Hilang Kerajaan Tertelan Zaman

Pasca-proklamasi, kebanyakan raja memihak Belanda, yang datang untuk menguasai kembali Indonesia. Hanya segelintir yang berdiri bersama Sukarno dan Mohammad Hatta, di antaranya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat serta Kesultanan Gowa. Peran besar Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Perang Kemerdekaan membuat pemerintah Indonesia memberikan keistimewaan kepada Yogyakarta, terutama dalam bidang politik, yaitu mempertahankan monarki mereka.

Sementara itu, kerajaan lain praktis tinggal nama. Bayu Dardias mengatakan warisan 277 kerajaan tersebut di antaranya adalah pembagian wilayah. Sebagian besar kabupaten di Indonesia dibentuk berdasarkan luas kerajaan-kerajaan lama. Contohnya, Kabupaten Gianyar dan Buleleng yang menempati bekas lahan kerajaan Gianyar dan Buleleng di Bali. "Itulah sebabnya bentuk kabupaten di Indonesia tak beraturan," ujarnya. Berbeda dengan, misalnya, Amerika Serikat dan Australia yang garis demarkasi wilayahnya cenderung lempang. Kabupaten melanjutkan bentuk wilayah swapraja pada zaman Hindia Belanda.

Pemerintah negara yang baru seumur jagung itu merangkul para raja, di antaranya menjadikan mereka kepala daerah. Raja Gowa XXXVI, Sultan Aiduddin, yang menyerahkan seluruh wilayah kerajaannya kepada republik, berbeda dengan Kesultanan Yogyakarta yang mempertahankan tanah mereka, diangkat menjadi bupati pertama Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi (saat itu baru ada delapan provinsi).

Seiring dengan berjalannya waktu, Bayu Dardias melanjutkan, banyak mantan raja yang mengundurkan diri dari jabatan kepala daerah. “Karena sebagai raja mereka biasa dilayani, sedangkan ketika menjadi bupati atau gubernur harus melayani,” ujar doktor ilmu politik lulusan Australian National University ini.

Kemunduran kerajaan-kerajaan di Nusantara juga disebabkan oleh berbagai faktor lain. Misalnya, Kesultanan Gowa takluk oleh Belanda lewat Ekspedisi Sulawesi Selatan pada 1905 dan menjadi daerah jajahan. Sedangkan kesultanan-kesultanan Melayu di Sumatera Timur hancur ditelan Revolusi Sosial pasca-proklamasi.

Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Sri Margana, mengatakan Revolusi Sosial juga berkobar di Jawa Tengah. Solo dengan Kesunanan Surakarta Hadiningrat-nya sempat hendak dijadikan daerah istimewa seperti Yogyakarta. "Tapi dibatalkan setelah muncul gerakan anti-swapraja dan feodalisme," kata Sri Margana.

Faktor lain yang membuat kerajaan-kerajaan itu perlahan sirna adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Kekuasaan kerajaan diwariskan melalui garis keturunan sebagai hak penguasaan atas tanah. Hak itu tercabut lewat UU Agraria yang mengatur bahwa semua tanah swapraja diambil negara. Para bangsawan hanya boleh memiliki tanah seluas 5-7,5 hektare.

Istano Basa Pagaruyung di Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, 13 April 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra

Meski tak lagi memiliki pengaruh politik, para ahli waris kerajaan mempertahankan tradisi mereka. Kerajaan Pagaruyung, misalnya. Kesultanan di Sumatera Barat ini dihancurkan Belanda lewat Perang Padri pada abad XIX. Namun, hingga kini, mereka masih memiliki pemimpin adat, yaitu Sultan Muhammad Farid Thaib Tuanku Abdul Fatah, yang didaulatkan pada September 2018. 

Ikon mereka tak lain adalah Istana Pagaruyung di Kabupaten Tanah Datar yang juga menjadi ikon Sumatera Barat. Sutan Muhammad Yusuf Tuanku Mudo Rajo Disambah, anggota keluarga kerajaan Pagaruyung, mengatakan mereka masih menjalin hubungan baik dengan keturunan anggota kerajaan lain yang dulu berada di bawah kekuasaan Pagaruyung, yang terbentang hingga pantai timur Sumatera dan Tapanuli Selatan. "Setiap Kesultanan Pagaruyung buat acara, selalu ada utusan mereka yang datang," kata Yusuf kepada Tempo.

ILONA ESTERINA PIRI | FACHRI HAMZAH (PADANG)