Syarat PNS Ajukan Pensiun Dini dan Berkas-Berkas yang Harus Disiapkan

TEMPO.CO, Jakarta - Secara umum, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan memasuki masa pensiun setelah menyelesaikan batas usia kerja yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. Namun, dengan mempertimbangkan syarat dan alasan tertentu, bukan tidak mungkin PNS dapat mengajukan pensiun dini. Selain itu, pengajuan pensiun dini juga memerlukan berkas persyaratan yang harus dipersiapkan. 

Melansir laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), pensiun dini merupakan permohonan dari PNS untuk menjalani masa purna tugas sebelum tenggat batas usia pensiun yang dimiliki. Dalam hal ini, pensiun dini termasuk dalam pemberhentian atas permintaan sendiri (APS) oleh PNS karena pertimbangan tertentu yang bersifat mendesak. 

Ketentuan seputar batas usia minimal PNS yang dapat mengajukan pensiun dini, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017. Diterangkan pada PP tersebut, seorang PNS yang telah berusia minimal 45 tahun dan telah mengabdi dengan masa kerja paling sedikit 20 tahun dapat mengajukan pensiun dini dengan hak pensiun (skema 45:20). Kedua persyaratan ini bersifat kumulatif, artinya semua syarat tersebut harus dipenuhi. 

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 Bab Pemberhentian, terdapat lima kondisi tertentu yang memungkinkan seorang PNS bisa mendapatkan pensiun dini, antara lain: 

1. Meninggal dunia
2. Berhenti atas permintaan sendiri
3. Mencapai batas usia pensiun (BUP)
4. Adanya kebijakan pemerintah atau perampingan organisasi yang berdampak pada pensiun dini
5. Tidak dapat menjalankan tugas dengan baik karena tidak cakap baik secara jasmani maupun rohani. 

Adapun berkas-berkas dokumen persyaratan yang harus dipersiapkan PNS sebelum mengajukan pensiun dini, masing-masing daerah mungkin akan berbeda-beda. Namun, pada umumnya, seperti dilansir dari Indonesia.go.id, PNS harus menyiapkan dokumen sebagai berikut: 

1. Surat pengantar dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing yang ditujukan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
2. Surat permohonan pensiun dari yang bersangkutan
3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan atau janda/duda/anaknya
4. Fotokopi Surat Keterangan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) CPNS dan PNS (legalisir)
5. Fotokopi sah Surat Keputusan pangkat terakhir (legalisir)
6. Fotokopi sah surat nikah
7. Fotokopi sah surat keputusan akte kelahiran/kenal lahir anak
8. Surat keterangan kematian dari kepala kelurahan/desa/camat (jika pensiun karena meninggal)
9. Surat keterangan janda/duda dari kelurahan/desa/camat (jika janda/duda)
10. Fotokopi sah daftar keluarga diketahui kepala kelurahan/desa/camat
11. Pas foto ukuran 3X4 sebanyak 5 lembar 

HARIS SETYAWAN 

Baca: Batas Usia Pensiun PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional, Umur Berapa?