Surat Pembaca

Koruptor Jatuhkan Hercules

LAGI-LAGI kecelakaan pesawat. Kali ini pesawat milik TNI Angkatan Udara jenis Hercules yang membawa sekitar 100 penumpang jatuh di Desa Keras, Magetan, Jawa Timur. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, anggaran untuk pemeliharaan alat utama sistem senjata tidak mencukupi. Usianya pun sudah tua.

Ini membuat kita sangat prihatin. Anggaran pembelian alat pertahanan begitu minim sehingga satu demi satu pesawat jatuh termakan usia. Anggaran perawatan kurang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dalam kondisi perang? Sedangkan dalam situasi damai saja sangat terabaikan. Mampukah negara mempertahankan teritorial wilayahnya dengan anggaran minim?

Mungkin ini akibat begitu banyak duit yang dikorup. Akibatnya, negara tidak mampu menyediakan anggaran untuk peralatan perang atau peralatan pokok untuk pertahanan negara. Kalau demikian, betapa parahnya akibat yang ditimbulkan oleh para koruptor.

DODY CANDRA
Griya Asri II Depok, Jawa Barat

Jaga Kepentingan Bangsa

MESKI eskalasi politik meningkat menjelang pemilihan presiden, kita berharap partai ataupun elite politik tidak mengorbankan kepentingan bangsa dan negara hanya untuk mencapai tujuan politik.

Untuk itu, semua pengurus partai harus memiliki kesadaran bela negara, sehingga kader-kadernya bisa memegang teguh rasa cinta terhadap Tanah Air. Maka, dalam pemilihan presiden mendatang, mereka mesti bersaing secara sehat, tidak mengorbankan rakyat yang seharusnya menjadi pemenang dalam pesta demokrasi.

RONALD SURBAKTI
Jl. Tebet Barat I/19 Jakarta Selatan

Waspadai Penyerangan di Papua

SETELAH menyerang pos TNI Saubeba di Kabupaten Yapen Waropen, Papua, beberapa waktu lalu, kelompok bersenjata itu juga menyerbu warga di sekitar pos. Satu warga mengalami luka bacok, satu laki-laki tertembak tangannya. Belakangan, para pelaku diketahui memakai topeng.

Mencermati kasus tersebut, sangat mungkin mereka kelompok separatis yang tak pernah berhenti melakukan tindakan kekerasan agar situasi keamanan di Papua tidak kondusif. Hendaknya pemerintah dan masyarakat Papua jangan menganggap remeh terhadap tindakan kekerasan itu yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

FAREL KUTO
Perum Puri Mas, Sawangan, Depok

Incumbent Tak Perlu Kampanye

TAHUN lalu ada keputusan Mahkamah Konstitusi: seorang pejabat tak perlu mengundurkan diri untuk ikut kampanye. Menurut saya, setiap incumbent, apakah presiden, gubernur, ataupun bupati, jika ingin menjabat lagi, mereka tidak perlu mengundurkan diri. Namun, mereka tidak perlu ikut kampanye. Cukup mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta.

Dia sudah diberi kesempatan selama lima tahun untuk merealisasikan program dan janji-janjinya. Sebagian besar masyarakat pasti tahu sepak terjang serta pengabdiannya. Kata orang, pekerjaan yang baik tidak perlu lagi dihiasi dengan kata-kata indah.

PANDU SYAIFUL
Guru SMP Cendana, Riau

Caddy Jangan Berpakaian Minim

SAYA setuju dengan surat pembaca Dewi Damayanti di majalah Tempo edisi 18-24 Mei 2009 yang keberatan dengan caddy perempuan berpakaian minim di lapangan golf. Saya sudah lama main golf sejak caddy pria. Lalu, berangsur diganti oleh perempuan.

Saya heran, bagaimana bisa perempuan menjadi caddy untuk mengangkat stik golf yang demikian berat. Saya yakin, caddy itu pekerjaan pria. Masih banyak pekerjaan yang pantas untuk adik-adik perempuan kita. Lalu, bagaimana perhatian Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan?

ANDRIYANI
Penggemar golf

Utang Boediono di BI

SUSILO Bambang Yudhoyono menetapkan Boediono sebagai calon wakil presidennya. Gegap-gempita itu seolah menutup peristiwa penganiayaan Carlos Pardede, wartawan SCTV, oleh petugas keamanan saat meliput di Bank Indonesia pertengahan bulan ini. Melihat hal itu, sistem pembinaan internal Bank Indonesia perlu ditingkatkan. Ini masih menjadi ”utang” Boediono hingga meninggalkan bank sentral.

Sudah bukan zamannya lagi ada perilaku unjuk gigi menganiaya para wartawan. Sebab, tugas dan fungsi wartawan baik langsung maupun tidak adalah mewakili rakyat yang haus akan informasi cepat, aktual, dan tepercaya.

SUNGKOWO SOKAWERA
Jalan Rancamanyar I, Bandung

Dukung Kinerja KPU Merevisi DPS

PENDAFTARAN pemilih tambahan di tingkat RT/RW sudah ditutup pekan lalu. Namun, Komisi Pemilihan Umum memberi toleransi kepada masyarakat yang belum terdaftar untuk memproses sampai 31 Mei 2009. Ini untuk membenahi daftar pemilih sementara (DPS) yang akan segera ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap.

Namun, masih ada yang menyatakan kinerja KPU belum maksimal. Alasannya, banyak ditemukan daftar bermasalah di sejumlah daerah. Kita berharap kisruh daftar pemilih tidak terulang dalam pemilihan presiden mendatang. Oleh karena itu, KPU dan instansi lain hendaknya terus bekerja secara profesional dalam memutakhirkan daftar pemilih. Upaya tersebut patut kita dukung. Salah satunya dengan mendaftarkan diri di KPU setempat jika belum terdata.

ADE RACHMAN
Bogor, Jawa Barat

Database yang Menyesatkan

SEKITAR tiga bulan terakhir, saya sangat terganggu karena telepon genggam sering dihubungi oleh pegawai marketing yang mencari Ibu Kerry Suzana. Saya sampaikan bahwa ini bukan nomornya. Beberapa penelepon mengakhiri pembicaraan dengan sopan disertai permintaan maaf. Namun banyak yang langsung menutup telepon dengan kasar. Salah satunya dari sebuah maskapai penerbangan. Ketika saya sampaikan untuk menghapus nomor telepon saya dari database perusahaannya, si pegawai marketing langsung menutup telepon dengan cara kasar.

Saya memohon kepada semua perusahaan, terutama yang bergerak di bidang marketing yang memiliki data Ibu Kerry Suzana dengan nomor HP 08171760XX, untuk menghapus nomor itu. Saya merasa menjadi salah satu korban. Oleh karena itu, perusahaan kartu kredit, asuransi, dan jasa lain sejenis sudah saatnya memperbarui database pelanggannya.

IRMA HIDAYANA
Jakarta Selatan

Politik Elitis dan Neofeodal

ADA yang memprihatinkan dalam kancah politik nasional yaitu tampak betapa praksis politik kita sangat bercorak elitis. Kehidupan dan masa depan bangsa seolah hanya diatur oleh beberapa gelintir elite politik. Fakta memperlihatkan betapa tergantungnya partai kepada tokoh tertentu. Ini jelas bentuk baru feodalisme yang tak bagus untuk masa depan demokrasi dan politik nasional.

Ketergantungan parpol terhadap tokoh bukan hanya terjadi pada Partai Demokrat terhadap Susilo Bambang Yudhoyono. Simak betapa PDI Perjuangan masih amat bergantung pada Megawati Soekarnoputri, Hanura kepada Wiranto, dan Gerindra kepada Prabowo Subianto.

Di negara-negara maju seperti Australia, partai politik modern dikelola dengan prinsip egalitarianisme sehingga kaderisasi terus dilakukan. Kebergantungan kepada figur partai nyaris tak ada.

WAWAN BUDAYAWAN, SPD
Pemerhati masalah sosial dan budaya