Mereka Tak Lagi Percaya Ghalib

DEMONSTRASI di Gedung Bundar—julukan kantor Kejaksaan Agung—sudah berkurang hari-hari terakhir ini. Protes massa, yang dipicu oleh pembeberan rekening Jaksa Agung Andi M. Ghalib oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), memang sudah mulai reda setelah Wakil Jaksa Agung Ismudjoko ditunjuk menjadi pejabat sementara, menggantikan sang atasan yang dinonaktifkan Presiden Habibie.

Bagi Ghalib, yang pernah berjanji akan mengejar Teten Masduki—dari ICW—sampai ke liang kubur, putusan ini adalah pukulan telak. Jenderal bintang tiga ini bahkan hampir jatuh tersungkur di Istana Merdeka setelah mendengar kabar buruk itu dari Presiden Habibie, Senin pekan lalu. Nasib orang Bone yang baru saja genap 57 tahun itu selanjutnya belum bisa ditebak, bergantung pada penelitian pihak Pusat Polisi Militer, yang kini mengusut muasal dan penggunaan uang transfer ke rekening pribadinya. Prajogo Pangestu, salah seorang pengusaha yang bermasalah dengan Kejaksaan Agung, sudah mengaku di depan Polisi Militer bahwa ia mengirim uang ke rekening Ghalib untuk kepentingan olahraga gulat. Selanjutnya, status hukum untuk Ghalib akan diputuskan jika tim audit yang ditunjuk pemerintah sudah mulai bekerja dan memberikan hasil temuannya kepada pemerintah.

Artinya, "vonis" untuk Ghalib masih jauh. Tapi, di mata mayoritas responden jajak pendapat TEMPO, Ghalib dianggap sudah bersalah. Hanya sedikit sekali yang menganggap Ghalib tak bersalah. Alasan utama: Ghalib melanggar sumpah jabatan karena menerima suap. Di mata responden, pengertian suap tak terbatas pada penerimaan uang dari pengusaha bermasalah kepada Ghalib sebagai pribadi, tapi juga sebagai ketua organisasi gulat. Artinya, dalih Ghalib bahwa sumbangan yang masuk ke rekening pribadinya digunakan untuk kepentingan Persatuan Gulat Seluruh Indonesia tetap saja dianggap sebagai dana suap. Sikap responden ini jelas dipengaruhi oleh kenyataan bahwa yang menyumbang bukan hanya pengusaha bermasalah seperti The Ning King dan Projogo Pangestu, tetapi juga Ganda alias Abau, tersangka penyelundup minyak kelapa sawit yang dicegah ke luar negeri sejak 1994. Bahkan, sumbangan Ganda ini mengalir ke rekening Ghalib yang "non-gulat" di bank yang sama.

Bagi sebagian responden lain, Ghalib dianggap bersalah karena makin membuat orang tak percaya pada lembaga hukum. Sebagai salah satu benteng tertinggi penegakan hukum, Ghalib, yang diangkat pada awal era reformasi, sama sekali tidak memenuhi harapan masyarakat akan terciptanya hukum yang lebih baik. Jika Jaksa Agung saja menerima suap, bisa-bisa hukum dianggap akan "dimiliki" oleh pengusaha dan orang-orang berduit saja. Jika anggapan begini meluas, ujung-ujungnya, itu akan menggiring masyarakat pada perbuatan main hakim sendiri.

Tentu tidak semua orang menganggap Ghalib bersalah. Bagi responden yang mendukung Ghalib, mantan oditur militer ini dianggap hanya korban fitnah. Apalagi, menurut dalih Ghalib, sumbangan ke rekening pribadi itu di luar pengetahuannya. Walau ditemukan bukti juga bahwa Ghalib yang "tak tahu-menahu" ini juga menarik dana dari rekening pribadinya yang "tiba-tiba" membengkak.

Di antara dua kutub pendapat yang berkembang itu, hasil kerja tim audit akan sangat penting. Namun, ada ganjalan. Audit tak bisa jalan sebelum Ghalib dinyatakan sebagai tersangka—status untuk Ghalib yang kelihatannya "dihindari" pemerintah Habibie. Karena itu, tak mengherankan, responden terbelah antara yang yakin bahwa Ghalib akan diajukan sebagai tersangka dan yang ragu-ragu.

Namun, merujuk pada "tradisi" Orde Baru, Ghalib tampaknya hanya akan dinonaktifkan tanpa proses hukum lebih lanjut, sembari mungkin berharap ingatan publik pada kasus tersebut makin luntur. Padahal, pengadilan adalah jalan terbaik, juga untuk Ghalib. Jika ia diputus bersih, ia tak perlu lagi risau dengan predikat yang disandangkan publik, seperti pelaku korupsi, pemberantas korupsi, korban fitnah, ataupun yang sinis, seperti ayam betina, kroni Soeharto, pelindung koruptor, dan pengkhianat bangsa (masuk kategori lain-lain dalam tabel)—yang terlintas di benak responden ketika nama Ghalib disebut.

Yusi A. Pareanom

Metodologi jajak pendapat ini:

Penelitian ini dilakukan oleh Majalah TEMPO bekerja sama dengan Insight. Pengumpulan data dilakukan terhadap 502 responden di lima wilayah DKI pada 18-20 Juni 1999. Dengan jumlah responden tersebut, tingkat kesalahan penarikan sampel (sampling error) diperkirakan 5 persen.

Penarikan sampel dilakukan dengan metode random bertingkat (multistages sampling) dengan unit kelurahan, RT, dan kepala keluarga. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi antara wawancara tatap muka dan melalui telepon.