Sumber Daya Alam Indonesia

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

INDONESIA dikaruniai kekayaan alam luar biasa. Selain masa jaya minyak bumi dan mineral, kita menikmati masa kejayaan nikel. Tapi, seperti minyak dan mineral, penikmatnya hanya segelintir orang. Kejayaan minyak diikuti korupsi di Pertamina. Kekayaan mineral memperkaya New Orleans, Amerika Serikat, tempat pusat kantor Freeport. Papua tetap terbelakang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Nikel juga agaknya akan sama. Penambangan nikel di hulu sampai pemurnian di hilir diisi oleh pemodal Cina dengan alasan kemampuan sumber daya manusia. Ekonomi ekstraktif dan penguatan oligarki berjalan terus. Mitra lokal diisi oleh segelintir keluarga pelaku bisnis, seperti keluarga Thohir dan Suryadjaja, yang cukup dikenal kiprahnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Yopie Hidayat dalam majalah Tempo edisi 16 April 2023 melalui "Berburu Peluang dari Booming Nikel" menulis: "Booming nikel mungkin masih akan berlangsung hingga beberapa tahun ke depan. Tapi, jika tak ada antisipasi, berbagai tantangan itu dapat mengakhiri kejayaan nikel lebih cepat dari yang kita inginkan." Dalam kurun waktu itu pun, saat berjayanya nikel, rakyat banyak tetap menjadi penonton. The Economist edisi 15 April 2023 memberitakan gemilangnya penawaran perdana saham atau IPO perusahaan nikel Indonesia di Bursa Saham Jakarta melampaui capaian bursa efek di Hong Kong dan New York.

Lalu, kekayaan ini untuk siapa dan apa makna kemerdekaan bagi rakyat banyak? Data Credit Suisse Global Wealth Databook 2019 menunjukkan, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6 persen kekayaan nasional dan 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 74,1 persen kekayaan nasional. Kita memerlukan seorang negarawan dengan kekuatan serta kemauan politik yang kuat dan bisa mewujudkan amanah menyejahterakan bangsa ini pada 2024. Adakah tokoh seperti ini?

Hadisudjono Sastrosatomo
Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi

DI Hong Kong, pada 1960-1970, korupsi begitu masif, terstruktur, serta melibatkan semua unsur penguasa dan penegak hukum. Warga yang memerlukan pelayanan publik harus memberikan suap atau uang pelicin. Bahkan di tubuh kepolisian korupsi adalah masalah yang sangat serius. Sebab, mereka melindungi kriminal, penjudi, dan pelaku perdagangan obat.

Puncaknya adalah korupsi dalam jumlah luar biasa besar yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Hong Kong. Kemarahan publik meledak. Para pelajar dan mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran. Seorang hakim senior menyarankan pemerintah membentuk kantor antikorupsi yang terpisah dari kepolisian.

Komisi Pemberantasan Korupsi Hong Kong atau dikenal sebagai Independent Commission Against Corruption (ICAC) berdiri pada 1974. Tugas pokok ICAC adalah edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum. Markas ICAC pernah diserbu oleh pasukan polisi karena Kepala Kepolisian Hong Kong ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Namun, karena kemauan politik yang kuat dari pemerintah, ICAC terus didukung dan berfungsi dengan baik. Korupsi di Hong Kong pun bisa diberantas. ICAC pernah punya kekuatan sumber daya manusia sebanyak 3.000 personel dan anggaran yang sangat besar, mengingat begitu parahnya korupsi yang terjadi. Hasilnya, Hong Kong berada pada peringkat ke-12 dunia dalam hal kebersihan dari korupsi.

Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2002 karena sudah berada dalam situasi darurat korupsi. Kepolisian dan kejaksaan pun tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Setelah 21 tahun, korupsi di Indonesia tidak juga berkurang, bahkan ada kecenderungan meningkat. KPK bahkan jadi alat politik penguasa.

Fungsi KPK makin lemah setelah Undang-Undang KPK yang baru diterbitkan. KPK menjadi lembaga yang sejajar dengan kepolisian dan kejaksaan serta berada di bawah kekuasaan eksekutif. Lembaga ini tidak lagi mempunyai berbagai kewenangan yang istimewa sebagai sarana pemberantasan korupsi. Ditambah lagi, pimpinan KPK yang sekarang ada yang tersandung masalah.

Orang-orang yang berintegritas tinggi hampir bisa dikatakan tidak akan mengajukan diri menjadi pimpinan KPK. Jangan menunggu lamaran dari para penganggur intelek yang mencari pekerjaan!

Samesto Nitisastro
Depok, Jawa Barat