Wali kelas menjadi spion

GURU SMTP dan SMTA Negeri di Jawa Timur kini dituntut menjadi detektif partikelir. Mereka harus mengetahui latar belakang keluarga siswa. Ini gara-gara Januari lalu Kanwil P & K Ja-Tim menyebarkan formulir Data Pribadi Murid. "Tapi murid tidak boleh mengetahui isi daftar ini," tutur seorang wali kelas di sebuah SMP di Surabaya. Banyak hal yang perlu diisikan dalam formulir itu tidak ada kaitannya dengan proses belajar-mengajar. Di antara 16 nomor yang harus diisi memang ada hal biasa (nama murid, nama dan pekerjaan orangtua murid atau walinya, kegiatan murid dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah, dan catatan prestasi murid di kelas). Tapi pada nomor 10 perlu dituliskan pula kegiatan politik dan kegiatan lain orangtua atau wali. Dan nomor 12 meminta keterangan tentang kegiatan murid yang bersifat subversi, politik praktis, tindak pidana/kejahatan, perkelahian fisik. Seorang wali murid yang dulu pernah aktif dalam politik dan kini menjadi wiraswasta agak was-was dengan data pribadi itu. "Kalau tidak disalahgunakan, ya baik," katanya kepada TEMPO. "Tapi mungkin terpakai sebagai kriteria bila siswa nanti melanjutkan sekolah." Kekhawatiran timbul karena ia mendengar para lulusan ITB dan UI, yang ketika mahasiswa aktif menjadi "aktivis", dipersulit menjadi pegawai negeri. "Ini tidak mendidik," kata seorang DPRD Ja-Tim. "Pekerjaan guru sudah dicampuradukkan dengan pekerjaan aparat keamanan." Menurut Syumly Sadly, anggota Komisi Pendidikan dan Kebudayaan DPRD Tingkat I Ja-Tim, formulir pribadi itu bisa mendiskreditkan anak didik. Pamoedji, Ketua Musyawarah Perguruan Swasta Ja-Tim, menyatakan keheranannya: "Untuk apa sebenarnya data seperti itu?" Lantas dia berandai-andai: "Andaikata orangtua beroposisi terhadap pemerintah, apakah anaknya harus diperlakukan sebagai oposan pula?" Dari Kanwil P&K Ja-Tim diperoleh keterangan, sebenarnya Daftar Pribadi Murid itu adalah penjabaran Petunjuk Usaha Peningkaun Ketahanan Sekolah dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam petunjuk itu para kepala sekolah diharuskan membuat apa yang disebut "peta kelas." Salah satu unsur dalam peta itu ialah daftar kegiatan siswa dan orangtua siswa, menyangkut kegiatan politik praktis, tindak pidana, dan kegiatan subversi. Untuk apa? Soegijo, Kakanwil P&K Ja-Tim menyebut manfaatnya untuk mendekatkan hubungan guru dan murid. "Kalau pihak pendidik tidak mengetahui latar belakang keluarga murid, kecil kemungkinannya pendidik itu akan berhasil." Ia menjamin bahwa data itu tidak akan disalahgunakan. Masih banyak wali kelas yang konon belum sanggup mengisi data itu, terutama yang menyangkut latar belakang politik orangtua murid atau walinya. "Anak-anak itu masih belasan tahun, tak ada hubungannya dengan kegiatan politik orangtuanya, " kata seorang wali kelas di sebuah SMA Negeri di Surabaya. Pendataan wali kelas biasanya hanya meliputi pekerjaan orangtua dan latar belakang pendidikannya. Sejumlah guru tidak melihat relevansi kegiatan politik orangtua murid dengan prestasi belajar murid. "Kami menjadi merasa seperti intel, bukan guru," kata seorang wali kelas di sebuah SMP Negeri di Surabaya. Seperti intel? Memang mereka harus secara diam-diam, mengorek dari berbagai sumber, untuk mengetahui latar belakang orangtua murid. Si murid dan orangtuanya boleh pula ditanya, asal mereka tak menyadari bahwa itu semua untuk mengisi formulir tadi.