Surat Pembaca

Koreksi tentang Muhammad Ali Yahya

BERKENAAN dengan pemberitaan majalah Tempo dalam artikel Sengkurat Mat Calo di Senayan pada edisi 19-25 September 2005 hlm. 28, yang menampilkan foto dengan keterangan: ”Muhammad Ali Yah-ya, Wakil Ketua Tim Kecil Panitia Anggaran Komisi V DPR RI”, bersama ini komisi DPR RI menyatakan bahwa:

1. Komisi DPR RI tidak pernah membentuk Tim Kecil yang berkaitan dengan dana pascabencana.
2. Muhammad Ali Yahya bukanlah -anggota Komisi V DPR RI.
3. Agar majalah Tempo menerbitkan be-ri-ta yang akurat dengan melakukan cross check pada pihak-pihak terkait sehingga tidak menyebabkan kesalahan dalam pemberitaan.

Drs BUDI KUNTARYO Kepala Bagian Komisi V DPR RI

Mohon maaf dan terima kasih atas ko-reksi-nya. –Red.

---

Perihal Karyawan GWK

Sehubungan dengan Surat Pembaca Tem-po, 25 september 2005, yang ditulis oleh I.B. Wiryananda Manuaba bertajuk ”Kisruh GWK Merugikan Karyawan”, perlu kami klarifikasi demi citra GWK untuk selanjutnya sebagai berikut:

1. Sdr. I.B. Wiryananda Manuaba dalam hal ini mengaku sebagai perwakilan karya-wan GWK, padahal yang bersangkutan tidak pernah terdaftar sebagai karyawan PT Garuda Adhimatra Indonesia, apalagi termasuk dalam salah satu departemen yang ada dalam struktur organisasi perusahaan. Atas dasar apa Saudara menyatakan diri sebagai perwakilan dari karyawan GWK? Kehadirannya di GWK yang mengakui dirinya sebagai karyawan pun dalam hal ini keliru, karena tidak pernah melakukan tugas-tugas sebagaimana layaknya sebagai seorang karyawan.
2. Dalam masalah perebutan aset yang dikatakan oleh Saudara tersebut dalam hal ini kami jelaskan bahwa PT Garuda Adhimatra Indonesia sama sekali tidak merebut, melainkan mengambil kembali apa yang merupakan haknya yang sudah dikelola oleh orang lain selama ini secara ilegal.
3. Aksi pengancaman dan teror serta tin-dakan anarkistis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang Saudara maksud sesungguhnya TIDAK PERNAH TERJADI di kawasan GWK selama ini, karena kami yang merasakan dan mengalami sendiri. Suasana tetap kondusif dan kegiatan tetap berlangsung seperti biasa, dan kami sedikit pun tidak merasakan KERESAHAN seperti yang Anda tulis. Justru yang resah adalah karyawan PT BIU sendiri.
4. Perlu kami nyatakan juga bahwa kami sangat mendukung keberadaan PT Garu-da Adhimatra Indonesia untuk menata kemba-li kawasan GWK yang berwawasan budaya dan berkesinambungan, meng-ingat status karyawan sejak awal adalah di bawah PT Garuda Adhimatra Indonesia dan kami sudah berhasil mengusir preman yang selama ini bercokol di kawasan GWK yang telah menyelewengkan visi dan misi YGWK.
5. Tindakan diskriminatif yang Saudara sebut-sebut bahwa PT Garuda Adhimatra Indonesia melarang Saudara untuk masuk ke kantor GWK perlu kami luruskan bahwa hal itu tidak pernah dilakukan melainkan penutupan kantor GWK adalah atas inisiatif kami selaku karyawan sebagai antisipasi dan langkah pengamanan atas aset perusahaan yang ada dalam kantor GWK.
6. Perlu juga kami sampaikan bahwa PT Garuda Adhimatra Indonesia atau oknum yang Anda sebut-sebut dalam tulisan Anda tersebut sesungguhnya tidak perlu lagi mencari popularitas mengingat beliau sudah SANGAT POPULER di kalangan atas, baik nasional maupun internasional.

Demikian beberapa penjelasan dari ka-mi sebagai perwakilan dari semua karya-wan GWK. Melalui surat ini justru kami mengimbau kepada pihak-pihak tertentu yang selalu menciptakan opini publik negatif dengan pemberitaan-pemberitaannya, kami mohon untuk menyadari bahwa citra GWK lambat-laun bisa menjadi buruk, padahal GWK sudah cukup dikenal sampai ke mata dunia internasional. Biarkan kami bekerja dengan tenang.

PERWAKILAN KARYAWAN GWK

• I Nyoman Selamat dkk
• A.A. Ngr. Made Redika SH (Manager HR & GA)

---

Kerstin Lorenz Bukan dari FDP

MENARIK membaca laporan Tempo edi-si 25 September 2005 yang berjudul ”O Jerman, Bunda yang Pucat”.

Saya ingin mengoreksi keterangan tentang kandidat untuk wilayah pemilihan Dresden yang mendadak meninggal karena stroke. Dalam artikel itu disebutkan bahwa Kerstin Lorenz adalah salah satu calon Partai Liberal Demokrat (FDP). Ke-terangan itu tidak benar, karena Lorenz adalah calon dari partai ekstrem kanan, NDP (Partai Nasional Demokrat Jerman).

Demikian koreksi dari saya.

Dr RAINER ADAM Kepala Perwakilan dan Direktur Friedrich-Naumann-Stiftung, Indonesia

Terima kasih atas koreksinya. –Red.

---

Kenaikan Harga BBM (1)

KENAIKAN harga BBM tidak bisa ditawar-tawar lagi karena anggaran pemerin-tah akan semakin defisit dan sulit melakukan pembangunan bila subsidi tidak di-lepas. Karena itu, konsekuensinya, kita juga meminta pemerintah pusat ataupun daerah betul-betul melakukan berbagai upaya agar penyaluran dana program kompen-sasi pe-ngurangan subsidi (PKPS) BBM sampai ke masyarakat yang harus menerimanya.

Jika pemerintah melepas subsidi BBM, pemerintah hanya butuh Rp 20 triliun -untuk melakukan PKPS BBM ketimbang mem-bayar subsidi BBM yang mencapai - Rp 130 triliun. Dengan demikian, pemerin-tah dapat melakukan pembangunan dan berba-gai proyek untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Namun, PKPS BBM itu sendi-ri harus betul-betul dikawal secara ke-tat sampai ke daerah-daerah terpencil oleh media massa, sehingga sedikit saja ada penyimpangan bisa segera disuarakan.

Yang harus dipantau, selain dana tu-nai untuk masyarakat miskin, adalah pembe-basan biaya pendidikan untuk sekolah da-sar dan biaya kesehatan gratis di puskesmas ataupun rumah sakit kelas III. Dengan demikian, ada perbaikan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang benar-benar mereka rasakan. Selain melakukan penyaluran PKPS BBM, pemerintah perlu membuat proyek padat karya yang dibiayai anggar-an pemerintah, sehingga masyarakat bisa meningkatkan penghasilannya.

RETNO SAWITRI Jalan Tikukur 33, Bandung

---

Pertamina dan Pencurian BBM

MENURUT Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pencurian dan penyelundup-an BBM sudah berlangsung sekitar 10 tahun dan kerugian negara rata-rata Rp 8,8 triliun per tahun. Laporan Tempo edisi 25 September 2005 memperlihatkan penggarongan BBM cukup jelas dan sangat luar biasa besar dan beraninya.

Saya melihat, tidak adil jika disebut hanya direksi pertamina yang bertanggung jawab, karena dengan sangat jelas pihak aparat penegak hukum juga terlibat dalam persekongkolan dalam penggarongan BBM. Pencurian/penyelundupan diawali oleh oknum Pertamina, lalu ”bisnis” ini berkembang menjadi gurita raksasa, seperti laporan Tempo, dua perwira tinggi Polri pun terlibat.

Di Pertamina, yang ditangkap baru peng-awas lapangan plus seorang koki (koki!). Lalu merangkak naik sampai Kepala Cabang Pertamina Batam. Di Polri, ada juga ”kenaikan pangkat” dari kelas sersan ke komisaris besar di Surabaya. Kapan naik pangkat ke giliran dua perwira tinggi Polri tersebut? Masyarakat tetap menanti bukti keseriusan pemberantasan korupsi seperti yang telah dijanjikan Kepala Polri Sutanto, juga Presiden.

DEHEN BINTI Gandaria, Banjarmasin