Arsip

Tempo, 6 Maret 2005

Setelah harga minyak membubung sejak perte-ngahan 2004, pemerintah sudah mempersiapkan ren--cana kenaikan harga BBM. Agustus 2004, ske-nario kenaikan sudah mulai dibicarakan di Departemen Energi dan Sum-ber Daya Mineral dan Departemen Keuangan. Namun, hal itu tak kun-jung dilaksanakan ka-rena momentum pemilihan umum. Pemerintah tak berani berspekulasi de-ngan melaksanakan ke-bi-jakan yang tak populis itu.

Setelah pemerintahan berganti, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dihadapkan pada pilihan sulit. Kalau tak menaikkan, berat di kocek pemerintah untuk menanggung subsidi. Jika BBM dinaikkan, penolakan tak kalah kerasnya, terutama dari masyarakat.

Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu harus menggelar rapat tiga hari berturut-turut bersama DPR untuk menggodok rencana kenaikan ini. Sampai akhirnya DPR pun memberi persetujuan dan harga BBM resmi naik sejak 1 Maret 2005.

Kini, sejarah itu seperti berulang. Setelah harga minyak terus melambung, pemerintah merasa tak mampu lagi membayar subsidi lebih besar. Pilih-an yang diambil adalah kembali menaikkan harga BBM. Melalui rapat paripurna 27 September 2005, DPR menyetujui per-ubahan APBN 2005. Dengan persetujuan yang diambil melalui voting, parlemen memberi restu bagi rencana pemerintah me-naikkan harga BBM pada 1 Oktober. Demonstrasi yang menolak pun me-rebak di mana-mana.