Area Khusus Demonstrasi

Kemacetan menjadi santapan sehari-hari di Jakarta. Orang Jakarta sudah mafhum jika kemacetan terjadi pada jam sibuk akibat semua kendaraan tumplek ke jalan. Namun kita mengutuknya jika itu disebabkan oleh demonstrasi. Betapapun setuju dengan tema unjuk rasa itu, jika terjebak macet akibat demo, orang lain yang tak ikut berdemo jadi kena getahnya.

Karena itulah, pada akhir bulan lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu dengan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian untuk membahas area khusus demonstrasi. "Yang penting pesan dan aspirasi bisa disampaikan, dan masyarakat tak jadi korban kemacetan," kata Tito.

Master of arts dalam studi polisi di University of Exeter, Inggris, ini mencontohkan London, yang memiliki High Park Corner dan Trafalgar Square, yang menjadi sentra keramaian, dari syuting film sampai demonstrasi. Nah, di Jakarta, Tito mengusulkan area unjuk rasa dibuat di Silang Monas dan depan gedung MPR-DPR.

Gagasan ini disambut positif peserta jajak pendapat di Tempo.co. Sebanyak 593 responden atau 83 persen setuju pemerintah DKI membuat area khusus demonstrasi.

Sejatinya bukan cuma urusan macet. Gubernur Basuki punya pengalaman pahit soal taman kota yang rusak akibat demonstrasi saat pemilihan presiden tahun lalu. Akibatnya, pemerintah DKI harus mengeluarkan anggaran berjuta-juta rupiah untuk membenahi taman dan membuang gunungan sampah.

Indikator Pekan Ini

Apakah Anda setuju pasal penghinaan presiden masuk RUU KUHP? www.tempo.co.