Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi C DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Perumda Dharma Jaya sebesar Rp307 miliar. Penyertaan modal ini untuk mengantisipasi resesi ekonomi yang diprediksi akan terjadi di tahun 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggota Komisi C DPRD DKI Andyka menyebutkan persetujuan usulan PMD Dharma Jaya diputuskan dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2022
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penyertaan modal ini akan digunakan untuk memenuhi stok kebutuhan pangan seperti daging ayam dan sapi sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian perekonomian dunia tahun 2023.
"Tidak bisa dipungkiri bahwa yang menyangkut ketahanan pangan harus kita siapkan jauh-jauh hari. Jadi ini (pengadaan daging ayam dan sapi) termasuk kategori mendesak dan skala prioritas," ujar Andyka seperti dikutip dari Antara, rabu, 12 Oktober 2022.
Negara pengimpor menahan penjualan daging sapi dan ayam
Lebih lanjut Andyka mengaku khawatir warga Jakarta akan kesulitan mendapatkan daging ayam dan sapi apabila tidak menyiapkan stok sejak sekarang, karena sudah dipastikan negara pengimpor daging tidak akan mau menjual ayam dan sapi saat resesi terjadi.
"Menghadapi krisis yang akan menyongsong, di mana negara yang biasa mengimpor kebutuhan pangannya kepada kita itu akan mulai menahan, artinya kita butuh super stok supaya ke depannya bisa kita mengantisipasi ini," ucapnya.
Hal senada diungkap oleh anggota Komisi C Syahrial yang menyebutkan bahwa penguatan pangan perlu segera dilakukan dengan harapan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga produk hewani terus terkontrol.
"Saya setuju kalau Dharma Jaya ini memprioritaskan ketahanan pangan, karena tahun-tahun ke depan harus kita waspadai," ucapnya.
Adapun untuk anggaran renovasi kantor Dharma Jaya, rumah potong hewan (RPH) serta perbaikan kandang diminta untuk dipindahkan ke anggaran tahun 2023 mendatang karena dinilai bukan kegiatan mendesak, mengingat pendapatan daerah diperkirakan tidak dapat mencapai target.
"Hanya kegiatan yang untuk pengadaan atau persiapan pangan saja kalau yang fisik-fisik ditunda saja dahulu. Kalau ketahanan pangan sudah pasti harus diprioritaskan," ucap Syahrial.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman menjelaskan PMD diajukan setelah mendapat informasi dari Menteri Keuangan RI bahwa seluruh jajaran bidang pangan harus fokus mempersiapkan stok agar perekonomian tetap stabil.
"Rencananya kami memerlukan ini (pengadaan sapi dan ayam) untuk memulai membuat stok, karena kemungkinan besar tahun depan semua negara akan menahan stoknya, jadi kita harus punya modal untuk cadangan pangan," tutur Raditya.
Foto 
