Gaji DPR Tak Patut Naik

MULAI bulan depan, rekening 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat semakin gemuk. Gaji yang semula Rp 51-54 juta per bulan akan naik menjadi Rp 58-60 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya angka nominal tunjangan kehormatan, komunikasi, pengawasan, serta bantuan listrik dan telepon, yang telah disetujui pemerintah dan tertuang dalam surat keputusan Menteri Keuangan pada 9 Juli lalu.

Kalau ditilik dari gaji, memang penghasilan pokok anggota DPR "hanya" Rp 4,2 juta per bulan. Angka ini sulit diotak-atik lagi lantaran pendapatan per kapita penduduk Indonesia-sebagai basis gaji anggota DPR-masih berada di bawahnya, yakni Rp 3,5 juta per bulan.

Dengan kenaikan tunjangan ini, penghasilan anggota DPR mencapai Rp 720 juta setahun atau 17 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Dibanding gaji anggota parlemen Amerika Serikat sekalipun, ini gaji yang sangat besar. Di Amerika, gaji anggota DPR hanya 3,5 kali pendapatan per kapita penduduk. Di Malaysia bahkan hanya Rp 350 juta setahun.

Sejumlah wakil rakyat berdalih gaji mereka harus besar untuk memudahkan komunikasi dengan konstituen dan maksimal mengawasi pemerintah. Namun ada juga anggota Dewan yang menganggap menaikkan tunjangan itu belum perlu mengingat ekonomi Indonesia sedang lesu.

Dalam jajak pendapat di Tempo.co, 1.196 atau 70,1 persen dari 1.706 responden menilai gaji dan tunjangan anggota DPR tak patut naik. Tapi ada juga, hampir 30 persen, yang mendukung kenaikan gaji anggota Dewan. ?

Indikator Pekan Ini

Apakah menurut Anda ada permainan antara Gayus Tambunan dan petugas sehingga dia bisa keluar dari LP Sukamiskin? www.tempo.co.