Surat Pembaca

Investigasi Upah Pungut Mantap

MENARIK sekali berita investigasi pada majalah Tempo edisi 26 Oktober-1 November 2009 tentang ”Praktek Ilegal Upah Pungut”. Saya langsung mengadakan rapat dengan jajaran Departemen Dalam Negeri dan segera membuat surat untuk mengembalikan dana upah pungut itu ke kas negara melalui Departemen Keuangan. Sementara itu, upah pungut dari daerah-daerah kami hentikan. Nanti akan kami atur dengan peraturan pemerintah yang baru.

GAMAWAN FAUZI
Menteri dalam Negeri

---

Jangan Cari Alasan Menilang

PADA Jumat pekan lalu, saya mengendarai sepeda motor. Ketika saya hendak melewati perempatan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, seorang polisi mempersilakan belok kiri. Padahal saya hendak lurus. Anehnya, saya lalu ditilang karena dianggap bersalah jalan berbelok ketika lampu pengatur lalu lintas menyala merah.

Setelah berdebat, polisi tersebut mengubah tuduhan pelanggaran: istri saya tak memakai helm. Pagi itu, banyak pengendara sepeda motor yang berboncengan juga tak menggunakan helm, tapi mereka dibiarkan melaju.

Saya terima kesalahan yang dituduhkan. Namun saya meminta slip tilang berwarna biru untuk membayar denda di bank. Sang polisi mengatakan aturan slip biru sudah tidak ada. Padahal saya lihat slip biru itu ada. Mengingat istri saya terburu-buru berangkat kerja, akhirnya saya mengalah dan dengan terpaksa menerima slip tilang merah. Saya harap kepolisian menegakkan aturan dengan benar. Tidak mencari-cari alasan untuk menilang.

IRVAN ALI FAUZI
Jalan Gorda, Lubang Buaya,
Jakarta Timur

---

Lagi, Korupsi di Kedutaan

KEDUTAAN kita kembali dibuat heboh. Kali ini dugaan korupsi terjadi di Kedutaan Besar RI untuk Thailand. Yang menarik adalah upaya ilegal menghabiskan sisa anggaran 2008. Ini contoh kasus kecil. Banyak perkara Departemen Luar Negeri yang kejadiannya sebelum 2000.

Pertanyaannya: mengapa selalu duta besar nonkarier yang tersangkut? Sebenarnya, duta besar pasti mengikuti masukan orang kedua di perwakilan. Itu perlu juga dipertanyakan. Sebab, sebagai diplomat karier, kepala perwakilan atau konsulat mengetahui seluk-beluk anggaran keuangan dan perlengkapan. Barangkali sudah waktunya tim investigasi Tempo memberikan masukan kepada Menteri Luar Negeri yang baru.

MAXIE EVERT DIRK
Jalan Slamet, Setiabudi,
Jakarta Selatan

–Terima kasih atas usul Anda.

---

Transportasi Jakarta Mandek

HAMPIR dua tahun Fauzi Bowo menjabat Gubernur DKI Jakarta. Selama itu pula kita hampir tak melihat perubahan kondisi transportasi di Ibu Kota. Proyek busway yang dikembangkan Sutiyoso tak bergerak maju. Padahal, rencananya, moda transportasi massal ini akan mencapai 15 koridor untuk menghubungkan sisi-sisi Jakarta.

Simpul kemacetan juga tak berubah. Setiap hari kendaraan memanjang di tiap persimpangan. Semestinya, di titik-titik ini dibuat flyover atau underpass. Terbukti, ketika jalan pintas itu beroperasi, kemacetan berkurang, seperti di Ciputat, Kebayoran, atau Pasar Minggu. Lalu lintas kembali stagnan begitu kendaraan bertemu di persimpangan.

Tak hanya di darat, transportasi air ke Kepulauan Seribu juga belum memadai. Selain perahu penyeberangan mulai tak layak, pelabuhannya seperti Muara Angke dan Marunda makin tak memadai. Padahal Kepulauan Seribu mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai obyek wisata, yang tentu akan mendatangkan pemasukan besar bagi Jakarta.

Kini saatnya warga Jakarta menagih janji Fauzi. Ketika berkampanye, ia berjanji membuat Jakarta lebih baik. Kita berharap rencana anggaran Rp 1,96 triliun untuk membangun transportasi tahun depan bukan omong kosong. Semoga dilaksanakan dengan benar, tidak ada korupsi.

ASEP HARTONO
Lebak Bulus, Jakarta

---

Dikadalin Bank Bermasalah

BERTAHUN-TAHUN kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tidak jelas penyelesaiannya, bahkan terkesan dilupakan begitu saja. Lantas muncul kasus senada pada Bank Century, bank kecil yang sebelumnya sudah diketahui bermasalah.

Namun Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan memutuskan Bank Century dipertahankan. Mengucurlah duit Rp 6,7 triliun ke bank itu. Padahal aset bank ini cuma sekitar Rp 1,7 triliun. Lembaga Penjamin Simpanan berpotensi rugi sekitar Rp 5 triliun akibat bailout itu.

Ada baiknya pemerintah membuat aturan bahwa besarnya bailout maksimum sama dengan nilai aset bank. Perlu juga dibuat dasar hukum untuk melindungi para nasabah. Jika tidak, kasus Bank Century akan diulangi bank-bank lain.

HARIYANTO IMADHA
BSD Nusaloka Blok S-1/11, Tangerang

---

Edisi Kabinet Menarik

MAJALAH Tempo Edisi Khusus Menteri Pilihan isinya boleh juga. Cara penyajiannya mengingatkan kita pada acara Republik Mimpi yang pernah muncul di salah satu stasiun televisi. Maunya, setiap bulan Tempo menampilkan satu edisi khusus seperti itu. Bagaimana?

ANDRE JUNISTIRALI
[email protected]
– Terima kasih atas masukan Anda.

---

Masyarakat Aceh Butuh Perdamaian

ACEH seakan-akan tidak pernah ”libur” dari berbagai konflik dan perang. Dalam sejarah 700 tahun Kerajaan Aceh, 500 tahun di antaranya penuh konflik. Padahal konflik atau perang itu tidak pernah menyelesaikan masalah.

Konflik dan perang akan menghilangkan peradaban. Karena itu, masyarakat di provinsi berjulukan Serambi Mekah ini mesti mempertahankan proses perdamaian yang telah berjalan. Pemahaman ini penting agar masyarakat Aceh sadar bahwa perang bisa dicegah dengan mempertebal pengamalan ajaran agama.

T. FAUZAN AZIZI
Perum Indraprasta,
Bogor

---

Janji Politik Harus Ditepati

DALAM kampanye pemilihan presiden lalu, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mengucapkan janji politik jika menang. Janji itu antara lain meningkatkan pendidikan, menurunkan angka kemiskinan, membangun pertanian yang berkesinambungan, mengurangi angka pengangguran hingga enam persen, meningkatkan kesehatan, melakukan swasembada pangan, dan memberantas korupsi.

Kini pasangan tersebut secara sah telah menjadi presiden dan wakilnya. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II juga mulai bekerja. Apakah janji-janji itu kelak dapat diwujudkan? Rakyat menanti dan tidak akan lupa karena begitu besar harapan bahwa janji itu bisa diwujudkan. Karena janji merupakan utang, akan terus ditagih. Hingga akhirnya kemiskinan, pengangguran, dan korupsi tidak terus membelenggu.

HENDRIWAN ANGKASA
Tanah Sereal, Tambora,
Jakarta Barat

---

Semangat Satu Bangsa

PERSOALAN mendasar negeri ini adalah lunturnya jiwa kebersamaan sebagai satu bangsa. Yang semarak justru semangat individualisme. Negeri ini memang miskin negarawan yang bertindak sebagai pelayan masyarakat. Indonesia hanya milik segelintir elite yang menggunakan kekuasaan untuk mengeruk kekayaan demi kemakmuran orang-orang yang berada di dalam lingkarannya. Kehidupan rakyat yang menjerit di tengah lautan lumpur pun dianggap biasa.

Bangsa menjadi poin penting dalam Sumpah Pemuda 1928. Elite kekuasaan yang korup dan membiarkan rakyatnya miskin dan lapar layak dikatakan tidak memiliki nasionalisme sebagai anak bangsa. Kini saatnya meneguhkan kembali semangat satu bangsa. Tak hanya kaum muda, kaum tua pun perlu bersumpah sebagaimana para pemuda berikrar pada 1928.

SITI UMIYATI
Jalan Raya Wangun, Tajur,
Ciawi, Bogor

---

Kibarkan Sumpah Pemuda

OKTOBER menjadi bulan spesial bagi saya. Pada tanggal 28, seluruh rakyat memperingati Hari Sumpah Pemuda, manifestasi yang gemilang dari hasrat kuat kalangan muda Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan agama untuk menggalang persatuan bangsa dalam perjuangan melawan kolonialisme.

Sumpah Pemuda harus terus dikibarkan dalam menghadapi persoalan nasional dan internasional. Negara dan bangsa yang sudah dirusak secara besar-besaran harus kita bangun kembali lewat reformasi di segala bidang. Kita sedang menghadapi berbagai akibat globalisasi ekonomi dan komunikasi.

WAWAN BUDAYAWAN
Pemerhati Masalah Sosial dan Budaya

---

Kenaikan Gaji dan Isu Korupsi

RENCANA pemerintah menaikkan gaji pejabat negara pada Januari 2010, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tinggal menunggu peraturan pemerintah. Pejabat yang akan dinaikkan gajinya antara lain Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap aspirasi yang berkembang, sebagai bangsa tentu kita punya harapan yang sama bahwa naiknya gaji para pejabat harus berbanding terbalik dengan munculnya kasus korupsi. Artinya, semakin tinggi gaji para pejabat, kasus korupsi mestinya semakin mendekati titik nol.

Kalau kenaikan ditunda satu tahun ke depan, misalnya, jangka waktu itu harus dimanfaatkan oleh pejabat untuk membersihkan institusi yang dipimpinnya dari praktek korupsi. Jika angka korupsinya masih tinggi, sanksinya tidak hanya berupa penundaan kenaikan gaji, tapi lebih dari itu: gaji para pejabatnya dipotong untuk menutupi kerugian negara. Barangkali, dengan cara ini, rakyat atau oposan sekalipun akan lebih legawa menerima kenaikan gaji para pejabat tersebut.

SARJITO
Lhokseumawe, Aceh

---

RALAT

DALAM iklan KPPU pada Suplemen Indonesia Baru di majalah Tempo edisi 19-25 Oktober 2009, tertulis alamat website KPPU adalah www.kppu.org. Seharusnya www.kppu.go.id.

Di edisi 26 Oktober-1 November 2009, terdapat kekeliruan penulisan jabatan pada iklan ucapan selamat dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Seharusnya: Drs. H. Ismeth Abdullah, Gubernur Kepulauan Riau; dan Drs. H. Muhammad Sani, Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

TIM INFO TEMPO