Jangan Menghambat Transformasi Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengatakan digitalisasi penyiaran perlu segera dilakukan untuk menghadapi dampak disrupsi teknologi di era digital. Ia juga getol berkomunikasi dengan para pemimpin platform digital untuk bekerja sama memberantas hoaks di media sosial, khususnya yang terkait dengan Covid-19. Johnny memandang perlu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk memproteksi data pengguna Internet di Indonesia.

25 Juli 2020 | 00.00 WIB

Perbesar

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate di kantornya, gedung Kominfo, Jakarta, Senin, 6 Juli 2020./TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan digitalisasi penyiaran atau analog switch-off (ASO) dikebut melalui pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng platform-platform digital untuk memberantas penyebaran hoaks, terutama yang terkait dengan Covid-19.
Dengan pertimbangan Presiden Joko Widodo, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencabut banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat.

PEMERINTAH terus mengebut digitalisasi penyiaran nasional. Setelah revisi Undang-Undang Penyiaran terpental dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2020, proses migrasi televisi analog ke digital bergantung pada mulus-tidaknya pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. “Migrasi dari analog ke digital section ada di omnibus law,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate kepada Tempo, Jumat, 3 Juli lalu.