Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
ROSARITA Niken Widiastuti tak segera membuka percakapan. Beberapa kali tisu di tangannya diremas-remas, seolah-olah ingin meredakan kegelisahan saat berbicara. "Begini, tidak usah dibahas ya soal ancaman," kata Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) itu, menghela napas.
Niken molor 15 menit dari waktu yang dijadwalkan untuk wawancara dengan Tempo. Ia, yang saat itu mengenakan blazer hijau, mengatakan sedang sibuk bersiap ke Aceh untuk menutup acara Pekan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. "Ini acara rutin tahunan RRI," ujarnya.
Ia sadar lembaganya kini sedang menjadi sorotan. Hasil hitung cepat Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Pelatihan LPP RRI pada Pemilihan Presiden 2014 menimbulkan polemik. Kian panas karena ada rencana dia akan dipanggil oleh Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Komisi Informasi DPR Mahfudz Siddiq menuding hitung cepat RRI tidak sesuai dengan tugas pokoknya. "Sampai sekarang belum ada surat panggilannya," kata Niken.
Dalam hasil hitung cepat RRI, pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla, unggul dengan perolehan suara 52,21 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mendapatkan 47,49 persen suara. Sebelumnya, hasil hitung cepat RRI untuk pemilihan legislatif 2014 dipuji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena hasilnya paling mendekati rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.
Akibat polemik ini, Niken terpaksa memerintahkan jajarannya menghapus siaran hasil hitung cepat yang sebelumnya terpampang di situs RRI. Tak hanya itu, RRI juga menonaktifkan akun Twitter @qcrri yang mencuitkan informasi seputar hasil hitung cepat. Ia tidak mengira hasil hitung cepatnya berujung masalah, padahal hitung cepat mereka sudah tersertifikasi KPU. "Kami ingin cooling down dulu," kata Niken.
RRI sudah beberapa kali menggelar hitung cepat, dimulai pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2009. Saat itu hasilnya juga tidak jauh dengan hitungan KPU. Menurut Niken, hasil hitung cepat RRI dimuat di The Jakarta Post, disandingkan dengan lembaga survei lain. Waktu itu yang menayangkan terus-menerus adalah TVRI. Televisi yang lain hanya berupa running text. "Ini menunjukkan kami berpengalaman," ujarnya.
Dalam wawancara, tutur bicara Niken begitu halus dan runtut kepada Heru Triyono dan fotografer Wisnu Agung Prasetyo, yang menemuinya pada Kamis pekan lalu di kantor pusat LPP RRI, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Niken mengaku gaya bicara tersebut diasahnya semenjak bergabung dengan RRI Yogyakarta pada 1982. "Sudah bawaan," katanya tersenyum.
Sejak kapan Puslitbang Diklat LPP RRI menggelar hitung cepat?
Ini pemilihan umum yang kedua. Dimulai pada 2009, baik pada pemilihan legislatif maupun presiden. Hasil hitung kami tidak jauh berbeda dengan hitungan KPU. Waktu itu dimuat di The Jakarta Post. Televisi yang menayangkan hanya TVRI, yang lain hanya berupa running text.
Saat itu Puslitbang Diklat LPP RRI bekerja sama dengan siapa?
Semua ditangani sendiri. Kebetulan saya yang pegang, karena masih sebagai Direktur Program dan Produksi RRI. Ketika itu Pak Parni Hadi (Direktur Utama RRI sebelum Niken) minta RRI menggelar hitung cepat. Dia (Parni) menyebut hitung cepat itu sebagai quick report.
Bagaimana metodologinya?
Metodologi menggunakan stratified random sampling, yakni memilih sampel dari sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di semua daerah pemilihan secara acak, dengan menggunakan kaidah ilmu statistik. TPS itu kita pilih per provinsi, per kabupaten, per kecamatan, kemudian per kelurahan. Metodenya sama dengan yang sekarang, tapi dulu (2009) masih pakai pesan pendek (SMS) untuk mengumpulkan datanya, saat ini sudah pakai aplikasi Android.
Canggih juga. Dari mana sumber dana RRI untuk memiliki teknologi ini? Bukannya harganya mahal?
Itu sudah teknologi yang kami punya. Tahun kemarin teknologi ini mulai dikembangkan. Angkasawan sendiri yang membuat. Yang merancang adalah Direktorat Teknologi dan Media Baru RRI.
Berapa TPS yang dipilih?
Kami memilih 2.000 TPS secara acak sebagai sampel. TPS ini beberapa ada yang di pelosok, sampai relawan kami ada yang menempuh tiga hari tiga malam menuju TPS, bahkan ada yang menyeberang laut, sungai, dan mendaki gunung. Di 2.000 TPS ini, kami mengobservasi hasil rekapitulasi suara secara langsung dan mengirimkan hasil rekap suara tersebut ke pusat data, melalui aplikasi Android tadi.
Relawan di daerah mengirim teks atau gambar ke aplikasi itu?
Iya, mereka mengirim angka atau gambar atau apa saja ke pusat data. Nanti di pusat ada yang mengolah.
Siapa saja sebenarnya relawan ini?
Mayoritas orang RRI. Mereka itu penyiar, reporter, penulis naskah, pengarah acara. Ada pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga juga. Ketika terdaftar, mereka diminta menandatangani fakta integritas. Mereka tidak boleh menjadi anggota lembaga survei mana pun. Syaratnya harus menyampaikan data dan fakta dengan benar. Tidak boleh main-main. Mereka diasuransikan.
Relawan ini dilatih?
Kami memberi buku pedoman teknis di lapangan. Sebelumnya, training dilakukan lewat e-learning—dengan video conference. Fasilitas ini juga digunakan ketika ada kebijakan baru dari pusat. Sebanyak 8.000 lebih karyawan RRI di seluruh Indonesia berinteraksi dengan kami, direksi. Saya terbuka.
Apa kendala relawan di lapangan?
Itu tadi, relawan harus masuk ke TPS pelosok, seperti di Entikong (Kalimantan Barat), Nunukan (Kalimantan Utara), Sendawar (Kalimantan Timur), Oksibil (Papua), dan Atambua (Nusa Tenggara Timur). Tidak mudah. Tapi, kalau dilanda kesulitan, mereka bisa setiap saat tatap muka lewat video. Mereka didukung juga perangkat GPS sehingga bisa dikontrol keberadaannya. Setiap relawan ini mengunduh aplikasi berbasis Android tadi, namanya RRI Play. Ini bisa diunduh di Apple Play Store dan Google Play Store.
Teknologi aplikasi ini memang dirancang untuk hitung cepat saja?
Tidak juga. Melalui aplikasi ini, 170 channel RRI bisa diputar. Mau RRI mana? Nabire, Aceh, Samarinda, atau Bali. Langsung bisa. Ada juga channel musik klasik. Ada juga Voice of Indonesia, yang setiap hari siaran dalam delapan bahasa asing. Kami juga punya radio picture di situ. Tidak hanya didengar, RRI juga bisa dilihat.
Selain melakukan hitung cepat, relawan RRI juga melakukan exit poll (survei dengan cara bertanya langsung kepada para pemilih setelah mencoblos di TPS)?
Kami melakukan tiga metode. Hitung cepat, exit poll, dan newsfeeding. Exit poll dilakukan untuk survei persepsi masyarakat. Misalnya berdasarkan gender: pemilih perempuan cenderung memilih siapa. Ketika memilih seorang calon itu apa alasannya, apa karena visi dan misi atau ketokohan. Kemudian harapan mereka terhadap pemimpin seperti apa. Adapun newsfeeding ini berita langsung dari TPS yang disampaikan relawan di daerah. Kalau ada peristiwa yang memiliki nilai berita, akan diberitakan. Kemudian pengarah acara di Pro3 menindaklanjuti. Semacam berita pendahuluan. Itu nanti akan ditindaklanjuti oleh produser.
Apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi Puslitbang Diklat LPP RRI?
Puslitbang secara profesional tugasnya melakukan penelitian dan pengembangan. Risetnya bermacam-macam. Ada riset audiensi, teknologi, digitalisasi, kemudian riset-riset untuk kepentingan isi siaran. Bukan sesuatu yang baru melakukan survei seperti itu.
Dari mana sumber pendanaan Puslitbang Diklat LPP RRI?
Dari Diklat itu sendiri. Diklat ini punya anggaran penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan. Anggaran hitung cepat ya dari situ.
Ini bersumber dari APBN?
APBN. Itu anggaran rutin RRI. Totalnya saya kurang tahu pasti.
Berapa dana yang digelontorkan dari anggaran rutin RRI untuk Puslitbang per tahun?
Saya tidak hafal pasti. Karena ada 86 satuan kerja. Nanti saya cek dulu.
Kisarannya miliaran rupiah?
Iyalah. Untuk pegawainya saja banyak. Di Puslitbang itu pegawainya ada sekitar 100 orang. Kemudian untuk penyelenggaraan diklat hampir setiap bulan ada. Ada diklat teknik, sumber daya manusia, keuangan, siaran, pemberitaan. Banyak sekali.
Apakah pernah kegiatan hitung cepat menggaet sponsor pihak luar?
Tidak ada sedikit pun. Kami menyelenggarakan quick count hanya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di RRI. Kalau dipikir wah, tidak juga.
Apakah Puslitbang Diklat LPP RRI menjadi anggota Perhimpunan Lembaga Survei dan Opini Publik (Persepi)?
Tidak.
Artinya, tidak ada undangan untuk diaudit oleh mereka....
Tidak.
Kalau ada undangan untuk diaudit oleh Persepi atau KPU, Anda siap dan bersedia?
Kami sangat siap. Kami sangat detail, bahkan kami menerbitkan tiga buku pedoman quick count. Semua proses serba transparan. Tidak ada yang ditutupi. Siapa pun, tentunya lembaga yang berkompeten, jika mau mengaudit, kami siap, karena semua data lengkap.
Apakah RRI melakukan simulasi hitung cepat pra-pemilu?
Sebelum hitung cepat, kami sudah melakukan riset pra-pemilu. Hasilnya kami diskusikan di RRI Programa 3 (siaran Jaringan Berita Nasional). Jadi Pro 3 ini setiap hari mengundang narasumber dari semua unsur.
Apa kuncinya agar riset pra-pemilu tidak berupaya mempengaruhi pendengar untuk memilih kandidat tertentu?
Kami tidak hanya cover both sides, tapi juga cover multiside. Kami sudah menandatangani MoU (memorandum of understanding) dengan KPU sebagai penyedia informasi yang dapat dipercaya. Komisi I DPR RI meminta RRI juga menjadi media utama atau media Pemilu 2014. Kami implementasikan ke dalam program-program kami.
Apa saja program RRI pada Pemilu 2014 ini?
Pertama, program sosialisasi pemilu yang kami sampaikan ke kota dan di daerah terpencil. RRI juga menyelenggarakan pendidikan politik untuk generasi muda bekerja sama dengan perguruan tinggi, misalnya dengan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Program dibuat menarik. Ada lomba yel pemilu, standup comedy, dan band. Kami dorong mereka supaya jangan golput dan jangan memilih karena uang.
RRI memfasilitasi partai atau calon kandidat untuk kampanye?
Kami fasilitasi semua untuk partai dan kandidat secara adil, netral, dan seimbang. Kegiatan siaran ini di bawah koordinasi Direktorat Program dan Produksi.
Komisi I DPR tahu RRI menggelar hitung cepat sedari awal?
Jelas tahu, dong. Anggaran untuk siaran pemilu kami presentasikan di depan mereka. Malah, saat hitung cepat pemilihan legislatif kemarin, yang hasilnya hampir sama dengan hasil real count KPU, Komisi I memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan hitung cepat RRI.
Tapi kenapa sekarang dipersoalkan?
Ah, jangan tanya saya, he-he-he….
Komisi I DPR akan memanggil Anda terkait dengan hitung cepat, Anda sudah menerima suratnya?
Belum ada surat dari komisi itu untuk memanggil RRI.
Ada kabar Anda diancam oleh pihak tertentu, benar?
Tidak usah dibahas, ya.
Dalam bentuk apa?
Jangan dibahas, ya. Saya no comment.
Ancaman bukan ke pribadi Anda saja, bahkan RRI katanya akan dibubarkan?
Itu Anda tahu. Memang kabar itu beredar di media. Tapi pernyataan yang secara langsung melalui surat atau datang ke sini tidak ada. Kalau beredar di media online atau media sosial itu bukan kewenangan saya untuk menjawab.
Selain DPR, ada lagi pihak luar yang menegur Anda?
Saya pokoknya tidak mau bicara tegur-menegur. Tidak mau bicara ancam-mengancam.
Lembaga penyiaran ini milik negara. Apakah ada imbauan dari Presiden atau menteri ke Anda?
Tidak ada. Hanya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).
Ada kekhawatiran tidak dari Anda bahwa polemik hitung cepat ini merupakan upaya dari segelintir politikus untuk melengserkan Anda?
Kekhawatiran jabatan dan karier terancam itu tidak ada. Hidup ini milik Tuhan. Tidak ada yang abadi. Kita ini manusia. Saya berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saya kini berada di titik nol. Kalau bicara seperti ini, saya agak... (terdiam). Biarlah Tuhan yang mengatur hidup saya, melindungi saya, menolong saya. Saya hanya berfokus pada tugas yang diamanahkan Tuhan kepada saya.
Akun Twitter @qcrri kenapa dinonaktifkan? RRI diintimidasi?
Kami ingin cooling down dulu, ketimbang menambah polemik. Menambah komentar akan kurang kondusif. Kami berniat baik. Kalau berniat tidak baik mungkin malah takut. Kami tanpa kepentingan apa pun. Radio publik harus menyediakan informasi yang benar dan menyediakan ruang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Penutupan akun Twitter @qcrri atas rekomendasi KPI atau perintah Anda?
Jadi, bagaimana, ya? Waktu itu semakin banyak komentar di akun itu, banyak yang mendukung, banyak yang tidak. Kami tidak ingin situasi menjadi tidak kondusif. Kami ingin quick count dipandang sebagai quick count, yang sebagai referensi, pembanding, bukanlah hasil akhir. Karena hasil akhir yang pasti itu adalah real count dari KPU 22 Juli nanti. Jadi quick count ini sesungguhnya sebagai pendukung siaran pemilu yang disiarkan Pro3, dan sumbernya dari Puslitbang. Itu saja.
Anda mengira penyelenggaraan hitung cepat oleh RRI berisiko seperti sekarang ini?
Terus terang kami tidak pernah membayangkan jadinya seperti ini. Lima tahun lalu juga biasa-biasa saja. Kemudian pemilu legislatif kemarin itu juga biasa saja. Malah banyak apresiasi. Tapi yang sekarang malah seperti ini. Jadi saya mohon maaf kalau menimbulkan dampak yang tidak baik. Kami hanya berjalan lurus. Tapi kalau ada yang memanfaatkan itu di luar kemampuan kami. Tujuan kami tulus. Tidak ada kepentingan apa pun. Tidak memihak, hanya berniat memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
Apakah untuk pemilu mendatang RRI akan meneruskan kebijakan hitung cepat ini atau cukup sampai tahun ini saja?
Itu akan kami bahas dulu. Bagaimana dampaknya. Karena niat yang tulus saja belum tentu diterima. Kami ini melaksanakan banyak hal, tapi yang disorot kan yang satu ini (quick count). Padahal sudah dilakukan dengan standar keilmuan yang obyektif, sesuai dengan metodologi yang benar. Sebab, kalau secara metodologi kurang tepat, pasti hasil pemilu legislatif kemarin jauh.
Kalau keinginan Anda secara pribadi?
Harus ada lembaga negara yang betul-betul menyiapkan satu lembaga survei. Lembaga itu sebagai acuan yang benar netral dan independen seperti kami. Seandainya kami memang dilarang mengadakan hitung cepat oleh negara, kami akan patuh terhadap aturan.
Sebagai penyiar, bagaimana Anda melihat Pemilihan Presiden 2014?
Amat dinamis. Sekarang ini era demokrasi. Masyarakat bisa menentukan pilihan. Dengan adanya debat kandidat terbuka, masyarakat bisa langsung mengetahui calon mereka. Mereka sudah cerdas dalam memilih pemimpin. Amat berbeda dibanding tahun-tahun saya saat bersiaran.
Sudah mengira pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menang di hitung cepat?
Saya tidak mengira. Ini benar-benar sama kuatnya. Saya prediksi selisih itu amat tipis. Tapi, siapa yang unggul, benar-benar saya tidak tahu sampai adanya hasil quick count.
Bagaimana Anda menyikapi netizen seperti sutradara Joko Anwar dan kawan-kawan yang mendukung Anda untuk menyelamatkan RRI melalui tagar #SaveRRI, yang jadi trending topic di Twitter beberapa hari lalu?
Saya berterima kasih sekali kepada para netizen. Saya selalu memantau juga Twitter meski tidak aktif. Luar biasa sekali, saya terharu dengan dukungan mereka. RRI ini radio perjuangan.
Nama: Rosarita Niken Widiastuti Pendidikan
Karier
Tempat dan Tanggal Lahir:Yogyakarta, 30 Oktober 1960
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
