Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Tiga Tahun Jokowi-JK, Zulkifli Hasan Soroti Lapangan Pekerjaan

Masalah lain yang butuh perhatian, ujar Zulkifli, ialah kesejahteraan masyarakat yang mulai menurun lantaran tak ada lembur.

10 Oktober 2017 | 14.27 WIB

Zulkifli Hasan Didorong Jadi Calon Presiden
Perbesar
Zulkifli Hasan Didorong Jadi Calon Presiden

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Makassar - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan dalam tiga tahun masa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih ada yang belum tercapai, termasuk lapangan pekerjaan. "Banyak yang sudah dicapai, infrastruktur paling tinggi capaiannya di zaman Jokowi-JK," ucap Zulkifli di kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa, 10 Oktober 2017.

Kendati demikian, kata Zulkifli Hasan, ada juga beberapa catatan yang harus dicapai. Salah satunya dalam hal lapangan pekerjaan. Sebab, masih banyak lulusan sarjana dan sekolah menengah atas atau kejuruan yang belum mendapatkan pekerjaan.

Baca: Tiga Tahun Jokowi-JK, MPR Puji Pembangunan Infrastruktur

Masalah lain yang butuh perhatian, ujar Zulkifli, ialah kesejahteraan masyarakat yang mulai menurun lantaran tak ada lembur. Sehingga penghasilan tambahan berkurang padahal kebutuhan pokok, seperti beras dan gula, meningkat.

"Saya sebagai (partai) pendukung pemerintah banyak menampung aspirasi. Kesejahteraan masyarakat menurun kenapa? Dulu ada lembur, sekarang enggak ada lagi," tutur Ketua Umum PAN ini. "Harga listrik dan gas juga meningkat, itu yang menjadi banyak keluhan karena pendapatan menurun dan pengeluaran meningkat."

Simak: 2,5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Publik Merasa Puas 64,4 Persen

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengakui lulusan SMK yang menganggur mencapai 10 persen. "Mayoritas (yang menganggur) SMK kalau berdasarkan pendidikan. Ini yang unik, kenapa malah lulusan SMK yang menganggur. Padahal mereka siap pakai di dunia kerja," ucapnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per Februari 2017, dari 131,55 juta angkatan kerja, 124,54 juta bekerja. Adapun sisanya, 7,01 juta, tak bekerja. Sehingga harus dilakukan pembenahan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

DIDIT HARIYADI

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
Kukuh S. Wibowo

Kukuh S. Wibowo

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus