Lobi Gagal di Perpustakaan Cikeas

•••

KABAR digelarnya kongres luar biasa diterima Agus Harimurti Yudhoyono pada Rabu malam, 3 Maret lalu. Saat itu, ia sedang berkemah bersama pengurus daerah Demokrat se-Jawa Barat di Rahong, Pangalengan, Bandung. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Agust Jovan Latuconsina, yang mendampingi Agus, meneruskan informasi yang diterimanya dari seorang pengurus pusat.

Menurut Jovan, Agus langsung menginstruksikan pelaksana tugas Ketua Demokrat Sumatera Utara, Herri Zulkarnain, menelusuri kabar tersebut. Sekitar tengah malam, Herri melaporkan KLB akan digelar di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang. Seorang anggota tim Agus meneruskan informasi tersebut kepada asisten pribadi Susilo Bambang Yudhoyono.

Esoknya, dalam perjalanan kembali ke Jakarta, Agus mengirim tim untuk terbang ke Sumatera Utara. Ia juga meminta pengurus Demokrat yang bertugas di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menanyakan izin KLB di Deli Serdang. “Polisi, baik markas besar maupun kepolisian daerah, sama sekali tak memberikan izin penyelenggaraan KLB,” kata anggota Komisi Hukum DPR dari Demokrat, Hinca Pandjaitan, pada Kamis malam, 4 Maret lalu.

Hari itu Agus juga bersurat kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, serta Kepala Kepolisian RI. Isinya, menurut petinggi Demokrat yang mengetahui surat-menyurat tersebut, menyebutkan bahwa gerakan pengambilalihan Partai Demokrat terjadi sejak Januari 2021 dan disponsori pihak eksternal. Agus meminta ketiga pejabat tersebut mencegah penyelenggaraan KLB di Deli Serdang.

Kamis malam, 4 Maret lalu, pengurus pusat dan Majelis Tinggi Demokrat menggelar rapat di kediaman Yudhoyono di Cikeas. Tiga peserta yang hadir bercerita, Agus melaporkan bahwa KLB di Deli Serdang akan tetap dilaksanakan. Agus juga telah meneken surat penunjukan pelaksana tugas untuk mengganti 34 ketua pengurus kabupaten/kota yang ditengarai bakal menghadiri KLB.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko (tengah) memberi salam kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono di Istana Merdeka, Jakarta, Oktober 2014. TEMPO/Subekti

Tiga sumber yang sama mengatakan bahwa pengurus partai bersepakat bergerak membatalkan KLB yang akan digelar esoknya. Caranya dengan melaporkan KLB itu sebagai perbuatan melawan hukum ke Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Selain itu, pengurus Demokrat akan melancarkan lobi dengan para pejabat di bidang politik dan hukum untuk menunjukkan KLB di Deli Serdang ilegal.

Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Alfian Mallarangeng membenarkan adanya pertemuan di Cikeas tersebut. Menurut Andi, Yudhoyono meminta Agus mengantisipasi dan melawan gerakan tersebut. “Pak SBY itu mantan tentara. Ketika ada tantangan, siap melawan,” ucap Andi.

Upaya menggagalkan KLB sebenarnya sudah dilakukan setelah manuver lawan tercium pada akhir Januari lalu. Pada 16 Februari lalu, Yudhoyono bertemu dengan Jhoni Allen Marbun, anggota DPR dari Demokrat yang menjadi salah satu penggagas KLB, di perpustakaan pribadinya di Cikeas sekitar pukul 2 siang. Kepada Tempo, Jhoni mengaku menyampaikan keluhan dari para pengurus partai di daerah.

Jhoni juga meminta kepada Yudhoyono supaya menjadikan Demokrat sebagai partai yang terbuka sehingga kader di luar keluarga Yudhoyono bisa memimpin partai. “Beliau bilang, tunggu sampai usia partai 25 tahun,” katanya. Tahun ini Demokrat berusia dua dasawarsa.

Menurut Jhoni, tak ada kesepakatan dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu jam itu. Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa Yudhoyono menawarkan penyelesaian secara internal jika ada persoalan. “Tapi, begitu keluar dari rumah Pak SBY, Jhoni tetap mendukung Moeldoko menjadi ketua umum,” ujar Herzaky.

Sepuluh hari seusai pertemuan tersebut, atau pada 26 Februari lalu, Demokrat memecat Jhoni Allen dan lima kader lain yang dianggap sebagai aktor KLB. Partai juga memecat Marzuki Alie, mantan Sekretaris Jenderal Demokrat, karena dianggap melanggar etik. Dua hari kemudian, Demokrat menggelar rapat pimpinan di Cikeas yang dihadiri 34 ketua tingkat provinsi. Tetamu yang hadir lalu mengikrarkan kesetiaan kepada Agus Harimurti.

•••

GAGAL membendung kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, Agus Harimurti Yudhoyono berfokus mencegah kepengurusan partai berpindah ke Moeldoko. Tak hanya menyiapkan argumentasi hukum, menurut sejumlah petinggi Demokrat, Agus juga menggelar safari ke lembaga negara dan tokoh politik.

Diiringi 34 pemimpin daerah dan pejabat teras Demokrat, pada Senin, 8 Maret lalu, Agus berkunjung ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Alfian Mallarangeng mengatakan kunjungan ke tiga lembaga tersebut merespons rencana kubu Moeldoko menyerahkan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM. “Jangan sampai Kementerian Hukum mendapat informasi tak berimbang,” kata Andi.

Di Kementerian Hukum, rombongan ini hanya diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar. “Sebenarnya kami juga minat bisa bertemu dengan Menkumham, tapi kami paham situasi seperti ini dengan kesibukan beliau dan sebagainya,” ujar Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Demokrat Herman Khaeron, yang ikut dalam rombongan.

Seorang pejabat yang mengetahui pertemuan antara Agus dan Menteri Mahfud Md. mengatakan sang tamu bercerita soal kondisi di partainya. Agus pun meminta pemerintah netral. Mahfud menjawab pemerintah akan merujuk sejumlah aturan, seperti Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar/Rumah Tangga Demokrat hasil Kongres 2020.

Agus Harimurti juga dikabarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Selasa, 9 Maret lalu. Anggota Majelis Tinggi Demokrat Sjarifuddin Hasan mengaku mendengar informasi tersebut. Namun dia belum bisa memastikan kebenarannya. “Kalau bertemu, bagus. Biar ada penjelasan resmi,” tutur Sjarifuddin. Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, tak menanggapi pertanyaan yang dikirimkan Tempo.

Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga bermanuver dengan mengundang tujuh mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu I dan II pada Kamis, 11 Maret lalu. Seorang bekas pejabat yang mengusulkan pertemuan itu mengatakan mantan pejabat tersebut akan menjadi penyambung lidah Yudhoyono. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan pertemuan itu tak dijadwalkan untuk membicarakan masalah Demokrat. Namun mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini mengatakan mereka yang hadir menyampaikan simpati terhadap peristiwa yang dialami Yudhoyono.

Mantan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, yang hadir dalam pertemuan itu, membantah adanya gagasan juru bicara. “Kalau saya bersuara keras di media sosial, itu inisiatif saya,” kata Dipo, yang kerap bercuit soal pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko.

BUDIARTI UTAMI PUTRI, RAYMUNDUS RIKANG, HUSSEIN ABRI DONGORAN