Walk out wakil ketua

SUASANA sidang anggota DPRD II Kabupaten Lombok Timur di Selong, Nusa Tenggara Barat, sempat ricuh. Enam anggota F-PDI yang duduk di deretan kursi kanan belakang serempak meninggalkan ruang sidang alias walk out, Rabu pekan lalu. Protes walk out ini dipertontonkan keluarga Banteng setelah gagal merebut kursi wakil ketua DPRD II. "Demi aturan, kami tak apa-apa kehilangan jabatan itu," kata Rachmat Hidayat, Ketua Fraksi PDI yang juga Ketua DPC PDI Lombok Timur. "Bahkan saya bangga melakukannya." Peristiwa dramatis di ujung timur Pulau Lombok ini agaknya terpaksa dilakukan setelah berbagai upaya negosiasi yang dilakukan PDI sejak awal sidang mentok. Fraksi PDI menuntut ada empat orang pimpinan DPRD. Sementara itu, FKP (26 kursi), FPP (cuma 4 kursi) dan F-ABRI (9 kursi) bertahan agar pimpinan cukup tiga saja. Sawabi dari FKP selaku ketua sidang sementara mencoba menawarkan jalan keluar dengan voting. Sebagian besar anggota dewan mengacung setuju. Menyadari akan kalah suara, PDI angkat kaki dari ruang sidang. "Sebelum diketok melalui voting, kami mohon diri keluar sidang. Assalamualaikum," kata Rachmat. Akhirnya sidang memilih Tatan Suyatna dari FKP sebagai ketua, dan dua wakil, yakni Bambang Soenardi (F-ABRI) dan Lalu Sutan Syahrir (FPP) lewat voting. Suasana yang tak menguntungkan PDI ini, menurut Rachmat, tak lepas dari persekongkolan FKP, FPP, dan F-ABRI. Ketiganya, katanya, berusaha menghadang PDI duduk di kursi wakil ketua. Ia pun mengutip instruksi Menteri Rudini tahun 1990 bahwa pimpinan DPRD bisa sebanyak-banyaknya empat orang. Artinya, masih terbuka satu kursi lagi. Namun, tiga fraksi yang mendapat jatah pimpinan di DPRD itu membantah telah bersekongkol memojokkan PDI. Baik Tatan Suyatna maupun Bambang Soenardi mengatakan bahwa seluruh kabupaten di NTB menetapkan pimpinan DPRD II cukup tiga orang. "Ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," kata Tatan. Penetapan itu berdasarkan geografi, penduduk, dan pendapatan asli daerah (PAD). PAD Lombok Timur Rp 1,6 milyar, sedangkan di Lombok Barat mencapai Rp 4,6 milyar. Bahwa kemudian yang terpilih sebagai wakil ketua dari FPP dan F-ABRI, itu karena PDI walk out. Jadi, "Kami tak berkomplot," kata Muhsin Bafadal, Ketua PPP NTB. Lain halnya dengan Medan. Sidang DPRD Kodya Medan, Sumatera Utara, dua pekan lalu berhasil menambah satu orang wakil ketua lagi menjadi tiga orang. Masing-masing untuk FPP (yang cuma meraih 7 kursi), FKP (19 kursi), FPDI (10 kursi), dan F-ABRI (9 kursi). Kalau tak ditambah, sesuai dengan perolehan kursi, seharusnya PPP kehilangan kursi wakil ketua yang didudukinya selama ini. Sukses PPP ini, menurut sumber TEMPO, tak lepas dari kasak-kusuk lobi. Ketua DPC PPP Medan, Yusuf Pardamean, melobi Wali Kota Kolonel Bakhtiar Djafar. Bakhtiar, yang kabarnya tak sejalan dengan Ketua Golkar Medan, Karseno, menginginkan Daryatmo dari F-ABRI yang tampil sebagai ketua. Untuk itu, FPP siap mendukung Daryatmo dengan imbalan kursi itu. Menteri Rudini sendiri kepada Amran Nasution dari TEMPO menyatakan bahwa hal itu tergantung kemauan fraksi-fraksi. "Kalau sudah sepakat wakil ketua PPP, ya, sudah. Jangan ngotot-ngototan," katanya. Agus Basri (Jakarta), Affan Bey Hutasuhut (Medan), dan Supriyanto Khafid (Mataram)