Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo:

JAM melewati angka 14.00 Waktu Indonesia Barat ketika Bambang Soesatyo memasuki Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa pekan lalu. Itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, jabatan yang tiga kali berpindah tangan dalam periode kerja 2014-2019. Bambang menggantikan Setya Novanto, yang kini meringkuk di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Bambang, 55 tahun, datang pada siang hari setelah menemui rekan-rekannya di Partai Golkar membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Mereka juga membahas rekomendasi Panitia Angket KPK. Hak penyelidikan yang dinilai berpotensi melemahkan komisi antirasuah itu bergulir sejak tahun lalu dengan Bambang sebagai salah satu pelopornya. "Tidak akan ada usul revisi Undang-Undang KPK," ujarnya.

Penunjukan Bambang memantik reaksi. Pegiat antikorupsi menilai keputusan Golkar itu tak sejalan dengan slogan "Golkar Bersih" yang diusung ketua umumnya, Airlangga Hartarto. Bambang beberapa kali diperiksa KPK dalam kasus korupsi simulator ujian surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Kepolisian RI pada 2013. KPK juga tengah memanggil Bambang untuk dimintai keterangan dalam kasus korupsi e-KTP.

Wartawan Tempo Hussein Abri Dongoran, Angelina Anjar, dan Reza Maulana menjadi tamu perdana dalam agenda Bambang hari itu. Selama satu jam lebih, di ruang kerjanya yang berukuran 9 x 7 meter, Bambang bercerita seputar target kerja Dewan, Panitia Angket KPK, hingga hubungannya dengan Setya.

Bagaimana Anda terpilih sebagai Ketua DPR?

Ini dorongan dari teman-teman, baik di Komisi Hukum DPR maupun di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Saya hanya ingin hidup ini mengalir saja. Untuk apa jabatan dikejar-kejar. Lagi pula, gue enggak berbakat menjadi pejabat, he-he-he....

Mengapa merasa tak berbakat?

Pertama, pekerjaan yang paling membuat saya sebal adalah berpidato, ha-ha-ha.... Kedua, saya tidak terlalu suka menghadiri acara-acara yang sifatnya seremonial. Latar belakang saya adalah seorang wartawan. Karena itu, saya lebih suka bekerja secara bebas.

Anda tidak mengajukan diri?

Tidak. Saya sudah enjoy di Komisi Hukum. Lagi pula, tidak ada proses lamaran atau semacamnya. Hanya main dorong-dorong.

Bagaimana proses pemilihannya?

Semuanya digantung. Awalnya ada lima nama, jadi tiga nama, lalu tersisa dua nama. Akhirnya, keputusan diambil dalam rapat dewan pimpinan pusat pada Ahad, 14 Januari lalu. Dimulai pukul 20.00 WIB. Rapat DPP memutuskan saya yang menggantikan Pak Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Kemudian, keputusan itu diteruskan ke Rapat Dewan Pembina Partai Golkar di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, untuk dimintakan pertimbangan. Saat itu saya di rumah.

Kapan Anda dikabari?

Malam itu, sekitar pukul 22.00, Pak Airlangga menelepon saya. Sekitar satu jam kemudian, Bang Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar) juga menelepon. Beliau mengatakan Dewan Pembina secara bulat menyetujui saya menjabat sebagai Ketua DPR.

Ada pertentangan saat pemilihan?

Di DPP bulat. Sebetulnya saya juga kaget. Mungkin sebelumnya sudah ada pembicaraan orang per orang. Saat diberikan ke Dewan Pembina, hanya satu nama.

Bagaimana Anda menghadapi penentangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Badan Musyawarah?

Mereka bukan mempermasalahkan. PDIP protes terkait dengan dua hal. Pertama, sewaktu pelantikan yang mendadak, Senin lalu. Kalau pelantikan mundur pada Selasa, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Wakil Ketua DPR, tidak ada, sehingga hanya tersisa dua pemimpin. Kedua, Golkar pernah berjanji pelantikan Ketua DPR akan bersamaan dengan pelantikan pimpinan DPR tambahan dari PDIP. Saya mengatakan kepada PDIP, kalau pelantikannya bersamaan, tidak akan selesai sampai masa sidang ini berakhir pada 14 Februari 2018. Akhirnya, PDIP meminta izin lebih dulu untuk berkonsultasi dengan Ibu (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri). Menurut arahan Ibu, karena pelantikan sudah diagendakan, dilanjutkan saja.

Apa pesan dari petinggi Golkar saat menunjuk Anda?

Bang Ical berpesan agar saya menjaga nama Golkar. Di pundak saya ada elektabilitas partai. Buruknya saya adalah buruknya Golkar dan DPR. Bagusnya saya pun adalah bagusnya Golkar dan DPR.

Pesan tersebut berhubungan dengan pendahulu Anda, Setya Novanto?

Saya tidak mau berspekulasi. Tapi pesan Pak Airlangga juga begitu. Nasihat Pak Airlangga kepada saya adalah menjaga DPR. Saya bertugas meningkatkan citra DPR. Kalau citra DPR naik, citra Golkar juga akan naik.

Penunjukan Anda dinilai bertentangan dengan slogan "Golkar Bersih" karena peran Anda di Panitia Angket KPK dan pemanggilan KPK terkait dengan korupsi e-KTP. Tanggapan Anda?

Lalu, siapa yang bersih? Pertanyaan itu lebih tepat ditujukan kepada Pak Airlangga atau pengurus DPP yang mengikuti rapat pengambilan keputusan, bukan kepada saya. Saya hanyalah korban yang ditunjuk, ha-ha-ha....

Tugas apa yang Airlangga berikan kepada Anda?

Ada dua tugas, yaitu menyelesaikan Panitia Angket KPK dan merevisi Undang-Undang MD3. Saya mengatakan kepada Pak Airlangga bahwa saya bisa menyelesaikan keduanya sebelum 14 Februari.

Apa dasar optimisme itu?

Persoalan revisi Undang-Undang MD3 terkait dengan keinginan saja. Saya yakin Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Golkar tidak akan mempersoalkan penambahan kursi pimpinan DPR yang akan diisi PDIP. Yang masih agak krusial adalah penambahan kursi pimpinan di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sudah disepakati penambahan dua kursi pimpinan. Satu untuk PDIP, satu lagi belum tahu. Masih ada perebutan antara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Gerindra. Ya sudah, karena mereka yang mau, mereka lobi-lobi saja.

Benarkah pendapat yang menyebutkan Panitia Angket akan melemahkan KPK?

Konotasi pelemahan itu muncul kalau kami merekomendasikan revisi Undang-Undang KPK. Namun tidak akan ada usul itu di rekomendasi pansus nanti. Tidak akan sempat lagi, mengingat waktu kerja efektif tinggal beberapa bulan akibat terpotong pemilihan kepala daerah 2018, pemilihan presiden, dan pemilu legislatif 2019. Padahal undang-undang yang harus diselesaikan masih banyak.

Apa isi rekomendasinya?

Salah satunya tentang tata kelola hasil rampasan. Saat rapat, pimpinan KPK berjanji tata kelola hasil rampasan akan diperbaiki. Lalu kami akan merekomendasikan tentang batas waktu status tersangka seseorang. Tapi, karena KPK tidak memiliki hak menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, silakan mereka melimpahkan tersangka ke pengadilan jika penyidikan belum kelar sampai batas waktu yang ditentukan. Kami juga akan merekomendasikan tentang kapan seseorang boleh disadap dan kapan penyadapan tersebut diakhiri. Tidak bisa penyadapan dilakukan bertahun-tahun hingga lupa tidak dicabut.

Apakah rekomendasi tersebut wajib KPK jalankan?

Rekomendasi pansus memang tidak mengikat. Tugas kami adalah mengawasi. Negara sudah mengeluarkan banyak uang, tenaga DPR sudah tercurahkan. Seharusnya bisa menghasilkan masukan yang bagus untuk perbaikan KPK. Silakan diikuti. Tapi, kalau tidak diikuti, ya, sudah. Biar rakyat yang menilai.

KPK akan kembali memanggil Anda terkait dengan kasus e-KTP. Anda akan hadir?

Pasti. Masak, tidak hadir? Kabarnya, saya dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Apakah terkait dengan Miryam Haryani (anggota Komisi Pemerintah yang menjadi terpidana kasus keterangan palsu dalam perkara e-KTP), saya tidak tahu. Sebagai Ketua DPR, saya harus memberikan contoh bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal hukum. Kalau penegak hukum meminta keterangan, harus datang. Sama dengan di DPR, ketika seseorang dipanggil, wajib datang. Kalau tidak mau, dipanggil paksa.

Lalu, mengapa Anda mangkir dari panggilan pertama KPK pada Desember tahun lalu?

Saat itu ada Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar. Semua anggota partai sibuk, termasuk saya. Saya panitia sekaligus tim sukses Pak Airlangga, yang harus mengkoordinasi daerah-daerah.

Jika Anda tidak memenuhi panggilan kedua, ada yang khawatir hubungan DPR dan KPK semakin tidak harmonis....

Ketidakharmonisan terjadi karena saling menonjolkan ego masing-masing. Saya berharap hubungan KPK dengan DPR, yang selama ini kurang baik, menjadi baik. Tugas saya memperbaiki hubungan itu. Kalau hubungan kami lebih baik, suasana teduh di DPR dalam menghadapi pilkada, pilpres, dan pileg nanti bisa tercapai. Kalau di luar gaduh, di parlemen juga gaduh, kasihan bangsa ini.

Anda setuju dengan pendapat yang menyebutkan citra DPR buruk karena korupsi?

Citra itu tantangan bagi saya dan pimpinan lain. Sebenarnya, kalau mau fair, saat baru diperiksa sebagai saksi, jangan dulu dikatakan terlibat. Kan, cuma dimintai keterangan. Kecuali sudah tersangka.

Bagaimana Anda memperbaiki persepsi itu?

Kuncinya adalah keterbukaan. Kami harus mensosialisasi tugas-tugas kami, di antaranya pembahasan anggaran. Kami sering disebut menggiring anggaran. Itu memang tugas kami agar pemerintah menggunakan anggaran sesuai dengan perhitungan. Sejauh itu tidak dimainkan, anggaran dikirim untuk masyarakat, selesai. Yang tidak boleh adalah menerima sesuatu dari hasil kerja itu.

Apa yang mendorong anggota DPR melakukan korupsi?

Soal itu, saya tidak tahu.

Berapa waktu kerja efektif bagi DPR pada tahun ini?

Menurut perhitungan saya, waktu kerja efektif kami hanya enam bulan karena terpotong masa reses, kunjungan spesifik, agenda pemilu, dan sebagainya. Tahun depan akan lebih sedikit lagi.

Apakah itu cukup untuk memenuhi target 50 rancangan undang-undang di Program Legislasi Nasional 2018?

Saya belum melakukan review. Nanti, jika pimpinan DPR sudah lengkap, kami akan melakukan review bersama Badan Legislatif. Undang-undang yang tidak terlalu mendesak, yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, akan dilimpahkan ke periode selanjutnya.

Berapa yang bisa diselesaikan?

Saat ini, setiap komisi memiliki beban menyelesaikan dua undang-undang. Kalau diasumsikan satu komisi bisa menyelesaikan satu undang-undang, artinya DPR bisa merampungkan sepuluh undang-undang sampai akhir periode ini pada 30 September 2019. Itu sudah bagus.

Apa strategi Anda untuk mencapai target itu?

Berkomunikasi secara intensif dengan komisi-komisi, para ketua fraksi, dan pemerintah. Terkadang, pemerintah menjadi penghambat rampungnya suatu undang-undang karena tidak hadir saat pembahasan atau terjadi percekcokan di antara mereka sendiri. Contohnya, saat membahas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada keributan antara kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Tanpa hambatan eksternal pun rasanya sulit memenuhi target itu di tahun politik....

Pasti. Namun, perlu diingat, anggota DPR bukan pegawai negeri. Mereka adalah sekumpulan pekerja partai. Biar rakyat yang menilai. Kalau tidak aktif, yang rugi diri sendiri dan partainya. Mereka akan malu sendiri.

Ada tuntutan daftar hadir anggota DPR dipublikasikan. Apakah memungkinkan?

Seharusnya bisa, dengan dimasukkan ke situs DPR. Saya termasuk anggota yang rajin. Absensinya bagus, ha-ha-ha....

l l l Sebagai Ketua DPR, apa perbedaan Anda dengan Setya Novanto?

Saya tidak mau memikirkan itu. Saya ingin bekerja saja, biar masyarakat yang menilai.

Keluarga Setya mengirim karangan bunga. Anda sudah bertemu dengan mereka?

Belum. Tapi akan saya usahakan bertemu dengan keluarganya.

Juga mengunjungi Setya di tahanan?

Saya sudah lama meminta waktu kepada KPK untuk menjenguk Pak Novanto. Sebelum masuk persidangan, saya pernah menunggu di depan tahanan KPK dari pukul 09.00 hingga pukul 14.00. Tapi kemudian KPK menyampaikan Pak Novanto tidak boleh dijenguk kecuali oleh keluarganya.

Tidak takut citra Anda sebagai Ketua DPR buruk?

Ini bukan soal mendukung apa yang dia lakukan, melainkan soal kemanusiaan. Saya datang untuk menghargai beliau sebagai mantan Ketua Umum Golkar. Suka tidak suka, Pak Novanto adalah salah satu mahkota Golkar yang harus dijaga kehormatannya. Saya menjenguk juga untuk membesarkan hati Pak Novanto. Semoga beliau bisa melewati masa-masa sulit dan keluarganya diberi ketabahan.

Anda sudah menemui Presiden Joko Widodo setelah pelantikan?

Belum. Saya hanya membaca berita bahwa beliau mengucapkan selamat.

Seberapa sering Anda bertemu dengan Jokowi?

Dalam acara-acara formal kerap bertemu. Tapi, yang khusus, hanya sekali. Sekitar dua bulan lalu, saat pengurus Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) diterima Pak Jokowi di Istana Bogor. Saat itu, di antaranya ada Mas Prasetyo Edi (politikus PDIP), Mbak Titiek Soeharto (politikus Golkar), dan Mas Pontjo Sutowo (Ketua FKPPI). Kami mengobrol soal FKPPI saja dan meminta Pak Jokowi hadir sebagai inspektur upacara apel kebangsaan FKPPI pada 9 Desember 2017. Tidak ada pembicaraan soal DPR.

Dalam hal hubungan dengan pemerintah, apakah akan ada perbedaan ketika Anda memimpin DPR dibandingkan dengan sebelumnya?

Yang pasti, Golkar adalah partai pendukung pemerintah. Golkar pun sudah menyampaikan kepada publik bahwa kami mendukung Pak Jokowi menjadi presiden untuk periode kedua. Langkah-langkah saya ke depan tentu tidak jauh dari situ. Tugas saya menjaga ritme dengan fraksi-fraksi non-pemerintah. Saya pikir, di DPR, tidak ada partai pemerintah dan partai non-pemerintah. Semuanya partai rakyat yang harus bekerja sesuai dengan kebutuhan rakyat.