Kursi Gubernur BI

PEREBUTAN kursi Gubernur Bank Indonesia dalam rangka menggantikan Syahril Sabirin, yang akan berakhir pada 17 Mei 2003, tampaknya semakin marak. Sikap kritis dan upaya penolakan terhadap tiga nama, yakni Miranda Goeltom, Burhanudin Abdullah, dan Cyrillus Hariniwo yang diajukan Presiden, mulai bergulir di kalangan DPR, terutama Komisi IX. Terhadap ketiga calon tersebut dimunculkan berbagai data dan informasi negatif menyangkut track record yang belum tentu benar dalam rangka mempengaruhi rencana fit and proper test dan bahkan menganulir pencalonan nama-nama yang diajukan Presiden tersebut.

Sikap yang mendasari terjadinya ”aksi protes” terhadap ketiga nama oleh berbagai kalangan di Komisi IX, bila bertujuan memperbaiki sistem perbankan dan jauh dari kepentingan politik, tampaknya cukup beralasan. Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, yaitu berkelahi dengan saling menjegal atau saling mempengaruhi secara politis terhadap bursa calon Gubernur BI, hal itu merupakan fenomena yang sangat naif dan tercela, pada saat bank sentral ini sedang belajar bersikap independen.

Sebenarnya permasalahan yang krusial dan mendesak saat ini bagi kalangan DPR, terutama politisi di Komisi IX, tidak sekadar memperebutkan kursi Gubernur BI. Yang mendesak justru melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem perbankan di Indonesia. Pembahasan paket amendemen Undang-Undang Bank Indonesia hingga kini masih terkatung-katung. Bila amendemen Undang-Undang Bank Indonesia dapat segera diselesaikan, diharapkan akan tercipta suatu institusi BI yang andal, berwibawa, mandiri, independen, profesional, dan memiliki akuntabilitas publik yang tinggi.

RIO SEPTIAN
Perum Bumi Bekasi Baru
Jalan Telaga Sarangan I/30
Bekasi Timur, Jawa Barat