Korupsi dalam monografi

THE SOSIOLOGY OF CORRUPTION Syed Hussein Alatas, The Times Books International, Singapore, 1980, 87 hal. BUKU ini dimaksud untuk merintis upaya mnggali hakikat, fungsi, sebab dan penanggulangan korupsi -- dilihat dari kacamata sosiologis. Kebutuhan untuk menulisnya muncul dari kenyataan bahwa peralatan konvensional yang dimiliki sosiologi, seperti teknik wawancara dan seterusnya, tidak dapat digunakan secara memuaskan untuk melakukan kajian tuntas atas fenomena yang demikian kompleks. Korupsi menyangkut banyak bidang kehidupan yang lain, dari budaya masyarakat hingga hukum. Diperlukan sebuah kerangka yang dapat menampung sebuah pengamatan tak berkeputusan dalam jarak waktu panjang -- guna memungkinkan pengujian atas beberapa generalisasi mengenai hakikat dan fungsi korupsi. Dikonstatir kenyataan bahwa antara kajian masa lalu dan dewasa ini, tidak ada persambungan dalam pengembangan teori dan analisanya (hal. 10). Kenyataan itu lapat dilihat antara lain dalam lan6kanya klasifikasi jenis korupsi dan tingkatnya. Untuk menolong kekurangan ini, diusulkan klasifikasi jenis korupsi pada tiga kelompok. Paksaan mengeluarkan uang (exhortation), sogokan, dan nepotisme -- memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu. Sebuah benang halus yang menghubungkan ketiga jenis itu adalah ditundukkannya kepentingan umum bagi tujuan pribadi melalui pelanggaran norma. Didampingi penyelewengan, pengelabuan dan sikap tidak peduli yang nyata akan konsekuensi yang harus dipikul masyarakat akibat kerja tersebut. Korupsi harus dipisahkan dari tingkah laku krirninal maupun ketidakmampuan administratif atau salah urus untuk memungkinkan penajaman pandangan tentang karakteristiknya sendiri. Dalam hal. 13-14, di'daftar' sejumlah karakteristik korupsi yang diakui tidak mencakup semua yang mungkin ada. Di antara belasan karakteristik, yang menarik adalah hal berikut. Korupsi melibatkan tindakan serba rahasia, setidaknya dalam menyembunyikan motif tindakan itu sendiri. Korupsi cenderung mencari pembenaran dari sudut hukum. Korupsi merupakan pengambilan fungsi ganda yang saling bertentangan pada diri pelakunya. Dan, koruptor adalah orang yang ingin mengambil keputusan difinitif dalam kerjanya dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan. Keseluruhan karakteristik itu dapat digambarkan sebagai 'upaya bersungguh-sungguh untuk menundukkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus'. 'Atas' & 'Bawah' Seterusnya Alatas mengolah anggapan sementara pihak yang melakukan kajian tentang korupsi, seperti korupsi adalah kelanjutan tradisi lama untuk memberi hadiah dan penghormatan kepada pejabat. Korupsi dapat melancarkan arus kerja yang harus dilakukan (yang tadinya terancam kemacetan, baik karena ketidaksediaan pejabat untuk melakukannya maupun karena banyaknya aturan saling bertentangan, yang dapat memacetkan urusan). Dua argumentasi utama diajukan Alatas untuk menolak. Anggapan bahwa korupsi adalah penerusan tradisi hadiah terbantah dengan sendirinya kalau diingat, bahwa hadiah itu diberikan secara terbuka -- tidak untuk tujuan tertentu dan diberikan dalam kerangka moral yang justru menentang korupsi. Ini didasarkan pada konsep pengayoman oleh yang 'atas' terhadap yang 'bawah', di mana tidak ada hambatan atas urusan yang 'bawah' itu. Anggapan bahwa korupsi dapat membantu melancarkan 'kemacetan administratif' dibantah dengan argumentasi kuat. Pertama akan akibat moralnya dalam jangka panjang. Kedua, adanya beban tersembunyi yang sangat besar yang harus ditanggung konsumen dari tindakan itu sendiri. Ini sudah tentu diakibatkan oleh semakin kacaunya standar perilaku administratif, yang dalam keseluruhannya akan menimbulkan beban sangat besar itu. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji cukup terperinci ketiga wilayah persoalan yang berupa fungsi korupsi, sebab dan cara menanggulanginya. Yang menarik pembahasan tentang sebab korupsi. Sepuluh sebab, dari yang makro (melemahnya nilai-nilai agama dan etis) hingga yang mikro (rendahnya tingkat pendidikan pejabat pemerintahan), dan dari yang sulit dirumuskan hubungannya dengan korupsi (lemahnya kepemimpinan negara di tempat yang menentukan) hingga yang paling gamblang (sedikitnya tindakan pencegahan korupsi). Tidak Mengecewakan Secara keseluruhan, sebab korupsi tidak dapat dikembalikan kepada satu hal saja, melainkan kepada totalitas kehidupan yang sedang dijalani masyarakat. Dikutip ucapan orang bahwa 'korupsi dalam sebuah birokrasi adalah pencerminan keseluruhan masyarakat' (hal. 48). Menarik adalah pengamatan Alatas akan salahnya anggapan bahwa agama-agama Asia tidak menumbuhkan sikap mencari prestasi. Ia menunjukkan betapa kesalahan seperti itu telah menuntun kepada anggapan, bahwa korupsi adalah akibat tradisi budaya agama-agama tersebut yang tidak mementingkan achievement (hal. 68). Walhasil, sebuah karya pendek yang tidak mengecewakan harapan sewaktu melihatnya pertama kali. Buku kecil (atau justru esei panjang?) ini, sebagaimana dikatakan penulisnya, adalah monografi yang mencoba memasuki sebuah daerah baru untuk kepentingan pengkajian lebih mendalam di kemudian hari. Ada sedikit kelemahan di sana-sini. Misalnya, kecenderungan Alatas untuk melupakan penjelasan kontekstual atas kutipan yang diambilnya. Tetapi secara keseluruhan, monografi yang tidak sampai seratus halaman ini sangat berharga untuk bahan renungan lebih lanjut. Sayang sekali kalau dibiarkan terlewat kesempatan membacanya. Abdurrachman Wahid