Dana Saksi Pemilu Diperkirakan Bisa Telan Anggaran Rp 5,1 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemerintahan DPR mengusulkan dana saksi untuk pemilu 2019 senilai Rp 3,9 triliun masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019. Dana saksi tersebut ditujukan bagi saksi dari partai.

Usulan tersebut mendapat kritikan karena bisa menghabiskan biaya yang besar. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi, Lucius Karus, memprediksi uang untuk para saksi pemilu 2019 itu bisa mencapai Rp 2,5 sampai 5 triliun.

Baca: Gerindra Minta Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dikaji Matang

Angka tersebut didapat dari hitung-hitungan mengkalikan jumlah partai dengan jumlah saksi dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) beserta ongkos saksi perkepala. “Bila per partai memiliki satu saksi, maka tinggal dikalikan antara jumlah partai dan TPS,” ujar Lucius kepada Tempo melalui pesan pendek pada Jumat, 19 Oktober 2018.

Formappi memiliki dua skenario hitungan dana saksi. Masing-masing dengan dasar hitungan per partai satu saksi dan per partai dua saksi. Dasar hitungan yang berbeda ini dipakai karena dalam Pasal 351 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak disebutkan aturan tentang jumlah saksi secara mutlak.

Jumlah partai yang mengikuti Pemilu 2019 ada 16 partai. Sedangkan jumlah TPS seluruhnya berkisar 805.068 orang. Formappi menghitung bila masing-masing partai memiliki 1 saksi, berarti jumlah saksi total ialah 12.881.088 orang. Adapun ongkos per saksi diasumsikan RP 200 ribu. Maka, bila dikalikan, hasilnya adalah Rp 2,5 triliun.

Sedangkan kemungkinan kedua, bila masing-masing partai memiliki 2 saksi, maka jumlah total saksi untuk Pemilu 2019 ialah 25.762.176. Dari angka ini, jika ongkos per saksi dihitung Rp 200 ribu, maka total dana saksi yang dibutuhkan ialah Rp 5,1 triliun.

Baca: Banggar DPR Bahas Usulan Dana Saksi Pemilu Rp 3,9 Triliun

Dana saksi yang fantastis ini, menurut Lucius, setara dengan bujet untuk membangun rumah-rumah korban bencana gempa di Palu dan Lombok. Ketimbang untuk ongkos politik saksi parpol, dana triliunan itu bisa dialokasikan untuk merehabilitasi hunian-hunian korban terdampak bencana.

Lucius mengatakan dana saksi tak seharusnya ditanggung oleh negara. Sebab, tidak memiliki dasar hukum. Dalam aturan yang berlaku dalam Undang-undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dana saksi tidak ditanggung oleh APBN. "Kalau tiba-tiba diatur di UU dan pengelolaannya diserahkan kepada Bawaslu, maka kacau balau dasar hukumnya,” ujarnya.