Sudahkah KUK tersalurkan?

Pada permulaan 1990, pernah diberitakan di berbagai media massa tentang policy pemberian kredit Pemerintah. Di situ disebutkan bahwa 20% dari jumlah kredit yang disediakan oleh bank-bank Pemerintah -tanpa kecuali -harus disalurkan kepada para pengusaha kecil dengan istilah KUK. Sejauh mana pelak- sanaannya? DPR mungkin sudah tahu -karena berwenang menanyakan kepada Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Keuangan atau Bank Indonesia. Kalau tidak salah, sanksinya adalah: bila bank-bank Pemerintah tidak dapat melaksanakan policy perkreditan tersebut, para komisaris dan direksinya akan diganti dengan orang-orang yang lebih mampu melaksanakannya. Saya kira perlu peningkatan pengawasan dari ketegasan dalam memberlakukan sanksi kepada para pimpinan bank dalam melaksanakan keinginan Pemerintah untuk membantu pengusaha kecil. DOKTER ARIS SANTOSA Jalan Danau Poso B-IV/162 Pejompongan Jakarta 10210