkada Jakarta pada Ahad lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat itu, Pramono Anung bertanya soal keseriusan Ridwan Kamil memindahkan Balai Kota ke Jakarta Utara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Mas Pram hobinya menyederhanakan istilah, sehingga membingungkan masyarakat menurut saya. Sehingga menjadi ramai karena sepotong-sepotong,” kata Ridwan Kamil usai menghadiri deklarasi dukungan dari relawan Gibran Center di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gibran Center, Jakarta pada Selasa, 19 November 2024.
Ridwan Kamil menjelaskan soal pernyataan dia sebelumnya tentang akan membangun pusat pemerintahan Jakarta di wilayah utara. Menurut dia permasalahan Jakarta yaitu kemacetan yang disebabkan kegiatan terlalu terkonsentrasi di Jakarta Pusat.
“Supaya jangka panjang tidak macet akibat ketidakadilan tata ruang, makanya kita kurangi beban di Jakarta Pusat,” kata dia..
Untuk mengurangi kemacetan, mantan Gubernur Jawa Barat itu lantas memiliki gagasan membangun di Jakarta Utara dengan luas 200 hektare di kawasan Ancol. “Itu bisa dibangun kayak SCBD, tapi pusat pemerintahan,” kata Ridwan Kamil.
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengklaim sama sekali tidak menyebut soal pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara. “Kalau simbol balai kotanya belum tentu. Tapi pusat pemerintahan dinas, idenya itu. Jadi jangan disederhanakan omongin balai kotanya,” ujar dia.
Sebelumya, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mempertanyakan soal keseriusan Ridwan Kamil memidahkan Balai Kota ke Jakarta Utara.
“Baru-baru ini Kang Emil juga bilang bahwa akan memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu, kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk dipindahkan?” kata Pramono saat debat terakhir pilkada Jakarta, Ahad malam, 17 November 2024.
Melanjutkan pertanyaan tersebut, Pramono mengatakan setelah Jakarta resmi melepas status sebagai ibu kota negara, akan banyak gedung perkantoran yang tidak terpakai. Untuk itu, dia memastikan apakah rencana Ridwan menggeser pusat pemerintahan Jakarta itu serius atau hanya imajinasi belaka.
“Jakarta bukan ibu kota lagi, dan di pusat pemerintahan Balai Kota, banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu, apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor satu?” kata Pramono.
Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
