Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dalam gelaran Pemilu, Aparatur Sipil Negara alias ASN, TNI dan Polri dilarang berpihak. Mereka harus bersikap netral sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016. Mendekati musim Pemilu 2024, sejumlah petinggi belakangan mengingatkan netralitas ASN, TNI, dan Polri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut deretan pernyataan sejumlah pejabat yang mendorong netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilu 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
1. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono
Juli lalu, sebuah baliho bakal capres PDIP Ganjar Pranowo mejeng di area Kodim Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan TNI lantas mencopot baliho itu sebagai bentuk netralitas. Pada Mei lalu, dalam keterangan yang diunggah Dinas Penerangan TNI, Yudo Margono menegaskan jajarannya agar menjaga netralitas jelang Pemilu 2024.
Saat memimpin laporan Korps kenaikan pangkat 53 Pati TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 3 Agustus 2023 lalu, Yudo kembali mengingatkan jajaran Pati dan prajurit agar tetap netral dalam Pemilu 2024 dan menjaga pemilu berjalan sesuai aturan. Panglima TNI ini mengatakan masyarakat berharap TNI-Polri jangan sampai goyah dengan Pemilu 2024. Pihaknya menegaskan syarat menjaga harapan masyarakat itu hanya satu, yakni harus netral.
“Saya tekankan kepada para prajurit semuanya, khususnya para Pati untuk menyampaikan pada seluruh prajurit untuk betul-betul netral,” kata Yudo Margono, dalam keterangan resmi, Jumat, 4 Agustus 2023.
2. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
Baru-baru ini Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turut mengingatkan agar para ASN di DKI Jakarta menjaga netralitasnya. Apalagi memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024. Heru mengungkapkan, jelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun depan, Jakarta akan menjadi pusat perhatian sebagai cerminan politik nasional.
”Saya minta seluruh ASN agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan bersikap netral,?” kata Heru usai Upacara HUT ke-78 RI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Kamis, 17 Agustus 2023.
3. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga pernah mengingatkan ASN tetap profesional dan netral selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Tito menyampaikan, meski memiliki hak pilih, ASN dilarang berpolitik praktis dan memihak dalam kontestasi di Pemilu. Hal tersebut pun, kata dia, telah dimuat dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
“Dinamika politik untuk mencari pemimpin terbaik silakan berlangsung. Ibarat mesin mobil, tentu situasi politik akan memanas. Namun posisi ASN harus tetap sebagai tenaga profesional,” kata Tito di Jakarta, Kamis, 22 September 2022.
4. Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono
Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono turut menekankan agar anggota kepolisian netral dalam pemilu 2024. Hal ini disampaikan Gatot saat memimpin analisa dan evaluasi program Quick Wins Presisi Triwulan II tahun 2023 di Posko Presisi, Selasa, 13 Juni 2023. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan Wakapolri meminta para satuan kerja dan kepala satuan wilayah untuk terus melaksanakan pengawasan melekat dengan tidak melakukan pembiaran terhadap anggotanya.
“Wujudkan profil polisi yang berintegritas dan sederhana. Terus ingatkan seluruh anggota Polri terkait kewajiban untuk netral selama Pemilu 2024,” kata Sandi mengutip pesan Gatot, dikutip dalam keterangan resmi Rabu 14 Juni 2023.
Foto 
