Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menolak usulan untuk mengalokasikan dana saksi Pemilu 2019 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan tersebut tak memiliki dasar hukum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Itu tidak ada dasar hukumnya, walaupun banyak teman-teman di DPR mengusulkan masuk APBN dan undang-undang," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.
JK mengatakan, negara hanya menganggarkan dana untuk pelatihan saksi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kebijakan itu tertuang dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga telah menyatakan tak bisa menganggarkan dana saksi ke dalam APBN 2019. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan alasan yang sama dengan JK.
Usulan dana saksi ditanggung APBN ini diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainuddin Amali. Menurut dia, dana saksi perlu ditanggung negara agar ada kesetaraan dan keadilan untuk partai-partai politik. Sejauh ini, ada dua partai yang menyatakan menolak usulan itu, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat.
Foto 
